P3A Kecamatan Cibarusah Disorot, Dugaan Rangkap Peran dan Pengelolaan Anggaran Perlu Ditelusuri

Hukrim35 Dilihat

BEKASI, REFORMASIAKTUAL.COM – Dugaan rangkap jabatan yang melibatkan seorang Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) bernama Usman di Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi, menjadi perhatian dan memunculkan sejumlah pertanyaan di tengah masyarakat.

Usman disebut memiliki beberapa peran sekaligus, yakni sebagai PPL, pengurus Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) tingkat kecamatan, serta anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sindangmulya, Kecamatan Cibarusah.

Selain persoalan rangkap jabatan, keterlibatan Usman yang disebut-sebut menjalankan peran sebagai koordinator Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Kecamatan Cibarusah juga menjadi perhatian terkait pelaksanaan program tersebut.

Sejumlah pihak berharap adanya penelusuran terhadap mekanisme pelaksanaan program P3A, khususnya menyangkut pengelolaan anggaran, penyaluran bantuan, serta pertanggungjawaban kegiatan di lapangan.

Informasi mengenai dugaan potensi keuntungan pribadi dalam pelaksanaan program tersebut juga perlu diklarifikasi dan diverifikasi melalui pemeriksaan dokumen serta keterangan pihak-pihak yang berkaitan.

Hal ini penting untuk memastikan bahwa program P3A benar-benar dilaksanakan sesuai ketentuan dan memberikan manfaat sebagaimana tujuan awalnya, yakni mendukung kebutuhan petani serta pengelolaan sarana irigasi pertanian.

APH Diminta Lakukan Penelusuran Secara Objektif

Aparat Penegak Hukum (APH), baik kepolisian maupun kejaksaan, diharapkan dapat menindaklanjuti informasi dan laporan apabila terdapat bukti awal yang cukup terkait dugaan persoalan dalam pelaksanaan program P3A di Kecamatan Cibarusah.

Penelusuran diharapkan mencakup mekanisme penetapan pengurus, proses penyaluran anggaran, pelaksanaan pekerjaan, laporan pertanggungjawaban, hingga kemungkinan adanya ketidaksesuaian antara perencanaan dan realisasi kegiatan.

Di sisi lain, persoalan dugaan rangkap jabatan juga perlu dikaji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk kemungkinan adanya konflik kepentingan dalam menjalankan tugas dan fungsi masing-masing.

Klarifikasi dari instansi terkait diperlukan agar persoalan tersebut dapat diketahui secara utuh dan tidak menimbulkan kesimpulan sepihak di tengah masyarakat.

Klarifikasi dan Hak Jawab Tetap Dibuka

Untuk menjaga prinsip keberimbangan pemberitaan, Usman diberikan ruang untuk menyampaikan penjelasan, klarifikasi, maupun hak jawab atas informasi dan dugaan yang berkembang.

Instansi terkait, termasuk pihak yang membidangi penyuluhan pertanian serta pengelolaan program P3A di Kabupaten Bekasi, juga diharapkan memberikan keterangan resmi mengenai mekanisme pengawasan dan pelaksanaan program tersebut.

Masyarakat berharap persoalan ini dapat ditangani secara transparan, objektif, dan profesional. Apabila ditemukan adanya pelanggaran, diharapkan penanganannya dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Catatan Redaksi: Pemberitaan ini merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial pers dan penyampaian informasi kepada masyarakat. Seluruh dugaan yang disampaikan masih memerlukan verifikasi lebih lanjut dan tidak dimaksudkan sebagai bentuk tuduhan atau penetapan kesalahan terhadap pihak tertentu. Redaksi tetap membuka ruang klarifikasi, sanggahan, dan hak jawab sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers serta Kode Etik Jurnalistik.

Bekasi, Sabtu (21 November 2026)

Peliput: O. Sobandi