Reformasiaktual.com | BANDUNG – Pemerintah Kota Bandung terus mengembangkan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan pendidikan vokasi dan pelatihan keterampilan kerja. Langkah ini menjadi bagian dari upaya memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat sekaligus mempersiapkan calon pekerja migran Indonesia agar mampu memenuhi kebutuhan pasar kerja global.
Upaya tersebut dibahas dalam pertemuan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan dengan Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Christina Aryani, di Pendopo Kota Bandung, Sabtu (10/10/2026).
Dalam pertemuan itu, pendidikan vokasi dinilai memiliki peran strategis dalam menghasilkan tenaga kerja yang terampil dan siap memasuki dunia kerja. Kota Bandung dinilai memiliki modal yang cukup kuat melalui keberadaan perguruan tinggi, politeknik, sekolah vokasi, dan berbagai lembaga pendidikan.
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menilai potensi tersebut perlu dimaksimalkan agar masyarakat memiliki akses lebih luas terhadap pekerjaan, termasuk lulusan pendidikan vokasi dan warga dari keluarga berpenghasilan rendah.
Penguatan pelatihan dan pendidikan berbasis keterampilan diharapkan mampu meningkatkan kompetensi tenaga kerja sekaligus mendukung upaya menekan angka pengangguran.
Sementara itu, Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Christina Aryani, menyampaikan bahwa peluang kerja bagi tenaga kerja Indonesia masih terbuka di sejumlah negara. Kebutuhan tersebut antara lain mencakup tenaga pengelasan, perawatan lansia atau caregiver, sektor manufaktur, hingga perhotelan.
Jepang, Korea Selatan, Jerman, dan sejumlah negara Eropa lainnya menjadi tujuan potensial bagi pekerja migran Indonesia dengan kompetensi yang sesuai.
Untuk menjawab kebutuhan tersebut, calon pekerja migran perlu memiliki kemampuan bahasa, keterampilan teknis, serta sertifikasi sesuai persyaratan pekerjaan di negara tujuan. Pembekalan yang memadai menjadi faktor penting agar tenaga kerja Indonesia dapat bersaing dan memenuhi standar yang ditetapkan pemberi kerja.
Perlindungan Pekerja Migran Jadi Perhatian
Selain meningkatkan keterampilan, aspek legalitas dan perlindungan pekerja migran turut menjadi perhatian. Penempatan melalui jalur resmi diperlukan untuk membantu memastikan hak-hak pekerja terlindungi serta tersedia mekanisme penanganan apabila muncul persoalan selama bekerja di luar negeri.
Pertemuan tersebut juga membahas pengawasan terhadap lembaga pelatihan kerja yang menawarkan penempatan ke luar negeri. Persyaratan jaminan sosial yang berpotensi memengaruhi partisipasi calon peserta pelatihan turut menjadi bahan koordinasi.
Sebagai tindak lanjut, Pemkot Bandung bersama perangkat daerah terkait dan tim Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Jawa Barat akan melakukan koordinasi untuk menyelaraskan rancangan nota kesepahaman.
Kerja sama tersebut diharapkan dapat memperkuat sinergi antarlembaga, mengoptimalkan peran pendidikan vokasi, serta memperluas akses masyarakat terhadap kesempatan kerja di luar negeri.
Melalui penguatan pendidikan, pelatihan, dan koordinasi perlindungan, Pemkot Bandung diharapkan dapat mendorong lahirnya tenaga kerja yang kompeten, berdaya saing global, serta memiliki pemahaman mengenai prosedur dan hak-haknya sebagai pekerja migran.
Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Bandung.
Berita disusun berdasarkan informasi yang disampaikan dalam sumber resmi Pemkot Bandung dan telah melalui penyuntingan oleh Redaksi KKJN DPD Jabar News.
