Reformasiaktual.com | Jakarta – Aksi unjuk rasa masyarakat lingkar Tambang kabupaten Konawe Utara (Konut) dan Pengusaha Lokal Konut di derah yang berlangsung sejak tanggal 05 Juni 2023 sampai dengan 07 Juni 2023 di Blok Mandiodo Kecamatan Molawe berlangsung ricuh dan menuai kontroversi di karenakan tidak ada satupun stakeholder atau manejemen daerah hingga pusat dari pihak PT. Antam Tbk hadir menemui massa aksi hingga saat ini.
Merujuk pada hal tersebut Forum Masyarakat Lingkar Tambang Konawe Utara (FMLT KU) mengadakan aksi unjuk rasa di depan Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia (BUMN RI) dan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (DPR RI) dengan beberapa point tuntutan yakni mendesak Kementerian BUMN RI untuk mencopot Direktur Utama (Dirut) PT. Antam Tbk. Bapak Nico Canter karena dinilai tidak komitmen terhadap pemberdayaan masyarakat lokal konut dan juga pengusaha lokal konut.(Senin 12 Juni 2023)
Aksi demonstrasi juga di laksanakan di depan gedung DPR RI yang berakhir dengan adu mulut dengan petugas keamanan atau kepolisian pada saat massa aksi bersikeras ingin bertemu dengan salah satu anggota DPR RI Komisi VII DPR RI untuk menyampaikan aspirasi masyarakat konut yang sampai saat ini menunggu dengan pasti kejelasan isu pemberdayaan tersebut, sebagai bentuk kekecewaan massa aksi FMLT KU, juga membakar bendera PT. Antam Tbk.
Dijumpai oleh awak media Jenderal Lapangan FMLT KU dengan nama sapaan Andi mengatakan “Kami sudah menyampaikan hal ini kepada pihak Instansi terkait soal PT. Antam Tbk di Konawe Utara selanjutnya kami akan memasukkan surat untuk di adakannya Rapat Dengar Pendapat yang harus di hadiri oleh pihak PT. Antam itu sendiri kemudian Kementerian ESDM RI, KLHK RI, BKPM RI serta FMLT KU untuk menyelesaikan beberapa hal terkait isu dan janji manis PT. Antam Tbk. Di konut yang sampai saat ini sekitar 26 Tahun belum memberikan begitu dampak besar yang bersifat positif untuk mencapai kesejahteraan masyarakat terkhusus masyarakat lokal konut.”
Lanjutnya “Kami juga menginkan status Objek Vital Nasional (OVN) dapat di cabut karena ada banyak hal pertimbangan kami selaku masyarakat konut tentunya juga yang terakhir perosoalan dana CSR yang seharusnya mahasiswa perantau asal Sulawesi Tengggara bisa merasakan sentuhan positif dari pihak PT. Antam Tbk. Kalau sampai hal ini belum tercapaikan kawan-kawan di daerah juga akan terus melaksanakan perjuangan ini sampai ada titik temu intinya bisa memberikan dampak yang baik seluruh masyarakat konut.
Hal utama yang kami inginkan yakni Menteri BUMN RI Bapak Erik Tohir harus bersikap profesional untuk segra mencopot dan menggantikan Dirut PT. Antam Tbk yang dinilai tidak komitmen soal pemberdayaan masyarakat dan pengusaha lokal konut.” Tutupnya
Lheo
