Reformasiaktual.com//Bandung Barat-
Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (KBB) menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Tipikor Polres Cimahi dan Kejaksaan Kabupaten Bandung Barat untuk memperkuat barisan melawan praktik korupsi dan penandatanganan Dokumen Komitmen Antikorupsi 2025,di Hotel Novena, Lembang, Selasa, (30/10/2025).
Eksekutif dan legislatif bersepakat memperketat pengawasan, mulai dari perencanaan hingga pengadaan barang dan jasa, demi mewujudkan pemerintahan yang bersih dan transparan, meneguhkan komitmennya dalam upaya mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi.
” Melalui kegiatan Diseminasi Hilirisasi Penguatan Pemberantasan Korupsi dan Penandatanganan Komitmen Bersama Antikorupsi Aparatur jajaran pemerintahan Desa, menyatakan tekad bersama untuk memperkuat integritas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersih.
Acara tersebut dihadiri oleh perwakilan dari Polres Cimahi Tipikor Ipda Arif dan Ipda Koko, Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung Barat, Sekretaris Daerah H.Ade Zakir, Asisten Daerah, Inspektur Daerah, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dudi Suryadi, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat H.Dadang A Supardan M.Pd, KP, Camat se-kabupaten Bandung Barat , Kepala Desa Se-kabupaten Bandung Barat, serta Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se-Kabupaten Bandung Barat.
Wakil Bupati Bandung Barat H.Asep Ismail mewakili Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail diacara kegiatan Diseminasi Hilirisasi dan penguatan pemberantasan Korupsi,
menegaskan dukungan penuh terhadap langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Tipikor Polres Cimahi dan Kejaksaan Kabupaten Bandung dalam mendorong sinergi antarlembaga.
Menurutnya, komitmen ini harus menjadi kesepakatan bersama antara eksekutif dan legislatif, terutama pada tahap perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan program.
“Kita harus menjadikan ini sebagai komitmen bersama. Tidak hanya legislatif, tapi juga eksekutif, termasuk mendukung keterlibatan BPKP Jawa Barat sebagai konsultan perencanaan pembangunan Kabupaten Bandung Barat.
Wakil Bupati Bandung Barat H.Asep Ismail menambahkan, rapat koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Polres Cimahi dan Kejaksaan, ini merupakan langkah perbaikan agar kasus-kasus korupsi di masa lalu tidak kembali terjadi di Bandung Barat.
“Ke depannya, pengawasan harus lebih teliti dan kita harus memiliki keberanian untuk menolak intervensi dari pihak-pihak yang berpotensi menjerumuskan pada tindak pidana korupsi,” pungkasnya
Melalui kegiatan ini, Pemkab Bandung Barat berharap seluruh jajaran pemerintahan dapat menjadikan semangat antikorupsi sebagai budaya kerja yang melekat dalam keseharian, demi mewujudkan visi Bandung Barat Amanah, Agamis, Maju, Adaptif, Nyaman, Aspiratif, dan Harmonis (AMANAH).
Journalist A2n RA***
