Reformasiaktual.com//Pemalang- Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) luncurkan Kredit Tanpa Agunan (KTA) dengan menggandeng Bank Negara Indonesia (BNI) bekerjasama dengan Indonesia Maritime Crewing Agent Association (IMCAA) bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) khusus Anak Buah Kapal (ABK) yang ditempatkan bekerja keluar negeri. Sabtu (3/12/2022).
Dalam kegiatan yang dilaksanakan di Aula Pendopo Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang itu, juga di hadiri Plt Bupati Pemalang Mansur Hidayat, Pj Sekda Kabupaten Pemalang, Moh Sidik, Kepala BP2MI Benny Rhamdani, Ketua Umum IMCAA Hengky Wijaya, Balai Pelayanan Pekerja Migran indonesia ( BP3MI ) Jawa Tengah Teguh Pujiono, Wakil Pimpinan Wilayah 05 BNI Johari, Kapolres/Yang Mewakili, Ketua SP2I Ilyas, Staf Ahli, Kepala OPD Kabupaten Pemalang serta ratusan Calon Pekerja Migran Indonesia khsusus ABK.
Plt Bupati Pemalang, Mansur Hidayat yang diwakili Pj Sekda Moh Sidik dalam sambutannya sangat mendukung program yang diinisasi oleh BP2MI dan BNI tersebut.
“Karna ini sangat mendukung pertumbuhan ekonomi, melalui Penyerapan tenaga kerja keluar Negeri, Pemerintah Kabupaten Pemalang Berkomitmen memberikan Jaminan bagi para pencari Kerja keluar Negeri agar merasa nyaman,” jelasnya.
Lanjutnya dikatakan Moh Sidik, bahwa masalah ketenagakerjaan menjadi masalah pokok bangsa ini, bahkan kaitannya dengan program-program strategis Pemerintah. Sementara bagi Pemerintah Daerah hal ini menjadi urusan kurusial khususnya mengurangi angka pengangguran.
“Jika terdapat program strategis yang dapat mengurangi angka pengangguran, Pemerintah kabupaten Pemalang akan menyambut baik dan mendukung program tersebut, termasuk dengan program KTA bagi calon pekerja migran Indonesia yang diinisiasi oleh BP2MI bekerjasama dengan BUMN,” tuturnya.
Pada kesempatan itu pula, Moh Sidik menyampaikan bahwa di kabupaten Pemalang terdapat 25 Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) 20 diantaranya bergerak disektor perikanan. Sedangkan berdasarkan data yang dikelola oleh Dinas Tenaga Kerja kabupaten Pemalang melalui sistem Komputerisasi Perlindungan Pekerja Migran Indonesia sampai dengan tanggal 30 November 2022 tercatat sebanyak 829 warga Kabupaten Pemalang yang bekerja di luar negeri.
“Harapannya, dengan program KTA ini akan semakin banyak warga kabupaten Pemalang yang tertarik untuk bekerja di luar negeri, sehingga drajat kesejahteraan warga masyarakat kabupaten Pemalang akan semakin baik,” pungkasnya.
Sementara Ketua Umum IMCAA Hengky Wijaya dalam kesempatan menyampaikan terimakasih kepada pemerintah Republik Indonesia melalui BP2MI, PT. BNI Persero Tbk, serta pemerintah Kabupaten Pemalang atas pelaksanaan kredit tanpa agunan (KTA) bagi awak kapal perikanan luar negeri di kabupaten Pemalang.
“Semoga dengan pelaksanaan program ini, para calon awak kapal perikanan yang akan bekerja keluar negeri tidak merasa terbebani terkait pembiayaan pra penempatan dan lebih fokus bekerja di luar negeri sehingga mampu membangkitkan dan meningkatkan perekonomian Republik Indonesia khususnya Kabupaten Pemalang,” tutur Hengky.
Selain itu, dikatakan Hengky bahwa IMCAA ingin memberikan masukan bagi bapak kepala BP2MI agar seluruh perusahaan keagenan dapat di berikan akses untuk dapat memanfaatkan Sisko (Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri) sebagai pendataan awak kapal luar negeri dan menjadi identitas mereka selama bekerja.
“Dengan termanfaatkannya sisko ini seluruh awak kapal luar negeri ini bisa mendapat pelayanan lebih lengkap dari segi perlindungan,” pungkas Hengky.
Sementara itu, Kepala BP2MI Benny Rhamdani mengatakan KTA bagi PMI awak kapal dan pelaut perikanan merupakan Penyiapan mekanisme pembiayaan serta penempatan yang bertujuan untuk mengatur cost structure agar PMI terhindar dari over charging dan jeratan rentenir
“Momentum ini harus kita maksimalkan untuk mengatur dan menata kembali dari aspek paling fundamental, yakni aspek perlindungan ABK, penataan PMI ABK dari hulu hingga hilir secara tuntas”, teganya.
Benny menekankan pentingnya sinergitas dan kolaborasi bukan hanya pemerintah, tapi Non Government Organization (NGO) yang mewakili masyarakat sipil dan juga pelaku usaha, atau manning agency.
(UsM-RA)
