Reformasiaktual.com//Bukittinggi – Kota Bukittinggi di bawah pimpinan Walikota Erman Safar dan Wakil Walikota Marfendi berhasil meningkatkan perekonomian masyarakat.
Dibandingkan dengan daerah-daerah yang ada di Sumatera Barat (Sumbar), Kota Bukittinggi menjadi kota tercepat turunkan angka kemiskinan di tahun 2023.
10 Kabupaten Kota dari 19 wilayah administratif mengalami penurunan persentase penduduk miskin, Kota Bukittinggi mengalami penurunan paling cepat yakni sebesar 7,85 persen dibanding kabupaten kota lainnya.
Persentase penduduk miskin di Kota Bukittinggi mengalami penurunan dalam dua periode terakhir. Secara keseluruhan persentase penduduk miskin tercatat sebesar 4,11 persen pada Maret 2023.
Pada tahun 2023 terjadi penurunan pada jumlah penduduk miskin, dari 6,16 ribu jiwa menjadi 5,78 ribu jiwa. Jika dilihat pada persentasenya mengalami fluktuasi dan menurun dalam dua tahun terakhir.
Tabungan Ustman
Terjadinya penurunan angka kemiskinan di Kota Bukittinggi tidak terlepas dari program pemerintah dalam peningkatan ekonomi kerakyatan, seperti diluncurkannya program tabungan Ustman.
Program tabungan Ustman ini, telah mendapat apresiasi dari Ketua MUI Bukittinggi, Buya Aidil Alfin.
Sebagaimana pernah disampaikan Buya Aidil Alfin, program tabungan Ustman selain dapat memulihkan ekonomi masyarakat, juga membebaskan warga Bukittinggi dari riba dan jeratan rentenir.
Buya Aidil bersyukur, Pemko Bukittinggi sudah memikirkan dan menjalankan ekonomi syariah.
“Kita sangat bersyukur dengan gebrakan Pemko ini, bagaimana mengajak masyarakat masuk ke jalur yang lurus sesuai ajaran Nabi Muhammad SAW mengembangkan ekonomi syariah,” ujar Buya Aidil.
Buya Aidil menegaskan, program tabungan Utsman sudah sesuai dengan prinsip ekonomi syariah.
Dimana, kata Buya Aidil, akad yang dibangun berpandu pada akad syariah, tentunya akan menjauhkan masyarakat dari riba.
Di 2024, Pemerintah Kota (Pemko) Bukittinggi bersama Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Jam Gadang kembali menyediakan pembiayaan syariah, yang dapat membantu permodalan masyarakat Kota Bukittinggi dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Untuk tahun 2024 ini, Pemko Bukittinggi telah menganggarkan subsidi untuk tabungan Utsman sebesar Rp2,5 milyar. Dengan subsidi itu, ditargetkan tabungan Utsman dapat dimanfaatkan oleh 2.200 lebih nasabah tabungan Utsman.
Komisaris Utama BPRS Jam Gadang, didampingi Direktur Utama BPRS Jam Gadang, Feri Irawan, mengatakan, program tabungan Utsman sudah tahun ketiga berjalan dan menjadi percontohan bagi pemerintah daerah lainnya.
Feri menyampaikan, untuk tahun 2024 ini, nasabah tabungan Utsman dikenakan margin ringan. Biaya yang dikeluarkan nasbah itu digunakan untuk asuransi, materai dan administrasi lainnya.
Ayu, salah satu masyarakat Kota Bukittinggi yang berjualan nasi goreng dan minuman di Terminal Air Kuning, sudah merasakan manfaat Tabungan Ustman.
“Tabungan Ustman pinjaman tanpa bunga, saya cuma bayar pokoknya saja, seminggu sekali dijemput pihak Bank ke kedai saya, sangat membantu permodalan buat saya,” ujar Ayu.
Kepemipinan Wali Kota Bukittinggi Erman Safar ini terus melahirkan inovasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Berbagai program dilaksanakan yang muaranya memang untuk masyarakat, seperti tabungan Utsman.
Satu Kelurahan Satu Rumah Tahfizh
Tidak itu saja, Bang Wako juga membuat program satu kelurahan satu rumah tahfizh.
Wali Kota Bukittinggi Erman Safar mengatakan, program Pemko Bukittinggi satu kelurahan satu rumah Tahfiz Qur’an, pada 2023 sudah tercapai 100 persen.
Rumah Tahfiz Qur’an sudah tersebar di 24 kelurahan di tiga kecamatan yang ada di kota Bukittinggi, yaitu Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh, Kecamatan Guguk Panjang dan Kecamatan Mandiangin Koto Selayan.
Muatan Lokal Pelajar SD dan SMP Negeri
Di tahun ajaran 2023/2024, Bang Wako dalam programnya, kembali menerapkan muatan lokal bagi pelajar SD dan SMP Negeri.
Lima muatan lokal tersebut, BAM, Aqidah Akhlak, Fiqih, Bahasa Arab dan sejarah Islam.
Untuk memberikan materi muatan lokal khusus Budaya Adat Minangkabau (BAM), Pemko Bukittinggi berkolaborasi dengan Niniak Mamak, Tokoh Adat dan Bundo Kanduang.
Para pelajar diberikan materi tentang adat budaya Minangkabau, seperti, Kato Nan Ampek, Sumbang Duo Baleh, dan panitahan.
Pemko juga tengah upayakan bagaimana setiap sekolah swasta di Bukittinggi juga terapkan muatan lokal ini.
Dimana, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) sedang upayakan itu, dengan mengurus data pokok pendidikan (dapodik) ke Kementrian.
Penambahan lima muatan lokal ini, pada prinsipnya diberikan untuk membekali generasi muda dengan adat dan agama, sekaligus untuk melestarikan kearifan lokal, yang tentunya akan bermanfat pada diri mereka dalam menghadapi masa depan.
Program Bantuan Iuran Komite Pelajar SMA Negeri
Sedangkan untuk pelajar SMA Negeri sederajat, Bukittinggi di kepemimpinan Bang Wako telah melahirkan program bantuan iuran komite bagi pelajar di kota itu.
Bang Wako melalui kebijakannya di penggunaan anggaran APBD Kota Bukittinggi 2024, uang untuk subsidi iuran komite pelajar SMA Negeri sederajat mencapai Rp9,5 miliar.
“Dana tersebut disalurkan melalui Bantuan Keuangan khusus (BKK) ke Pemprov Sumbar,” ujar Bang Wako kepada wartawan baru-baru ini.
Bang Wako mengatakan, pemerintah harus tetap hadir di tengah masyarakat, untuk membantu biaya pendidikan para pelajar.
Untuk sekolah swasata, kata Bang Wako, Pemko Bukittinggi tetap bantu iuran komite melalui dana hibah.
Bang Wako menyampaikan, dengan dana itu, dapat membantu subsidi iuran komite untuk 5.369 pelajar di SMA negeri.
“Dana itu, juga dapat dimanfaatkan untuk membayar honor guru non PNS di setiap sekolah dan THR mereka,” tutur Bang Wako.
Program Universal Health Coverage (UHC)
Sementara itu, program Universal Health Coverge (UHC) di Provinsi Sumatra Barat di tahun 2023. Dari target yang ditetapkan di Sumbar pada angka 95 persen, Kota Bukittinggi telah mencapai angka 97,08 persen warga, sudah tedaftar sebagai peserta JKN pada BPJS Kesehatan.
Bang Wako, menyampaikan, kepedulian pemerintah kota di bidang kesehatan, memang menjadi salah satu program prioritas. Salah satu upaya dilakukan dengan membantu warga dalam membayar iuran peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), meringankan beban masyarakat untuk mendapatkan hak mereka dalam pelayanan kesehatan.
Sejak awal 2023, tercatat 95 persen warga Bukittinggi sudah terdaftar sebagai peserta JKN. Hingga akhir 2023, terus terjadi peningkatan, sehingga 97,08 warga Bukittinggi sudah menjadi peserta JKN.
Saat ini 134.412 warga Bukittinggi, sudah memiliki jaminan kesehatan nasional. Dari jumlah itu, 25.685 iuran kepesertaannya dibayarkan Pemko Bukittinggi dengan anggaran Rp10 miliar lebih, melalui program Bukittinggi Hebat dan Jaminan Kesehatan Sumbar Sakato. Ini membuktikan bahwa cakupan pelayanan kesehatan di Bukittinggi terus meningkat, bahkan tertinggi dan terbaik di Sumatra Barat.
Selain itu, Bang Wako terus memperhatikan keselamatan warga kota. Tidak tanggung tanggung, selama 2023 ini, sebanyak 2918 warga kota, mendapatkan jaminan kematian dan kecelakaan kerja, kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan.
Pemko bersama DPRD Bukittinggi menganggarkan dana, untuk pembayaran iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM), bagi pekerja yang memiliki penghasilan di bawah Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2023 dan atau terdaftar pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Jenis dan iuran program jaminan sosial yang diberikan bagi setiap pekerja bukan penerima upah dan merupakan pekerja rentan, yaitu Jaminan Kematian (JKM) dengan iuran Rp6.800,- per orang per bulan, jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) Rp10.000,- per orang per bulan
Sedangkan, jaminan kematian yang dapat diterima peserta JKM karena SAKIT, sebesar Rp42.000.000,-. Sedangkan pekerja yang meninggal karena KECELAKAAN KERJA diberi jaminan 48 x upah yang dilaporkan ke BPJS Ketenagakerjaan.
Anak dari peserta JKM yang masih ada di bangku pendidikan, akan mendapatkan beasiswa hingga Rp174 juta untuk 2 orang anak.
Jumlah nominal beasiswa pendidikan yang bisa didapat, pendidikan taman kanak-kanak sampai dengan SD Rp1,5 juta per orang per tahun. Maksimal menyelesaikan pendidikan selama 8 tahun. Pendidikan SMP/sederajat Rp2 juta per orang per tahun. Maksimal menyelesaikan pendidikan 3 tahun.
Sedagnkan untuk pendidikan SMA/sederajat Rp 3 juta per orang per tahun. Maksimal menyelesaikan pendidikan 3 tahun. Pendidikan tinggi paling tinggi S1 Rp 12 juta per orang per tahun. Maksimal menyelesaikan pendidikan 5 tahun.
(Adju)
