Reformasiaktual.com//Kepulauan Selayar(Sulsel)- Pemerintah Daerah (Pemda) Kepulauan Selayar melalui Sekretaris Kabupaten (Sekkab), Drs Mesdiyono, M.Ec, Dev menanggapi pernyataan sikap yang disampaikan Himpunan Pelajar dan Mahasiswa Kepulauan Selayar (HPMKS) saat menggelar aksi unjuk rasa didepan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Propinsi Sulawesi Selatan di Makassar, Kamis 14 April 2022 kemarin.
Abidin bertindak sebagai Koordinator Lapangan (Korlap) dalam aksi ini. Iapun bersama rekan-rekannya yang tergabung dalam Aliansi Organda se – Sulsel menuntut agar bantuan hibah dari Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, ST senilai Rp 8 miliar untuk pemulihan rumah warga yang terdampak akibat bencana alam berupa gempa bumi berkekuatan 7,5 magnitudo yang terjadi dibagian barat laut Larantuka dan Meumere Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Selasa, 14 Desember 2021 lalu segera disalurkan kepada para korban di Kecamatan Pasi’marannu dan Pasi’lambena.
Dalam aksinya yang berlangsung aman dan terkendali, HPMKS meminta Gubernur Sulsel segera mendesak Pemda Kepulauan Selayar agar secepatnya menyalurkan dana senilai Rp 8 M itu kepada para korban. Bahkan pada point kedua dalam pernyataan sikap mereka juga mendesak Gubernur Sulsel untuk mencopot Bupati, H Muh Basli Ali sebab ditengarai lamban dalam menyalurkan bantuan kemanusiaan korban gempa bumi. Bukan cuma Bupati akan tetapi Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman (Disperkim) dan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kepulauan Selayar agar segera dicopot.
Tiga hari pasca terjadinya gempa bumi, Bupati Kepulauan Selayar, H Muh Basli Ali mengaku telah menerima bantuan keuangan untuk penanggulangan bencana sebesar Rp 8 miliar yang ditransfer melalui rekening Kas Daerah (Kasda) pada Jumat 17 Desember 2021. Dana itu katanya akan dimanfaatkan untuk pemulihan 1.157 rumah warga yang mengalami kerusakan termasuk dalam merehabilitasi dan memperbaiki sejumlah fasilitas umum yang mengalami kerusakan akibat guncangan gempa bumi NTT.” ungkapnya.
Namun anehnya kata Abidin melalui aksinya yang digelar didepan Gedung DPRD Sulsel Jl Urip Sumorharjo Makassar karena dana senilai Rp 8 miliar itu hingga kini belum juga disalurkan oleh Pemda Kepulauan Selayar. Padahal sudah molor hampir setengah tahun.
Mengutip dari percakapan Sekretaris Daerah (Sekda) Kepulauan Selayar, Drs Mesdiyono, M.Ec, Dev dengan Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri, La Ode Fariadin, SH saat dikonfirmasi sehari sebelum HPMKS melakukan aksi unjuk rasa di Makassar, Mesdiyono membenarkan jika Gubernur Propinsi Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, ST sudah menyalurkan anggaran itu kepada Pemda Kepulauan Selayar dua hari pasca gempa yang memporak-porandakan sedikitnya 1.157 rumah dan bangunan pemerintah serta fasilitas umum lainnya di dua wilayah kecamatan kepulauan.
Dana ini kata dia, belum dikelola dan masih tersimpan di Kas Daerah Pemda Kepulauan Selayar. Sedangkan untuk tahapannya, masih melakukan proses pendampingan pendataan yang dilakukan oleh Dinas Perumahan dan Pemukiman dilokasi gempa. Nanti setelah dibentuk kelompok-kelompok masyarakat penerima manfaat lalu kemudian dilakukan penyaluran langsung melalui rekening korban dilokasi. Dan setelah mulai dilakukan penyaluran akan kami sampaikan. Jujur kami sampaikan bahwa hingga saat ini belum ada yang disalurkan satu senpun.” ungkapnya.
Hal senada juga dilontarkan oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kepulauan Selayar, Drs Muhtar, MM. Iapun menjelaskan jika Dana Bantuan Hibah Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) senilai Rp 8 M untuk korban yang terdampak bencana alam berupa gempa bumi yang terjadi dibagian barat laut Larantuka dan Meumere Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Selasa 14 Desember 2021 tahun lalu, itu dikelola oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Perumahan dan Pemukiman Kepulauan Selayar.
Kedua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ini juga yang akan mempertanggungjawabkan anggaran senilai Rp 8 miliar itu. Iapun merinci untuk anggaran senilai Rp 1.920.000.000 dikelola oleh Dinas Perkim yang akan diperuntukkan sebanyak 96 unit rumah yang mengalami rusak sedang sementara untuk sisanya yang Rp 6.080.000.000,- akan dialokasikan untuk membiayai rumah yang mengalami rusak berat dan ringan. Pengelolaannya dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kepulauan Selayar.
Pemda Kepulauan Selayar dalam pengelolaannya telah membentuk Tim Fasilitator yang direkrut dari unsur masyarakat yang dianggap memenuhi kriteria dan diseleksi serta ditetapkan sesuai mekanisme untuk turun langsung ke lapangan guna menilai tingkat kerusakan. Saat ini tim sudah bekerja untuk memastikan mengenai besaran yang harus diberikan kepada warga yang terkena dampak akibat gempa bumi. Apalagi tingkat kerusakannya berbeda-beda. Setelah itu terupdate maka tim fasilitator akan merekomendasikan kepada OPD penanggungjawab guna mencairkan dan menyalurkan dana itu langsung ke rekening para korban.” pungkasnya kepada media ini.
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kepulauan Selayar, Drs Ahmad Ansar, M.Si yang dikonfirmasi via WhatsAppnya siang ini meminta agar dapat ditemui pada Senin (18/04/22) pekan depan. “Kita konfirmasi saja pada Senin nanti.” katanya singkat. Lain halnya Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Kepulauan Selayar saat dikonfirmasi melalui jaringan selulernya sekitar pukul 11.03 Wita hari ini tidak merespon. Pesan pendek yang dikirimkan via WhatsAppnya juga hingga berita ini ditayangkan belum ditanggapi.
(M. Daeng Siudjung Nyulle)
