Reformasiaktual.com//SUKABUMI, JAWA BARAT — Dugaan penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Biosolar dan Pertalite di wilayah Kecamatan Surade, Kabupaten Sukabumi, menjadi perhatian sejumlah elemen masyarakat. Dugaan tersebut mencuat setelah adanya informasi mengenai keberadaan puluhan hingga ratusan jeriken yang disebut-sebut berada di sekitar area salah satu Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di jalur menuju kawasan Pantai Ujung Genteng.
Informasi yang dihimpun menyebutkan, lokasi penyimpanan jeriken tersebut diduga berada di samping area SPBU dan tertutup dinding seng. Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai peruntukan BBM yang disimpan serta legalitas aktivitas penyimpanannya.
Selain itu, nama seseorang berinisial Y, yang menurut informasi masyarakat disebut bertugas sebagai pengawas SPBU, turut menjadi perhatian dalam pengaduan tersebut. Namun, keterlibatan yang bersangkutan dalam dugaan penyalahgunaan BBM subsidi masih perlu dibuktikan melalui pemeriksaan dan klarifikasi dari pihak berwenang.
Sejumlah sumber masyarakat dan elemen Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dikabarkan telah menyampaikan pengaduan masyarakat (Dumas) terkait persoalan tersebut. Mereka berharap aparat penegak hukum segera menindaklanjuti laporan dengan melakukan pengecekan langsung ke lokasi, memeriksa keberadaan jeriken, serta menelusuri asal-usul dan tujuan penggunaan BBM yang diduga ditampung.
Masyarakat Minta Unit III Tipidter Bertindak
Masyarakat meminta Polres Sukabumi, khususnya Unit III Tindak Pidana Tertentu (Tipidter), agar memberikan perhatian serius terhadap informasi tersebut.
Pemeriksaan dinilai penting untuk memastikan apakah keberadaan puluhan hingga ratusan jeriken itu berkaitan dengan aktivitas penimbunan, penyimpanan, atau perdagangan BBM bersubsidi yang tidak sesuai ketentuan.
Apabila ditemukan bukti adanya penyalahgunaan BBM subsidi, masyarakat berharap proses hukum dilaksanakan secara profesional dan transparan tanpa pandang bulu.
BBM bersubsidi merupakan komoditas yang mendapat dukungan anggaran negara dan diperuntukkan bagi masyarakat serta sektor yang berhak menerimanya. Karena itu, dugaan penyalahgunaan distribusinya perlu ditelusuri agar tidak merugikan masyarakat yang membutuhkan.
Ketentuan Hukum Penyalahgunaan BBM Subsidi
Sebagai informasi, penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM bersubsidi dapat dikenakan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
Ketentuan tersebut mengatur ancaman pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling banyak Rp60 miliar bagi pihak yang terbukti melakukan penyalahgunaan sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut.
Namun, penerapan pasal hukum harus didasarkan pada hasil pemeriksaan, alat bukti, serta unsur tindak pidana yang terpenuhi. Keberadaan jeriken semata tidak serta-merta membuktikan terjadinya tindak pidana.
Pertamina dan Pengelola SPBU Diharapkan Berikan Penjelasan
Selain kepada aparat penegak hukum, pihak pengelola SPBU dan Pertamina Patra Niaga diharapkan memberikan penjelasan mengenai mekanisme pengawasan penyaluran Biosolar dan Pertalite di wilayah Kecamatan Surade.
Klarifikasi diperlukan untuk mengetahui apakah terdapat aktivitas penyimpanan BBM di sekitar SPBU yang memiliki izin dan sesuai ketentuan, serta bagaimana pengawasan terhadap distribusi BBM bersubsidi dilaksanakan.
Masyarakat juga berharap adanya pemeriksaan terhadap kemungkinan penggunaan barcode, kendaraan, maupun sarana lain yang tidak sesuai ketentuan dalam proses pembelian BBM bersubsidi, apabila ditemukan indikasi ke arah tersebut.
Menunggu Klarifikasi dan Langkah Aparat
Pemberitaan ini merupakan bagian dari penyampaian informasi dan aspirasi masyarakat agar dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi dapat ditelusuri secara objektif.
Pihak-pihak yang disebutkan dalam pemberitaan ini tetap memiliki hak untuk memberikan klarifikasi, sanggahan, maupun penjelasan sesuai prinsip keberimbangan dan kode etik jurnalistik.
Hingga berita ini ditayangkan, tim redaksi masih berupaya menghimpun informasi tambahan dan mengikuti perkembangan persoalan tersebut. Belum terdapat keterangan resmi yang diterima dari Unit III Tipidter Polres Sukabumi, pihak pengelola SPBU, maupun pihak yang disebut dalam pengaduan masyarakat.
Masyarakat berharap aparat penegak hukum segera turun ke lapangan, memeriksa fakta, menelusuri asal-usul BBM, serta mengambil langkah sesuai ketentuan hukum apabila ditemukan bukti pelanggaran.
Transparansi dan penegakan hukum sangat diperlukan agar distribusi BBM bersubsidi benar-benar tepat sasaran dan tidak merugikan masyarakat yang berhak menerimanya.
Hendra
