Reformasiaktual.com//GARUT, — Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Garut, Jalan Patriot, Kecamatan Tarogong Kidul, menjadi tempat pembahasan penting Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Raperda ini merupakan inisiatif DPRD Kabupaten Garut, dan dalam rapat paripurna tersebut, Pemerintah Kabupaten Garut menyampaikan pendapat resmi terhadap draf rancangan peraturan daerah ini.Jumat (13/11/2026)
Kabupaten Garut dikenal sebagai daerah yang memiliki jumlah petani sangat besar. Sektor pertanian menjadi salah satu tulang punggung ketahanan pangan daerah, dan hasil kerja para petani memberikan kontribusi yang sangat besar bagi pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat Garut. Namun di lapangan, petani masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari tekanan harga hasil panen, risiko alih fungsi lahan pertanian, keterbatasan akses sarana produksi, hingga kurangnya jaminan perlindungan hukum.
Wakil Ketua III DPRD Kabupaten Garut, Ayi Suryana, S.E., menyampaikan bahwa lahirnya inisiatif Raperda ini merupakan wujud kepedulian nyata lembaga legislatif terhadap nasib para petani.
“Kita mengusulkan Raperda ini agar petani di Garut mendapatkan payung hukum yang jelas, mulai dari perlindungan lahan pertanian, akses sarana produksi, pembinaan, hingga jaminan harga hasil panen. Kami berharap eksekutif mendukung penyempurnaan draf ini, sehingga lahir Perda yang benar‑benar berpihak kepada petani,” ujar Ayi Suryana.
Ayi Suryana menegaskan, DPRD tidak hanya ingin menghasilkan dokumen peraturan, melainkan ingin menciptakan instrumen hukum yang dapat dirasakan manfaatnya langsung oleh petani. Oleh karena itu, pembahasan harus dilakukan secara cermat, mendalam, dan melibatkan berbagai pihak, termasuk kelompok tani, dinas terkait, serta para pemangku kepentingan di sektor pertanian.
Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin, menyampaikan apresiasi yang besar terhadap prakarsa DPRD. Menurut beliau, langkah ini menunjukkan perhatian DPRD terhadap petani sebagai pelaku utama pembangunan sektor pertanian di daerah, sekaligus menjadi bukti komitmen bersama antara eksekutif dan legislatif untuk mendukung ketahanan pangan, meningkatkan kesejahteraan petani, serta memperkuat perekonomian masyarakat Kabupaten Garut.
Bupati juga meminta DPRD untuk melengkapi data secara rinci sebagai bahan penyempurnaan draf Raperda, agar kebijakan yang dihasilkan benar‑benar dapat memberikan keberpihakan kepada para petani.
“Saya mohon kepada DPRD untuk memberikan data selengkapnya. Karena menurut saya itu sangat detail dan sangat melaraskan kita semua supaya ke depan lebih bisa memberikan keberpihakan kepada para petani,” ujar Abdusy Syakur Amin.
Dalam kesempatan itu, Bupati juga menyoroti besarnya peran petani dalam pemenuhan kebutuhan pangan Kabupaten Garut.
“Artinya proporsinya dari kerjanya itu juga lebih besar peranan dalam pemenuhan kebutuhan pangan bagi Kabupaten Garut,” tambahnya.
Semua pihak berharap, pembahasan Raperda Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dapat berjalan lancar, dan pada akhirnya melahirkan Peraturan Daerah yang memberikan kepastian hukum, efektif, serta bermanfaat nyata bagi perlindungan, kemandirian, dan kesejahteraan petani di Kabupaten Garut.
Pian
