Gambar Ilustrasi
Reformasiaktual.com//BANDUNG – Dugaan persoalan kerja sama bisnis antara PT Catur Cahaya Niaga Mitra dan PT Maju Mandiri Gemilang Terang (PT MMGT) menjadi sorotan. Persoalan tersebut tidak hanya menyangkut dugaan sengketa pembayaran pekerjaan proyek, tetapi juga menyeret dugaan penyekapan terhadap seorang pegawai PT MMGT serta penyerahan sertifikat tanah milik pihak ketiga yang hingga kini masih menyisakan sejumlah pertanyaan.
PT Catur Cahaya Niaga Mitra yang beralamat di Jereweh, Kabupaten Sumbawa Barat, diduga masih menguasai sertifikat tanah milik seseorang bernama Dedi Permana, warga Kota Bandung, Jawa Barat. Sertifikat tersebut disebut diserahkan sebagai jaminan sementara dalam rangka penyelesaian persoalan kerja sama antara kedua perusahaan.
Berdasarkan informasi dan kronologi yang dihimpun tim, sertifikat tersebut diserahkan melalui perantara setelah seorang pegawai PT MMGT berinisial Dija Rizkytama diduga mengalami tindakan penyekapan saat berada di lingkungan perusahaan PT Catur Cahaya Niaga Mitra.
Penyerahan sertifikat tersebut juga disebut berlangsung dengan disaksikan oleh seorang anggota kepolisian bernaman AKP Nurlana, yang saat itu menjabat sebagai Kapolsek Jereweh.
Rangkaian peristiwa ini memunculkan sejumlah pertanyaan, terutama mengenai dasar penerimaan sertifikat milik pihak ketiga sebagai jaminan, legalitas penguasaannya, serta bagaimana sebenarnya peristiwa dugaan penyekapan terhadap Dija Rizkytama berlangsung.
BERAWAL DARI KERJA SAMA PROYEK GLAMP VILLA
Berdasarkan kronologi yang diperoleh, kerja sama antara PT Catur Cahaya Niaga Mitra dan PT Maju Mandiri Gemilang Terang disepakati pada 30 Januari 2026.
Dalam kesepakatan tersebut, PT Catur Cahaya Niaga Mitra bertindak sebagai subkontraktor PT Maju Mandiri Gemilang Terang untuk melaksanakan pekerjaan proyek Glamp Villa.
Seiring berjalannya waktu, pekerjaan proyek mulai dilaksanakan. Namun, menjelang akhir pelaksanaan pekerjaan, muncul persoalan terkait pembayaran dari PT Maju Mandiri Gemilang Terang kepada PT Catur Cahaya Niaga Mitra.
Untuk menyelesaikan persoalan tersebut, PT Maju Mandiri Gemilang Terang kemudian mengirimkan salah seorang pegawainya, Dija Rizkytama, yang menjabat sebagai Head Marketing, ke wilayah Jereweh, Kabupaten Sumbawa Barat, guna melakukan komunikasi dan negosiasi dengan pihak PT Catur Cahaya Niaga Mitra.
Namun, dalam proses negosiasi tersebut, muncul dugaan adanya tindakan penyekapan terhadap Dija Rizkytama
Peristiwa dugaan penyekapan itu diinformasikan terjadi dalam rentang waktu 3 Mei hingga 7 Mei 2026. Dugaan tersebut perlu ditelusuri lebih lanjut untuk memastikan apakah benar terdapat pembatasan kebebasan seseorang secara melawan hukum.
SERTIFIKAT TANAH MILIK PIHAK KETIGA DIDUGA DIJADIKAN JAMINAN
Dalam situasi yang diduga berada di bawah tekanan, DR kemudian menghubungi rekannya bernama Wisnu yang berada di Cibubur, Jakarta Timur, untuk meminta bantuan mencarikan sertifikat tanah sebagai jaminan sementara kepada pihak PT Catur Cahaya Niaga Mitra.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, permintaan tersebut dilakukan dengan harapan agar sertifikat dapat dijadikan jaminan sementara sehingga DR bisa meninggalkan lokasi dan keluar dari situasi yang diduga sebagai penyekapan tersebut.
Menindaklanjuti permintaan itu, Wisnu kemudian bertemu dengan seseorang bernama Dede yang berasal dari Bekasi Jawa Barat, untuk membantu mencarikan sertifikat tanah.
Selanjutnya, Dede menemui Atep Yadi, seseorang yang berasal dari Bandung, Jawa Barat. Melalui komunikasi tersebut, diperoleh sertifikat tanah yang disebut merupakan milik seseorang bernaman Dedi Permana.
Sertifikat tersebut rencananya dipinjamkan sebagai jaminan dalam jangka waktu dua bulan.
Pada 4 Mei 2026, sertifikat tanah tersebut kemudian dikirimkan melalui jasa pengiriman menuju Jereweh, Kabupaten Sumbawa Barat.
Penyerahan sertifikat itu diduga dimaksudkan sebagai jaminan sementara dalam penyelesaian persoalan antara kedua perusahaan sekaligus sebagai upaya membantu DR keluar dari situasi yang dialaminya.
Namun, persoalan mendasar yang kemudian muncul adalah sertifikat tersebut bukan atas nama Dija Rizkytama maupun PT Mitra Mandiri Gemilang Terang, melainkan merupakan dokumen kepemilikan tanah milik pihak ketiga bernama Dedi Permana.
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai kewenangan pihak yang meminjamkan sertifikat, persetujuan pemilik yang sah, serta dasar hukum penerimaan dan penguasaan sertifikat tersebut oleh pihak perusahaan.
KEDATANGAN KAPOLSEK JEREWEH DAN PROSES PENGAMANAN DIJA RIZKYTAMA
Di tengah berlangsungnya persoalan tersebut, Kapolsek Jereweh saat itu, AKP Nurlana, mendatangi lokasi perusahaan tempat DIJA Rizkytama berada.
Selanjutnya, Dija Rizkytama dibawa ke Kantor Polsek Jereweh untuk mendapatkan pengamanan.
Dalam keterangannya melalui sambungan telepon, AKP Nurlana menjelaskan bahwa kedatangannya ke lokasi bertujuan mengamankan situasi agar tidak terjadi tindakan anarkis yang dapat membahayakan keselamatan pihak-pihak yang berada di lokasi, khususnya Dija Rizkytama.
“Saya itu mengamankan karena di sana sudah tidak kondusif. Bisa-bisa terjadi pembacokan. Makanya saya segera mengamankan saudara Dija Rizkytama untuk dibawa ke Polsek,” jelasnya.
AKP Nurlana juga menyampaikan bahwa dirinya tidak mengetahui secara mendalam persoalan jaminan maupun persyaratan perjanjian antara PT Catur Cahaya Niaga Mitra dengan PT Maju Mandiri Gemilang Terang, khususnya mengenai penyerahan sertifikat tanah tersebut.
Menurut keterangannya, fokus kedatangannya saat itu adalah mengamankan DR guna mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.
Meski demikian, keterlibatan pihak kepolisian dalam rangkaian peristiwa tersebut, khususnya terkait proses penyerahan sertifikat, masih memerlukan penjelasan lebih lanjut agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
MANAJER OPERASIONAL PT CATUR CAHAYA NIAGA MITRA AKUI AWALNYA MENOLAK SERTIFIKAT
Untuk memperoleh pemberitaan yang berimbang, tim melakukan konfirmasi melalui sambungan telepon kepada Riki Maulana selaku Manajer Operasional PT Catur Cahaya Niaga Mitra.
Dalam keterangannya, Riki Maulana mengungkapkan bahwa sejak awal dirinya sebenarnya tidak menyetujui penerimaan sertifikat tanah yang dikirimkan sebagai jaminan.
Alasannya, ia mengetahui bahwa sertifikat tersebut bukan atas nama Dija Rizkytama dan bukan pula atas nama PT Maju Mandiri Gemilang Terang.
Namun, menurut Riki, pihak perusahaan pada akhirnya bersedia menerima dan memegang sementara sertifikat tersebut karena adanya jaminan dari Kapolsek Jereweh.
Riki Maulana menjelaskan:
“Dari awal saya tidak menyetujui adanya jaminan sertifikat, yang memang saya pahami itu bukan atas nama Saudara Dija Rizkytama maupun milik perusahaan PT Maju Mandiri Gemilang Terang. Namun, pada saat itu Kapolsek menjamin dan meyakinkan kami bahwa sebaiknya menerima dahulu jaminan sertifikat tersebut.”
Pernyataan Riki Maulana tersebut menjadi salah satu poin penting dalam rangkaian persoalan ini.
Sebab, berdasarkan keterangannya sendiri, pihak perusahaan sejak awal telah mengetahui bahwa sertifikat yang diserahkan bukan atas nama Dija Rizkytama maupun PT Maju Mandiri Gemilang Terang.
Namun, sertifikat tersebut tetap diterima dan berada dalam penguasaan pihak perusahaan dengan alasan adanya jaminan dari Kapolsek Jereweh.
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan lebih lanjut mengenai bentuk jaminan yang dimaksud, kapasitas pihak yang memberikan jaminan, serta dasar hukum penerimaan sertifikat milik pihak ketiga tersebut.
DUA PERSOALAN HUKUM YANG PERLU DIUNGKAP
Jika seluruh rangkaian informasi tersebut benar, maka persoalan ini tidak lagi sebatas sengketa pembayaran pekerjaan atau perselisihan kerja sama bisnis antara dua perusahaan.
Setidaknya terdapat dua persoalan yang perlu mendapatkan perhatian dan penelusuran lebih lanjut.
Pertama, dugaan penyekapan terhadap Dija Rizkytama yang merupakan pegawai PT Maju Mandiri Gemilang Terang. Perlu ditelusuri apakah benar terjadi pembatasan kebebasan seseorang, bagaimana kondisi Dika Rizkytama selama berada di lokasi, serta siapa saja pihak yang bertanggung jawab apabila dugaan tersebut terbukti.
Kedua, dugaan penguasaan sertifikat tanah milik Dedi Pernana oleh PT Catur Cahaya Niaga Mitra. Perlu dipastikan bagaimana proses penyerahan sertifikat, apakah pemilik yang sah mengetahui dan menyetujui peminjaman dokumen tersebut, serta apa dasar perusahaan tetap menguasainya.
Terlebih, berdasarkan keterangan Riki Maulana, pihak perusahaan telah mengetahui sejak awal bahwa sertifikat tersebut bukan atas nama Dija Rizkytama maupun PT Maju Mandiri Gemilang Terang.
Dengan demikian, status dan keberadaan sertifikat tersebut perlu mendapatkan kejelasan, termasuk apakah sertifikat telah dikembalikan kepada pemiliknya atau masih berada dalam penguasaan pihak perusahaan.
PUBLIK MENUNGGU KLARIFIKASI DAN PENEGAKAN HUKUM
Rangkaian peristiwa ini membutuhkan penjelasan secara terbuka dari seluruh pihak yang berkaitan, mulai dari PT Catur Cahaya Niaga Mitra, PT Maju Mandiri Gemilang Terang, pihak pemilik sertifikat bernama Dedi Permana, para perantara penyerahan sertifikat, hingga pihak kepolisian yang saat itu berada di lokasi.
Aparat penegak hukum diharapkan dapat menelusuri dugaan penyekapan terhadap Dija Rizkytama serta dugaan penguasaan sertifikat tanah milik pihak ketiga tersebut.
Pemeriksaan terhadap pihak-pihak terkait, termasuk saksi-saksi yang mengetahui proses negosiasi, penyerahan sertifikat, dan pengamanan Dija Rizkytama, diperlukan untuk memperoleh gambaran utuh mengenai peristiwa yang sebenarnya terjadi.
Kehadiran pejabat kepolisian dalam rangkaian peristiwa tersebut juga perlu mendapatkan klarifikasi secara proporsional, khususnya mengenai bentuk jaminan yang disebut menjadi alasan pihak perusahaan menerima sertifikat tanah milik pihak ketiga.
Hingga berita ini diterbitkan, seluruh dugaan tersebut masih memerlukan verifikasi dan klarifikasi lebih lanjut. Belum ada kesimpulan hukum mengenai pihak yang bertanggung jawab atas peristiwa tersebut. Asas praduga tak bersalah tetap harus dikedepankan sampai terdapat pembuktian melalui proses hukum yang berlaku.
Masyarakat berharap persoalan ini dapat diusut secara transparan, objektif, dan profesional sehingga tidak ada hak warga negara yang dirugikan, baik terkait kebebasan seseorang maupun hak kepemilikan atas tanah.
Febby
