Reformasiaktual.com//Jakarta – Puluhan warga Tasikmalaya yang tergabung dalam Barisan Pelopor Jaringan Persatuan Asli Tasik Indonesia (BAPOR JAPATI) sudah tiga hari berada di depan Istana Negara menunggu ditemui Presiden Jokowi.
Komandan BAPOR JAPATI mengatakan bahwa pihaknya nekat jalan kaki dari Tasikmalaya selatan ke Istana selama 11 hari untuk meminta Presiden segera membenahi Kementerian yang memiliki kinerja rendah serta meminta mengevaluasi internal TNI dan Polri.
“Kami tetap konsisten, bahwa kami meminta Pak Jokowi untuk mengganti menteri-menteri yang tidak bisa dibenahi dan kami meminta untuk lakukan perbaikan di internal TNI dan POLRI,” kata Satriana Ilham, Rabu (22/12/2021).
Menurutnya, selama tiga hari di depan Istana pihaknya belum mendapati respon dari pihak Istana. “Sekarang kami sudah tiga hari di depan Istana, namun kami belum mendapatkan respon, apakah Pak Jokowi mau menemui kami atau tidak? Pastinya sampai kapanpun kami akan menunggu Pak Jokowi disini,” tuturnya.
Ilham juga mengaku, massa aksi yang bertahan di depan Istana Negara dan menunggu disambut baik oleh Presiden sudah merasa gak di sambut dengan baik dan kami malah dihalangi-halangi kepolisian bahkan kegiatan kami pun di siruh untuk di bubarkan sehingga sempat ricuh dan Ketua Umum serta Danlap ada yang mukul oleh oknum kepolisian.
“Jujur saja, harapan kami bisa disambut baik oleh Pak Jokowi. Sudah seharusnya Pemimpin itu menyambut rakyatnya. Apa lagi ini kami berjalan kaki dari Tasik selama 11 hari dan sekarang sudah 3 hari di depan Istana Negara,” terangnya.
“Kami hanya ingin menemui Pak Jokowi, maka kami akan menunggu di Jakarta sampai Pak Jokowi mau menemui kami. Walau harus berhari-hari. Tadi ketika aksi di depan patung kuda pintu keluar monas sempet ricuh dan kami diminta untuk bubar oleh kepolisian tanpa dasar hukum dan saya sempet di tampol oleh oknum kepolisian,” tambah Ilham.
Junen Hudaya selaku Ketua Umum juga menyampaikan “iya tadi benar kami di minta bubar oleh pihak kepolisian dengan alasan bahwa unras kami sudah tidak di izinkan, ketika kami meminta surat pembubaran atau surat tidak diizinkanya kami untuk melaksanakan unjuk rasa secara tertulis, pihak kepolisian tidak bisa menunjukannya dan kalaupun ada surat larangan dari kepolisian untuk kami tidak unjuk rasa, pasti kami tidak akan unjuk rasa. Ketika saya menunjukan surat tanda terima Pemberitahuan Unras dari Mabes ada oknum yang katanya dari intelkam polres menabok saya dan juga ada satu oknum polisi yang menggunakan pakaian polantas menabok Ilham selaku komandan lapangan JAPATI, kami ada bukti vidionya”.
“Kami berjalan dari tasik sudah 11 hari dan sudah 3 hari di tugu kuda, belum ada tanggapan apapun dari pihak istana, namun kami akan terus bertahan sampai di temui oleh Pak Presiden Jokowi. Kami juga meminta kepada Kapolri untuk menertibkan Pasukannya dalam pengawalan unjuk rasa”. Tambah Junen
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, dalam aksinya BAPOR JAPATI membawa 5 tuntutan terhadap Presiden Jokowi:
Pertama, segera evaluasi menteri yang menggunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi dan politik semata. Mulai dari Airlangga Hartarto, Tito Karnavian, dan Erick Thohir yang menggunakan kekuasaan untuk memobilisasi kekuatan politik dan pencitraan.
Kedua, evaluasi Menko Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Industri, Mentri ESDM, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Agraria dan Tata Ruang, KLHK, serta TNI-POLRI yang melakukan pembiaran terhadap tambang-tambang ilegal dan banyaknya praktek penggundulan hutan dan perusakan lingkungan.
Ketiga, evaluasi Menteri Dikbud Nadiem Makarim, Mentri Keuangan, Mentri Kominfo, Kemenparekraf, dan Mendagri, serta Kemenag.
Keempat, evaluasi Menteri Pertahanan, Menteri Hukum dan HAM, serta Menkopolhukam.
Kelima, perkuat sinergitas TNI dan POLRI. Batasi kewenangan di ruang-ruang sipil dan benahi Internal TNI-POLRI yang diindikasikan banyak persaingan antar gerbong yang mementingkan dirinya sendiri.
Tidak ada penawaran lain dari kami, kami hanya beri dua pilihan segera ganti menteri-menteri yang berkinerja rendah dan benahi internal TNI serta Polri atau kalau sudah tidak sanggup lebih baik mundur secara terhormat, biar Pak Jokowi tidak di salahkan ketika Pemerintahan Kacau”,tutup Ilham.
red
