JANGAN PINDAHKAN BADAK JAWA SEBELUM NEGARA BERANI TERBUKA

Daerah145 Dilihat

Reformasiaktual.com
Wacana pemindahan Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) dari Taman Nasional Ujung Kulon ke Taman Nasional Alas Purwo disampaikan dalam forum COP31 di Antalya, 12 November 2026 oleh Utusan Khusus Presiden dalam forum tersebut. Publikpun bereaksi bahwa rencana ini harus ditolak selama kajian ilmiahnya belum dibuka kepada publik.

Badak Jawa adalah satwa paling langka di dunia. Seluruh populasi liarnya hanya tersisa di Ujung Kulon. Selama Ujung Kulon masih menjadi habitat alami dan reproduksi masih berlangsung, prioritas negara adalah memperkuat perlindungan kawasan, bukan memindahkan satwanya.

Pemerintah Melompat dari Masalah ke Solusi

William N. Dunn dalam “Public Policy Analysis” menjelaskan tahapan kebijakan yang benar: perumusan masalah, peramalan, rekomendasi, pemantauan, dan evaluasi.

Pemerintah belum menyelesaikan tahap pertama. Pemerintah belum menjelaskan secara terbuka apa masalah utama di Ujung Kulon: apakah ancaman bencana, keterbatasan pakan, penyakit, gangguan manusia, atau kelemahan pengelolaan kawasan? Atau ada kepentingan korporasi terkait sumber daya alam di kawasan tersebut?

Tanpa perumusan masalah yang jelas, pemindahan bukan solusi. Itu hanya lompatan tahapan. Pemerintah tidak boleh menetapkan solusi dulu, baru mencari pembenaran lewat kajian belakangan.

Data Populasi Harus Dibuka

IUCN SSC Asian Rhino Specialist Group pada Februari 2026 memperkirakan populasi Badak Jawa kurang dari 50 individu. Data yang berbeda menyatakan Kementerian Kehutanan pada September 2025 menyampaikan estimasi 87-100 individu.

Perbedaan ini harus dijelaskan: apa metodologinya, kapan dihitung, dan bagaimana cara pemantauannya. Publik berhak atas data yang utuh, bukan angka yang berubah-ubah tanpa penjelasan.

Kelahiran anak Badak Jawa dari induk Desy yang terekam kamera jebak pada Oktober 2026 membuktikan Ujung Kulon masih berfungsi sebagai habitat perkembangbiakan. Keberhasilan ini harus diikuti perlindungan yang lebih serius, bukan dijadikan alasan untuk memindahkan satwa.

Sebelum bicara pemindahan, pemerintah harus menjawab: apakah pengawasan kawasan, ketersediaan pakan dan air, pengendalian penyakit, dan mitigasi bencana di Ujung Kulon sudah berjalan maksimal? Jika belum, perbaiki dulu habitatnya.

Translokasi: Ujung Kulon dan Alas Purwo Tidak Bisa Disamakan.

Perbedaan antara Taman Nasional Ujung Kulon dan Taman Nasional Alas Purwo bukan sekadar perbedaan lokasi. Keduanya memiliki karakter ekosistem yang sangat berbeda, dan perbedaan itu menentukan apakah Badak Jawa bisa hidup atau tidak.

Dari sisi luas, Ujung Kulon jauh lebih besar. Luas daratannya sekitar 78.619 hektare, dan jika dihitung bersama wilayah lautnya mencapai 122.956 hektare. Sementara Alas Purwo hanya sekitar 43.320 hingga 44.037 hektare. Artinya, ruang jelajah yang tersedia di Ujung Kulon jauh lebih luas untuk satwa yang membutuhkan wilayah yang tenang dan tertutup.

Perbedaan paling mendasar ada pada iklim dan air. Ujung Kulon termasuk kawasan yang sangat basah dan lembap, dengan curah hujan 2.000 hingga 4.000 milimeter per tahun. Hujan turun merata, tajuk hutan rapat, suasana teduh, dan tanah tetap basah sepanjang tahun.

Alas Purwo sebaliknya. Kawasannya beriklim D-E atau agak kering, dengan curah hujan hanya 1.000 hingga 1.554 milimeter per tahun. Musim kemaraunya tegas, berlangsung dari Mei hingga Oktober. Pada masa itu, banyak pohon meranggas dan menggugurkan daunnya. Hutan menjadi lebih terbuka, lebih panas, dan lebih kering.

Perbedaan iklim itu membentuk vegetasi yang berbeda pula. Ujung Kulon didominasi hutan hujan dataran rendah tropis basah dan rawa air tawar, dengan invasi palem langkap (Arenga obtusifolia) yang menjadi salah satu sumber pakan Badak Jawa.

Alas Purwo didominasi hutan dataran rendah musiman, dengan hutan bambu yang menutupi sekitar 40 persen luas hutan, serta savana terbuka Sadengan. Vegetasi seperti ini lebih cocok untuk satwa padang rumput, bukan untuk satwa hutan basah yang membutuhkan keteduhan dan kelembapan tinggi.

Dari sisi geologi dan hidrologi, perbedaannya semakin jelas. Ujung Kulon berkarakter aluvial dengan rawa air tawar musiman, banyak sungai permanen, dan kubangan lumpur alami yang tersedia sepanjang tahun.

Alas Purwo didominasi formasi karst dengan banyak gua, serta aluvial hidromorf. Karakter karst membuat air permukaan mudah meresap ke bawah tanah, terutama saat kemarau. Akibatnya, ketersediaan air permukaan dan kubangan lumpur menjadi tidak menentu.

Perbedaan ekosistem itu juga tercermin pada satwa yang hidup di dalamnya. Ujung Kulon menjadi rumah bagi sekitar 80-an Badak Jawa, bersama Banteng, Owa Jawa, Surili, Macan Tutul, dan Ajag.

Alas Purwo dikenal dengan populasi Banteng Jawa yang besar di Sadengan, bersama Rusa Timor, Macan Tutul, Ajag, dan Merak Hijau. Komposisi ini menunjukkan Alas Purwo adalah habitat savana dan hutan musiman yang sudah memiliki penghuni dominan.

Badak Jawa hidup di hutan hujan tropis basah dengan kubangan lumpur yang tersedia sepanjang tahun. Alas Purwo lebih kering, berkarst, dan rawan kekurangan air permukaan saat kemarau. Dua kawasan ini tidak bisa disamakan hanya karena sama-sama berstatus taman nasional.

Karena itu, pemerintah wajib menjawab tujuh pertanyaan ini sebelum translokasi dibicarakan lebih jauh:

Apakah sudah ada kajian kelayakan ekologis yang komprehensif dan independen? Bagaimana jaminan air dan kubangan lumpur sepanjang tahun? Apakah pakan di Alas Purwo memenuhi kebutuhan nutrisi Badak Jawa? Bagaimana mitigasi kompetisi dengan banteng? Bagaimana protokol kesehatan, pengangkutan, dan adaptasi?Berapa anggaran dan bagaimana pengawasannya?Siapa yang bertanggung jawab jika translokasi gagal?

Jangan Mempertaruhkan Populasi yang Tersisa

Prinsip kehati-hatian dalam Deklarasi Rio 1992 Prinsip 15 menegaskan: jika suatu kegiatan berpotensi menimbulkan kerusakan serius dan tidak dapat dipulihkan, ketidakpastian ilmiah bukan alasan untuk mengambil keputusan berisiko. Beban pembuktian keamanan ada di pengambil kebijakan.

Cass R. Sunstein dalam “Laws of Fear” mengingatkan, prinsip kehati-hatian tidak boleh dipakai selektif. Risiko jika tidak bertindak dan risiko jika bertindak harus dibandingkan dengan standar yang sama.

Ancaman bencana di Ujung Kulon harus diperhitungkan. Tetapi risiko pemindahan juga harus diperhitungkan: stres penangkapan, cedera, penyakit, gagal adaptasi, hingga gagal reproduksi.

Kematian Musofa pada November 2025 setelah dipindahkan ke JRSCA di dalam kawasan Ujung Kulon membuktikan penanganan Badak Jawa tidak sederhana. Keterangan resmi menyebut penyakit kronis sebagai penyebabnya. Peristiwa ini harus menjadi peringatan, bukan dianggap bukti bahwa pemindahan itu aman.

Setiap individu Badak Jawa menentukan kelangsungan spesies ini. Negara tidak boleh ceroboh terhadap risiko pemindahan hanya karena berhati-hati terhadap bencana.

Negara Wajib Terbuka Soal Tambang: Ada Kepentingan Siapa?

Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 tentang Wilayah Pertambangan di Banten harus dibuka secara transparan. Pemerintah wajib membuka peta, koordinat, dasar penetapan, kesesuaian tata ruang, dan kajian lingkungannya.

Penetapan wilayah pertambangan tidak otomatis berarti izin tambang. Tetapi publik berhak tahu apakah wilayah tersebut berbatasan atau beririsan dengan kawasan konservasi, zona penyangga, dan wilayah pesisir Ujung Kulon.

Pemerintah juga harus membuka siapa pihak yang terlibat dan dari mana sumber pembiayaan hingga rencana habitat kedua ini begitu penting dibahas dan mulai ditangkap parlemen. Konservasi tidak boleh berjalan tertutup sementara tata ruang di sekitarnya juga tidak transparan.

Keadilan Ekologis: Masyarakat Bukan Penonton

Masyarakat Pandeglang, warga pesisir, Masyarakat Adat Baduy, peneliti, akademisi, dan organisasi lingkungan harus dilibatkan sejak perencanaan. Bukan hanya diminta menyetujui keputusan yang sudah jadi.

Konservasi yang mengabaikan masyarakat akan jauh dari persoalan nyata di lapangan. Perlindungan yang melibatkan masyarakat akan memperkuat pengawasan dan tanggung jawab bersama.

Penutup: Selamatkan Rumahnya, Jangan Pindahkan Penghuninya

Persoalan Badak Jawa bukan tentang mencari tempat baru. Persoalan utamanya adalah tanggung jawab negara menjaga habitat alami yang menjadi rumah terakhir populasi liarnya.

Jangan ubah persoalan perlindungan habitat menjadi alasan memindahkan satwa. Jangan jadikan ancaman bencana sebagai pembenaran untuk mengambil keputusan besar tanpa kajian terbuka.

Konservasi sejati bukan diukur dari seberapa jauh satwa dipindahkan, melainkan dari seberapa kuat negara menjaga habitat dan menjamin kelangsungan hidupnya.

Redaksi. ( Reformasi aktual )