Reformasiaktual.com//Kapuas Hulu – Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Eko Prasetyanto memimpin upacara Hari Ulang Tahun (HUT) ke-77 Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Badau, Kapuas Hulu, Kalimantan Barat (Kalbar), Rabu (17/8/2022). Mengenakan pakaian adat suku Dayak Kalbar, Eko membacakan amanat Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian.
Dalam amanat yang dibacakan, Mendagri menyampaikan terima kasih kepada seluruh instansi dan jajaran pemerintah daerah (Pemda) termasuk masyarakat yang telah melaksanakan tugas di seluruh wilayah perbatasan negara hingga pulau-pulau kecil terluar dan terpencil. Ucapan terima kasih itu disampaikannya atas dedikasi waktu, tenaga, dan pikiran pihak terkait dalam menjaga serta membangun wilayah perbatasan.
Mendagri mengajak seluruh pihak agar memaknai HUT ke-77 Kemerdekaan RI sebagai momentum untuk menggelorakan semangat dan harapan. Hal ini sebagaimana tema yang diusung dalam HUT kemerdekaan tahun ini, yaitu “Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat”. Semangat ini perlu digelorakan terutama pasca-pandemi Covid-19.
Di sisi lain, Mendagri juga mengungkapkan berbagai persoalan di daerah perbatasan yang perlu mendapat perhatian. Hal ini misalnya belum terbangunnya efektivitas sistem logistik nasional untuk menyuplai kebutuhan hidup masyarakat perbatasan. Selain itu, belum meratanya lapangan pekerjaan dan kesempatan layanan pendidikan juga menjadi persoalan yang perlu ditangani. Tak hanya itu, pemulihan ekonomi masyarakat di daerah perbatasan yang terdampak pandemi Covid-19 juga tetap perlu menjadi prioritas.
“Melalui momentum peringatan Hari Kemerdekaan ke-77 RI ini, kita perlu memberdayakan potensi dan menggunakan produk dalam negeri, tingkatkan peran Usaha Kecil Menengah (UKM) dalam perputaran kawasan perbatasan,” jelasnya.
Adapun salah satu gagasan inovatif yang telah terealisasi dalam percepatan perubahan kondisi daerah perbatasan adalah melalui kehadiran Pos Lintas Batas Negara (PLBN). Presiden, kata Mendagri, berharap pembangunan PLBN tak hanya sebatas fisik yang sekadar melayani administrasi lintas batas negara. Namun, keberadaan PLBN harus menjadi kekuatan bagi pengembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat sekitar.
“PLBN tidak hanya semata-mata mengubah kondisi penampakan fisik kawasan yang sebelumnya dinilai tidak layak. Namun secara spirit kebangsaan, PLBN menjadi awal mula tumbuhnya rasa kebanggaan dan harga diri bangsa kita terhadap negara tetangga,” pesan Mendagri.
Mendagri menekankan, gagasan yang paling mendasar setelah terbangunnya PLBN adalah bagaimana membuat fasilitas tersebut dapat tumbuh sebagai kawasan pusat ekonomi baru di perbatasan negara. Oleh karena itu, perlunya upaya untuk terus membangun sinergisitas dalam memperkuat ekonomi, baik dengan kementerian/lembaga, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota di wilayah perbatasan, maupun seluruh unsur masyarakat.
Tak hanya itu, Mendagri juga memberi empat catatan yang perlu diperhatikan semua pihak dalam mendukung kawasan perbatasan. Pertama, perlunya memberdayakan potensi dan menggunakan produk dalam negeri. Selain itu, perlunya meningkatkan peran UKM dalam perputaran roda ekonomi di kawasan perbatasan. Kedua, perlunya memupuk rasa bangga setiap warga negara Indonesia bahwa mereka mampu berdiri sama tinggi atau lebih maju dalam beraktivitas dengan masyarakat negara tetangga.
Kemudian, ketiga, perlunya menjaga keutuhan wilayah, kedaulatan negara, sekaligus menciptakan kegiatan-kegiatan produktif yang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Keempat, perlunya menjaga persatuan dan kesatuan serta melestarikan lingkungan di antara masyarakat dan aparatur pemerintahan yang ditugaskan di kawasan perbatasan.
Puspen Kemendagri//Red
