BANDUNG — Persoalan sulitnya mendapatkan jagung untuk kebutuhan pakan ayam di Jawa Barat dinilai tidak bisa semata-mata disebabkan oleh rendahnya produksi. Di tengah peningkatan produksi jagung yang cukup signifikan, persoalan justru terjadi pada rantai pasok, distribusi, tata niaga, hingga ketersediaan jagung yang sesuai dengan kebutuhan industri pakan dan peternak rakyat.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), produksi jagung pipilan kering kadar air 14 persen di Jawa Barat pada 2025 mencapai 794,82 ribu ton. Angka tersebut meningkat 40,85 persen dibandingkan produksi 2024 yang tercatat sebesar 564,29 ribu ton.
Peningkatan juga terjadi pada luas panen, dari 77,99 ribu hektare pada 2024 menjadi 108,67 ribu hektare pada 2025. Sementara potensi produksi jagung Jawa Barat pada Januari hingga Maret 2026 diperkirakan mencapai 330,96 ribu ton.
Namun, peningkatan produksi tersebut belum sepenuhnya menjamin ketersediaan jagung dengan harga yang terjangkau bagi kebutuhan pakan.
Data Sistem Informasi Jagung (SIJAGUNG) Kementerian Pertanian mencatat rata-rata harga pembelian jagung oleh pabrik pakan di Jawa Barat pada Juni 2026 mencapai Rp6.925 per kilogram.
Kondisi tersebut menunjukkan persoalan jagung di Jawa Barat bukan sekadar masalah kekurangan produksi.
“Lebih tepat persoalannya adalah produksi ada, tetapi pasokan jagung yang memenuhi spesifikasi pakan, waktu, lokasi dan harga yang dibutuhkan peternak belum terjamin,” ujar Saeful Bachri, Anggota Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat.
Menurutnya, persoalan tersebut berkaitan erat dengan distribusi, tata niaga, penyimpanan, pengeringan, konsolidasi petani, akses peternak, hingga disparitas harga jagung antarwilayah.
Secara nasional, pemerintah juga telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2026 mengenai pengadaan dan pengelolaan jagung dalam negeri serta penyaluran cadangan jagung pemerintah untuk periode 2026–2029.
Karena itu, Pemprov Jawa Barat dinilai perlu segera mengambil langkah konkret untuk memastikan ketersediaan jagung sekaligus menjaga keberlangsungan usaha peternak rakyat.
Kenaikan harga jagung sebagai salah satu bahan baku utama pakan ayam berdampak langsung terhadap struktur biaya produksi peternak.
Ketika harga bahan baku pakan meningkat, industri pakan menghadapi kenaikan biaya produksi yang pada akhirnya berpotensi diteruskan kepada peternak melalui kenaikan harga pakan.
Di sisi lain, peternak berada pada posisi yang rentan. Biaya produksi meningkat, sementara harga jual telur maupun ayam tidak selalu mengalami kenaikan yang sebanding.
“Kalau kondisi ini dibiarkan, margin peternak akan semakin tertekan. Bukan tidak mungkin sebagian peternak mengurangi populasi, bahkan berhenti berusaha,” katanya.
Ia menegaskan persoalan tersebut tidak cukup diselesaikan hanya melalui operasi pasar maupun intervensi yang bersifat sementara.
Sebagai anggota Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat, Saeful Bachri meminta pemerintah membenahi rantai pasok jagung secara menyeluruh, mulai dari tingkat petani hingga sampai ke peternak.
Menurutnya, Jawa Barat merupakan salah satu daerah penghasil jagung yang cukup besar. Karena itu, peningkatan produksi seharusnya dapat diikuti dengan jaminan ketersediaan jagung untuk kebutuhan pakan di dalam daerah.
“Pertanyaannya, mengapa ketika produksi jagung meningkat, peternak di Jawa Barat masih mengalami kesulitan mendapatkan jagung dengan harga yang terjangkau?” ujarnya.
Ia menilai kondisi tersebut menunjukkan adanya persoalan pada rantai pasok yang tidak hanya berkaitan dengan produksi, tetapi juga distribusi, tata niaga, pengeringan, penyimpanan, kualitas jagung, biaya logistik serta panjangnya rantai perdagangan.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemprov Jawa Barat diminta segera menyusun neraca jagung Jawa Barat secara bulanan.
Neraca tersebut setidaknya harus memuat data produksi jagung, kebutuhan industri pakan, kebutuhan peternak rakyat, stok jagung, distribusi antar kabupaten/kota, arus jagung yang keluar dan masuk Jawa Barat, kapasitas gudang dan dryer, serta perkembangan harga mulai dari tingkat petani hingga peternak.
“Kita tidak boleh mengambil kebijakan berdasarkan asumsi. Pemerintah harus memiliki data yang akurat mengenai berapa produksi, berapa kebutuhan, berapa stok dan ke mana jagung Jawa Barat didistribusikan,” tegasnya.
Ia menekankan kebijakan jagung harus mampu menciptakan keseimbangan antara kepentingan petani dan peternak.
Petani membutuhkan harga jual yang menguntungkan agar produksi tetap berjalan. Namun pada saat yang sama, peternak membutuhkan harga bahan baku pakan yang wajar agar usaha mereka tetap bertahan.
“Pemerintah juga harus memastikan program intervensi jagung pemerintah benar-benar sampai kepada peternak rakyat yang membutuhkan, bukan berhenti pada data penyaluran di atas kertas,” katanya.
Menurutnya, intervensi pemerintah harus dilakukan secara terukur dan berbasis data sehingga mampu menjawab persoalan nyata di lapangan.
Persoalan harga dan ketersediaan jagung untuk pakan ayam dinilai harus segera ditangani karena dampaknya dapat meluas hingga sektor pangan masyarakat.
Jika biaya produksi ayam terus meningkat dan peternak terpaksa mengurangi populasi, pasokan telur dan daging ayam berpotensi terganggu.
Pada akhirnya, kondisi tersebut dapat berdampak terhadap masyarakat melalui kenaikan harga pangan.
“Karena itu saya meminta Pemprov Jawa Barat melakukan intervensi yang terukur, berbasis data dan tidak bersifat temporer. Petani jagung jangan dirugikan. Peternak jangan dikorbankan. Dan masyarakat jangan dibebani dengan harga pangan yang semakin mahal,” ujarnya.
Ia menegaskan Jawa Barat membutuhkan ekosistem jagung yang kuat dan terintegrasi, mulai dari petani, pengumpul, pengering, penyimpanan, industri pakan hingga peternak.
“Petani sejahtera, peternak terlindungi, pangan masyarakat terjaga,” pungkasnya.
