Reformasiaktual.com//Probolinggo-Pemerintah Kecamatan Besuk kedatangan tamu spesial enam Anggota DPRD Kabupaten Probolinggo yang bertujuan melaksanakan Kunjungan Kerja ke Kantor Kecamatan Besuk terkait peran serta perkembangan Desa dalam penyusunan APBDes Perubahan pada hari Senin ( 24/10/2022 ).
Agenda ini di pimpin oleh Camat Besuk Puja Kurniawan, S. STP. M.Si dan di hadiri oleh DPRD Kabupaten Probolinggo ,di antaranya Muhammad Yasin, SH Komisi II DPRD Kabupaten Probolinggo, Bunda Hj. Nur Azize Anggota DPRD Fraksi Nasdem, Rizka Nurfatjriyah Umami Komisi 4 DPRD Kabupaten Probolinggo, DPRD Abdul Azis, DPRD H. Syamsul Alvin , dan DPRD M. Alfayumi akan tetapi beliau berhalangan hadir di karenakan ada agenda lain yang bersamaan. Turut hadir pula Kapten Ahmad Fauzan Danramil 0820/14 Besuk Beserta Anggota Sertu Ribut Mudjianto, AKP Ahmad Ghandi Kapolsek Besuk, Nurseha, SE Selaku Plt Sekcam Besuk, Mudiyono Kasi Kesra, Wira Wicaksana Staf PMD beserta Staf Sri Hidayati dan Musta’in Billah, dr. Eny Kepala Puskesmas Bago, dr. Triana Floritawati Kepala Puskesmas Besuk, Ketua PKK Beserta Kader Posyandu Dan LPP 17 Desa SeWilayah Kecamatan Besuk.
Dalam kegiatan tersebut membahas tentang peningkatan pelayanan dan fasilitas kesehatan maupun peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat ( UKM ) serta Upaya Kesehatan Perorangan (UKP).
Dalam sambutannya Mohammad Yasin, SH DPRD Kabupaten Probolinggo dari Komisi II terkait anggaran menyampaikan paparan tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( APBDes ) tetapi yang di tekankan persoalan Stanting dan Posyandu. Intinya Desa di tuntut untuk meningkatkan lebih besar lagi terkait Anggaran Posyandu.
Posyandu itu tempat yang di selenggarakan oleh masyarakat untuk rakyat dan di bantu pemerintah yaitu tenaga kesehatan agar anak- anak kita mulai dari usia bayi, usia dasar, usia produktif semua itu menjadi sehat tidak terjadi Stantìng artinya bayi yang mengalami Gizi Buruk.
Angka stanting di Republik Indonesia di tahun 2014 mencapai 37% kemudian di tahun 2019 turun 27,6% , tahun 2021 menjadi 24,5% , Target tahun 2024 harus Menjadi 14%, stanting di Kabupaten Probolinggo saat ini 23,5% urutan ke 15 se Jawa Timur.
Di Kabupaten Probolinggo untuk Balita dengan Gizi Buruk ada 2.150 kasus urutan ke 6 Terbanyak se Jawa Timur.
Index tenaga kesehatan Kabupaten Probolinggo 37% se Jawa Timur cukup rendah sesuai dari BPS.
Anggaran di Kabupaten Probolinggo untuk Dinas Kesehatan terbesar ke dua setelah Dinas Pendidikan. Tahun 2022 setelah Perubahan Anggaran untuk Kesehatan lebih dari Rp300 Milyar atau sekitar 14% sekian.
Berikut Anggaran UKP dan UKM Rp102 Milyar lebih cukup tinggi, untuk Penyediaan Pengembangan Pelayanan Fasilitas Kesehatan Rp22, 5 Milyar untuk UKM dan UKP tersebut.
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Rp6,4 Milyar, Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Rp632 juta, Pengelolaan Bayi Baru Lahir hanya Rp289 Juta, Pengelolaan Kesehatan Balita Rp658 juta, Pengelolaan Pelayanan Pendidikan Dasar Umur 6 Tahun S/d 12 tahun sebesar Rp1,2 Milyar, Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Rp9,5 milyar. Anggaran cukup besar seharusnya tidak ada yang stanting di Kabupaten Probolinggo.
Sekali lagi Saya tekankan untuk semua Kepala Desa se-Kabupaten Probolinggo untuk meningkatkan anggaran di kegiatan Posyandu dan kegiatan PKK yang terkait dengan UKP dan UKM,” pungkasNya “
Mauzun // Tim Probolinggo.
