LEBAK, BANTEN — Keterbukaan informasi dan komunikasi antara lembaga pendidikan dengan insan pers merupakan bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pendidikan yang transparan, profesional, dan akuntabel.
Hal tersebut menjadi perhatian setelah sejumlah jurnalis yang bermaksud bersilaturahmi sekaligus melakukan konfirmasi dan menggali informasi di SMP Negeri 3 Cihara, Kabupaten Lebak, Banten, belum berhasil menemui kepala sekolah, Endang.
Kunjungan tersebut pada dasarnya dilakukan dengan tujuan membangun komunikasi serta memperoleh informasi secara langsung mengenai kondisi dan aktivitas di lingkungan sekolah.
Namun, saat wartawan mendatangi sekolah, Kepala SMP Negeri 3 Cihara belum berhasil ditemui. Ketika dikonfirmasi kepada salah seorang guru mengenai keberadaan kepala sekolah, wartawan memperoleh keterangan bahwa yang bersangkutan jarang berada di sekolah dan sempat datang sebelum kembali meninggalkan lingkungan sekolah.
“Barusan juga sempat datang ke sekolah, tetapi beliau keluar lagi,” ujar salah seorang guru saat ditemui pada Kamis.
Kondisi tersebut tentu menjadi perhatian, mengingat kepala sekolah memiliki peran strategis dalam mengelola satuan pendidikan, termasuk memastikan komunikasi dan pelayanan informasi berjalan dengan baik.
Pers sebagai salah satu bagian dari kontrol sosial memiliki fungsi menyampaikan informasi kepada masyarakat. Oleh karena itu, komunikasi yang baik antara lembaga pendidikan dan insan pers perlu terus dibangun, terutama ketika wartawan datang untuk menjalankan tugas jurnalistik secara profesional.
Di sisi lain, terdapat pula hal yang perlu menjadi perhatian bersama, yakni kondisi Bendera Merah Putih yang dikibarkan di halaman sekolah. Bendera Negara merupakan simbol kedaulatan dan kehormatan bangsa yang harus dijaga serta diperlakukan dengan penuh penghormatan.
Sebagaimana diatur dalam Pasal 24 huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, setiap orang dilarang mengibarkan Bendera Negara yang rusak, robek, luntur, kusut, atau kusam.
Ketentuan pidananya diatur dalam Pasal 67 huruf b undang-undang tersebut, dengan ancaman pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak Rp100 juta bagi pihak yang dengan sengaja mengibarkan Bendera Negara dalam kondisi sebagaimana dimaksud.
Dengan demikian, pemeliharaan dan penggantian bendera apabila sudah tidak layak merupakan bentuk penghormatan terhadap simbol negara yang harus diperhatikan oleh setiap institusi, termasuk lembaga pendidikan.
Sehubungan dengan sejumlah hal tersebut, Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak diharapkan dapat melakukan pembinaan dan pemantauan sesuai kewenangannya, baik terkait tata kelola pelayanan informasi maupun pemeliharaan fasilitas dan atribut kenegaraan di lingkungan sekolah.
Hingga berita ini disusun, Kepala SMP Negeri 3 Cihara, Endang, belum berhasil ditemui untuk dimintai keterangan maupun memberikan penjelasan terkait hal-hal tersebut.
Redaksi tetap membuka ruang klarifikasi, hak jawab, dan penjelasan dari pihak kepala sekolah maupun Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak demi menjaga keberimbangan informasi.
(DEDI)
