Reformasiaktual.com//Kabupaten Sukabumi-Penyusunan APBD Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran 2027 dihadapkan pada ujian berat. Anggaran harus dipangkas sekitar Rp430 miliar atau kurang lebih 10 persen. Meski begitu, DPRD dan Pemerintah Kabupaten Sukabumi memastikan program yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat tetap menjadi prioritas utama.
Penegasan itu mengemuka dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sukabumi, Senin (16/11/2026). Paripurna tersebut mengagendakan empat pembahasan penting: pengambilan keputusan Raperda tentang Desa, perubahan nomenklatur OPD, Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda), hingga penyampaian hasil evaluasi Gubernur Jawa Barat terhadap APBD 2027.
Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Budi Azhar Mutawali , mengatakan seluruh agenda telah dibahas bersama pemerintah daerah dan disetujui dalam paripurna. Sejumlah Raperda selanjutnya akan disampaikan kepada gubernur untuk menjalani tahapan sesuai ketentuan sebelum ditetapkan menjadi Perda definitif.
Namun sorotan utama tertuju pada besarnya efisiensi anggaran.
Budi mengungkapkan, pada 2026 lalu Kabupaten Sukabumi sudah mengalami efisiensi sekitar Rp600 miliar. Untuk 2027, kembali ada pengurangan sekitar Rp430 miliar.
“Kalau dibandingkan dengan tahun sebelumnya, efisiensi ini kembali bertambah. Pada 2026 sekitar Rp600 miliar, kemudian untuk 2027 sekitar Rp430 miliar. Artinya, kita harus benar-benar cermat bersama pemerintah daerah dalam merancang APBD agar pengurangan anggaran tidak sampai mengorbankan program-program yang dibutuhkan masyarakat,” ungkap Budi.
Ia menegaskan, DPRD bersama Bupati akan mengoptimalkan anggaran dengan mengedepankan kegiatan yang manfaatnya langsung dirasakan masyarakat. Keterbatasan fiskal, kata Budi, tidak boleh membuat pelayanan publik dan pembangunan kehilangan arah. Penentuan skala prioritas menjadi kunci dalam pengelolaan APBD 2027.
Raperda Desa hingga Tata Ruang Disahkan
Sementara itu, Bupati Sukabumi Asep Japar menjelaskan, paripurna juga menetapkan pembahasan Raperda tentang Desa. Di dalamnya mengatur aspek penting pemerintahan desa, mulai dari mekanisme pemilihan kepala desa, pergantian antarwaktu (PAW) kepala desa, hingga pengaturan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Selain itu, terdapat perubahan nomenklatur sejumlah SKPD, khususnya yang berkaitan dengan urusan tata ruang.
Terkait kondisi fiskal, Asep Japar mengakui tekanan anggaran semakin berat. Total pengurangan dari 2026 ke 2027 mendekati Rp1 triliun.
“Memang anggaran dari 2026 ke 2027 mengalami pengurangan hampir Rp1 triliun. Tetapi kami tetap berkomitmen agar program pembangunan berjalan sesuai rencana. Di tengah efisiensi ini, fokus kami tetap pada kepentingan masyarakat,” ujar Asep Japar.
PAD Dikejar, Angka Masih Dirahasiakan
Untuk memperkuat kemampuan keuangan daerah, Pemkab Sukabumi menyiapkan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemerintah akan kembali mengidentifikasi berbagai potensi pendapatan yang selama ini belum tergarap maksimal.
Namun saat ditanya besaran target PAD 2027, Asep Japar belum menyampaikan angka pasti. Ia hanya menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus mencari peluang peningkatan pendapatan.
Dengan fiskal yang semakin terbatas, tantangan APBD 2027 bukan hanya soal menyesuaikan belanja, tetapi memastikan setiap rupiah benar-benar diarahkan pada kebutuhan mendasar masyarakat.
DPRD dan Pemkab kini dituntut menjaga keseimbangan antara efisiensi, keberlanjutan pembangunan, peningkatan PAD, dan kualitas pelayanan publik, agar pengurangan anggaran tidak berujung pada berkurangnya manfaat pembangunan yang dirasakan warga.
Asep













