MAJALENGKA – REFORMASIAKTUAL.COM – Prinsip keterbukaan informasi publik di lingkungan satuan pendidikan kembali menjadi perhatian. Kali ini, perhatian tersebut tertuju pada SMPN 2 Cingambul, Kabupaten Majalengka, menyusul adanya permintaan informasi dari masyarakat terkait pengelolaan anggaran sekolah, termasuk dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Program Revitalisasi Satuan Pendidikan.
Sejumlah pihak berharap pihak sekolah dapat memberikan akses informasi secara terbuka dan proporsional, khususnya mengenai penggunaan anggaran yang bersumber dari pemerintah. Hal tersebut dinilai penting sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat sekaligus upaya membangun kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pendidikan.
Sebagaimana diketahui, keterbukaan informasi publik merupakan salah satu prinsip penyelenggaraan badan publik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Dalam ketentuan tersebut, badan publik memiliki kewajiban menyediakan dan memberikan informasi publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan tetap memperhatikan informasi yang dikecualikan.
Akses Informasi Menjadi Perhatian
Berdasarkan keterangan salah seorang narasumber yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan, terdapat upaya untuk memperoleh penjelasan mengenai sejumlah informasi terkait pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program sekolah.
Namun, menurut narasumber tersebut, informasi yang diharapkan belum sepenuhnya diperoleh sehingga diperlukan komunikasi dan penjelasan lebih lanjut dari pihak sekolah.
“Pada prinsipnya, masyarakat ingin mengetahui bagaimana anggaran pendidikan dikelola dan dimanfaatkan. Keterbukaan informasi sangat penting agar masyarakat dapat ikut mengawasi serta mendukung peningkatan kualitas pendidikan,” ungkap narasumber kepada media Reformasi Aktual, Rabu (11/11/2026).
Selain itu, keberadaan papan informasi penggunaan dana BOS dan informasi kegiatan Program Revitalisasi juga menjadi salah satu hal yang diharapkan dapat diperhatikan oleh pihak sekolah.
Informasi yang disampaikan secara terbuka dan mudah diakses akan membantu masyarakat memahami perencanaan, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban program pendidikan.
Diharapkan Ada Pembinaan dan Evaluasi
Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka diharapkan dapat memberikan pembinaan dan melakukan evaluasi sesuai kewenangannya terhadap penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas di lingkungan SMPN 2 Cingambul.
Apabila terdapat informasi atau dokumen yang belum dapat diberikan, pihak sekolah diharapkan menyampaikan penjelasan sesuai mekanisme pelayanan informasi publik yang berlaku.
Langkah tersebut bukan dimaksudkan untuk menyudutkan pihak tertentu, melainkan sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial serta upaya mendorong tata kelola pendidikan yang terbuka, profesional, dan bertanggung jawab.
Menunggu Klarifikasi Pihak Sekolah
Hingga berita ini disusun, awak media Reformasi Aktual masih berupaya memperoleh keterangan dan klarifikasi dari Kepala SMPN 2 Cingambul maupun pihak terkait mengenai permintaan informasi tersebut.
Media ini memberikan ruang seluas-luasnya kepada pihak sekolah untuk menyampaikan penjelasan, klarifikasi, maupun hak jawab agar pemberitaan tetap berimbang dan memenuhi prinsip Kode Etik Jurnalistik.
Pemberitaan ini diharapkan menjadi bahan evaluasi bersama bahwa transparansi dan akuntabilitas merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan, terlebih ketika pengelolaan anggaran melibatkan keuangan negara.
Gunawan
