Reformasi aktual.com//KabupatenBandung Barat-
Pemerintah Kabupaten Bandung Barat menggelar musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) rancangan pembangunan jangka menengah daerah dengan dihadiri seluruh elemen aparatur sipil negara (ASN) mulai tingkat desa hingga kabupaten, DPRD KBB, Polres Cimahi, Dandim Cimahi, tingkat desa se-kabupaten Bandung Barat, beserta tamu undangan lainnya, Rabu ( 15/03/2023) di Mason Pine Kota Baru Padalarang.
Bupati Hengky Kurniawan, merancang program pengembangan klaster ekonomi dan revitalisasi industri untuk tumbuh dan bangkit kedepannya.
Hal ini sebagai program berkelanjutan dari upaya pemulihan roda perekonomian masyarakat diera kehidupan baru.
Maka menyongsong 2024 Pemda Bandung Barat, memberikan prioritas pada pengembangan klaster ekonomi dan revitalisasi industri. Sesuai dengan kegiatan Musrenbang Tahun 2024 yang diarahkan kepada ‘Pemantapan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif, Melibatkan Usaha Masyarakat (UMKM) dan Perdesaan, BUMD, BUMDes, Menampung Tenaga Kerja Setempat’.
Bupati Hengky Kurniawan minta kepada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) agar mensinergikan perencanaan pembangunan kedepan terhadap sektor-sektor yang jadi prioritas dalam agenda Musrenbang,”ungkapnya.
“Lanjut Hengki ingin seluruh perangkat daerah supaya dapat memfokuskan seluruh kegiatannya untuk pencapaian target dari program kerja yang telah disusun. Agenda Musrenbang yang merupakan satu proses rangkaian penyusunan RKPD, harus jadi patokan dalam menjalankan kegiatan. Sehingga tercipta sinergisitas antara pemerintah daerah dan pemangku kepentingan.
“Program pembangunan bisa berjalan jika ada sinergitas dan kesamaan persepsi antara semua elemen dari mulai perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi,” Tuturnya.
Disisi lain di tempat yang sama,” Staf ahli Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah Kementerian PAN-RB RI, Jufri Rahman menyatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan arahan tentang beberapa hal menyangkut Reformasi Birokrasi.
Reformasi yang hendaknya ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah adalah birokrasi yang berdampak, reformasi birokrasi bukan tumpukan kertas dan birokrasi lincah dan cepat.
Reformasi birokrasi pemerintahan yang dimaksud Jokowi, diterapkan dengan menggunakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
“Reformasi yang berbasis elektronik ini, dampaknya harus dirasakan masyarakat, pada saat menjadi pemateri Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tahun 2024.Ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Bandung Barat Hengky Kurniawan, sewaktu di wawancara reformasi aktual.com dan media lainnya mengatakan target Pemkab Bandung Barat pada akhir masa jabatan dirinya antara lain, layanan berbasis elektronik atau SPBE, Kang Hengky menyampaikan pada para Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar menjalankan birokrasi pemerintahan secara digital, sesuai arahan Presiden Jokowi.
“Hari ini bukan hanya (program) infrastruktur fisik yang kita kejar. Tapi juga masa depan infrastruktur digital. Pelayanan secara digital tersebut, diakuinya sangat penting di birokrasi pemerintahan.
Kepannya SPBE ini, menjadi layanan sehari-hari untuk efisiensi dan efektivitas waktu serta materi, baik bagi pemerintah, maupun masyarakat.
Hal itu, sebagai upaya Pemerintah pusat menuju birokrasi berkelas dunia. Layanan secara elektronik bisa dilakukan selama 24 jam seperti layanan yang diberikan di luar negeri, Tuturnya
“Sabtu-Minggu (di luar negeri) juga tetap (Pelayanan) berjalan. Kalau di kita kan, Sabtu-Minggu libur. Karena hari kerja cuma sampai hari Jum’at,” jelasnya.
Kang Hengky,” Prioritas dari SPBE di Pemkab Bandung Barat diantaranya diterapkan di Mal Pelayanan Publik (MPP), yang memiliki kewenangan untuk layanan berbagai Perijinan, Layanan secara digital di MPP tersebut selain lebih efisien dan efektif, juga menghindari praktek pencalonan dan tidak terjadi tatap muka.Terangnya.
“Alhamdulillah dengan komitmen kita perijinan yang cepat, kita kemarin berhasil juara 2 untuk pertumbuhan investasi. Target investasi kita juga tahun ini sudah melebihi. Target kita Rp3 trilyun pada triwulan pertama, sekarang sudah mencapai Rp6 trilyun,” Kemudian untuk menunjang penerapan SPBE di lingkungan Pemkab Bandung Barat, pada tahun 2021 dipasang WiFi sekitar 113 titik. Pada tahun 2022 juga sama, ada pemasangan WiFi di titik-titik tertentu, Kang Hengky ( Orang Nomor satu di Pemda Bandung Barat ini) berkeinginan pada tahun 2024, Pemkab Bandung Barat bisa memasang WiFi gratis di titik-titik tertentu ruang publik.“ Kita mulai menganggarkan infrastruktur digital, karena kita ingin memberikan yang terbaik bagi masyarakat,” Pungkasnya.
( Aan iyus RA )
