JAKARTA,
Penjabat (Pj) Bupati Probolinggo Ugas Irwanto, S.Sos., M.Si menghadiri rapat koordinasi nasional (rakornas) pengadaan barang/jasa pemerintah tahun 2023 yang digelar oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) di Hotel Bidakara, Jakarta pada Selasa dan Rabu (7-8/11/2023).
Turut mendampingi Pj Bupati Ugas, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Probolinggo Hengki Cahjo Saputra dan Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Probolinggo Roby Siswanto.
Kegiatan yang mengambil tema “Transformasi Pengadaan Untuk Indonesia Maju” ini diikuti oleh para Gubernur dan Bupati/Walikota se-Indonesia. Hal ini sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi dalam rangka menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah agar mengalihkan proses pengadaan yang manual menjadi pengadaan secara elektronik paling lambat tahun 2023.
Dalam kegiatan tersebut, Pj Bupati Ugas bertemu langsung dan berdiskusi dengan Kepala LKPP Hendrar Prihadi terkait dengan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Pada intinya Kepala LKPP berkeinginan diundang untuk memberikan pengarahan kepada OPD yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo.
Pj Bupati Probolinggo Ugas Irwanto mengatakan keikusertaannya dalam rakornas pengadaan barang/jasa pemerintah tahun 2023 ini karena ingin melihat aturan-aturan baru yang membuat pihaknya lebih baik persiapan pengadaan barang dan jasa pada tahun 2024.
“Kita akui kita masih perlu banyak evaluasi yang harus kita lakukan dan kita benahi. Sebab pengadaan barang dan jasa ini berkaitan dengan dana yang cukup besar yang harus kita siapkan,” katanya.
Sementara Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Probolinggo Roby Siswanto menyampaikan rakornas pengadaan barang/jasa pemerintah ini merupakan kegiatan rutin setiap tahun yang dilaksanakan oleh LKPP.
“Kegiatan ini difokuskan kepada bagaimana kita melakukan pengadaan barang dan jasa dari awalnya secara konvensional agar diupayakan menggunakan e-katalog. Selain itu ditekankan menggunakan produk-produk dalam negeri serta UMKM kita fasilitasi dalam e-katalog. Termasuk peningkatan kapasitas dari Jabatan Fungsional Pengadaan Barang dan Jasa (JF PBJ),” ungkapnya.
Pada prinsipnya jelas Roby, kegiatan-kegiatan tersebut sudah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo. “Hanya saja penekanan untuk menggunakan produk dalam negeri dan UMKM sesuai arahan dari Bapak Presiden dan Kepala LKPP agar bisa diikuti melalui sistem pengadaan barang dan jasa,” jelasnya.
Roby berharap ke depan agar peningkatan Sumber Daya Manusia dari JF PBJ perlu diperhatikan. Sebab secara kuantitas JF PBJ masih belum mencukupi. Dari kuota 29 JF masih ada 15 JF sehingga masih ada kekurangan 14 JF. Harapannya ke depan bisa terpenuhi untuk JF sehingga bisa menunjang kegiatan PBJ yang ada.
“Kalau JF ini sudah terpenuhi secara kuantitas dan kualitas, tentunya dapat mengoptiomalkan pendampingan ke OPD (Organisasi Perangkat Daerah). Hal ini diperlukan supaya pendampingan ke OPD lebih baik lagi karena kuantitas JF kita terpenuhi,” pungkasnya.
(Yuni nada RA)
