Reformasiaktual.com//MAJALENGKA, JAWA BARAT — Data jumlah warga belajar di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Bina Rahayu, Desa Sanghiyang, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Majalengka, menjadi perhatian dan memerlukan penjelasan lebih lanjut, menyusul adanya data peserta didik Tahun Pelajaran 2025–2026 yang tercatat mencapai 776 orang.
Berdasarkan data yang dihimpun, jumlah tersebut terdiri dari dua program pendidikan kesetaraan, yakni Paket C dan Paket B.
Adapun rincian data yang diperoleh sebagai berikut:
Program Paket C:
- Kelas X: 378 warga belajar.
- Kelas XI: 32 warga belajar.
- Kelas XII: 199 warga belajar.
- Total: 609 warga belajar.
Program Paket B:
- Kelas VII: 136 warga belajar.
- Kelas VIII: 15 warga belajar.
- Kelas IX: 16 warga belajar.
- Total: 167 warga belajar.
Dengan demikian, total keseluruhan tercatat sebanyak 776 warga belajar.
Besarnya jumlah tersebut memunculkan sejumlah pertanyaan mengenai validitas data administrasi, status keaktifan warga belajar, serta kesesuaian antara data yang tercatat dengan pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) di lapangan.
Hal ini penting untuk ditelusuri karena data peserta didik merupakan salah satu komponen penting dalam administrasi pendidikan dan menjadi bagian dari dasar perencanaan serta penyaluran bantuan pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku.
Pengurus Berikan Penjelasan
Menanggapi pertanyaan mengenai jumlah warga belajar tersebut, pengurus PKBM Bina Rahayu, Bu Lela, memberikan penjelasan bahwa proses pendataan dan konfirmasi terhadap warga belajar masih berlangsung.
Menurut Bu Lela, data warga belajar saat ini belum sepenuhnya terkonfirmasi karena masih dilakukan pengecekan terhadap peserta didik dan keluarganya.
“Jumlah warga belajar belum utuh semuanya. Masih dalam proses konfirmasi dengan warga belajar dan keluarganya. Ada yang sudah meninggal dunia dan ada juga yang pindah alamat,” jelas Bu Lela.
Ia juga menyampaikan bahwa saat ini terdapat proses verifikasi dan validasi (verval) yang melibatkan Dinas Pendidikan, Inspektorat, serta BPK di Kabupaten Majalengka.
Menurutnya, proses tersebut menjadi bagian dari upaya pembenahan administrasi lembaga.
“Sekarang ada verval dari Dinas Pendidikan, Inspektorat dan BPK di Majalengka. Alhamdulillah ada peningkatan pembenahan administrasi,” tambahnya.
Perlu Verifikasi Faktual
Adanya penjelasan dari pengurus tersebut menjadi bagian penting dalam pemberitaan. Namun, untuk memastikan kesesuaian data administrasi dengan kondisi sebenarnya, diperlukan verifikasi faktual terhadap status warga belajar, keberadaan peserta didik, serta pelaksanaan KBM.
Masyarakat berharap Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka bersama instansi pengawas terkait dapat memastikan proses pendataan berjalan sesuai ketentuan, termasuk menelusuri data peserta didik yang belum terkonfirmasi.
Selain itu, transparansi pengelolaan dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Kesetaraan juga perlu menjadi perhatian, mengingat pentingnya akuntabilitas penggunaan anggaran pendidikan yang bersumber dari pemerintah.
Redaksi menegaskan bahwa besarnya jumlah data warga belajar maupun adanya peserta didik yang masih dalam proses konfirmasi tidak serta-merta membuktikan adanya manipulasi atau penyalahgunaan anggaran.
Diperlukan hasil pemeriksaan dan klarifikasi dari instansi berwenang untuk memastikan persoalan tersebut secara objektif.
Ruang Klarifikasi Tetap Terbuka
Redaksi memberikan ruang seluas-luasnya kepada pengurus PKBM Bina Rahayu, Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka, maupun instansi terkait untuk menyampaikan penjelasan, klarifikasi, dan hak jawab mengenai data 776 warga belajar serta proses verifikasi yang sedang berjalan.
Pemberitaan ini merupakan bagian dari fungsi pers dalam menjalankan kontrol sosial dan mendorong transparansi penyelenggaraan pendidikan, dengan tetap berpedoman pada Kode Etik Jurnalistik, asas praduga tak bersalah, serta prinsip keberimbangan informasi.
Gunawan







