𝙍𝙚𝙛𝙤𝙧𝙢𝙖𝙨𝙞𝙖𝙠𝙩𝙪𝙖𝙡. 𝙘𝙤𝙢//𝙋𝙚𝙢𝙖𝙡𝙖𝙣𝙜/𝙅𝘼𝙏𝙀𝙉𝙂- Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo, S.T, M.Si membuka acara konsultasi publik Rancangan Awal Rencana Kerja Daerah (RKPD) Tahun 2023 yang di selenggarakan secara Vidcon via Zoom pada senin pagi (14/2/2022) di Aula Pendopo Kabupaten Pemalang.
Acara tersebut dihadiri Wakil Bupati Pemalang Mansur Hidayat, S.T, Kepala Bappeda Pemalang Sujarwo, S.E, M.M, Ketua DPRD Kabupaten Pemalang Tatang Kirana, S.IP, Sekda Pemalang Mohammad Arifin, serta di ikuti jajaran OPD Kabupaten Pemalang.
Sejumlah isu strategis yang dibahas mulai dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM), kemiskinan ekstrem, hingga infrastruktur jalan rusak. Kepala Bappeda Sujarwo dalam sambutannya menyampaikan, “konsultasi publik ini bertujuan untuk mendapatkan masukan, usulan, serta saran sebagai kelengkapan dan penyempurnaan rencana awal RKPD tahun 2023”.Ungkapnya
Sementara itu Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo, S.T, M.Si membuka acara tersebut dalam sambutannya mengatakan, sejumlah isu strategis Kabupaten Pemalang, diantaranya soal tingkat kemiskinan yang berada diangka 16,56% tahun 2021.
“Tahun 2021, Pemalang mendapatkan label Kabupaten miskin ekstrem dengan tingkat kemiskinan extrem sebesar 9,52% atau 124 ribu jiwa”.Ucap Bupati
Tingginya angka kemiskinan extrem ini menjadi permasalahan bersama yang harus kita cari solusinya. Diperlukan upaya yang extraordinary, inovatif, intergratif, dan keleborasi semua pihak sehingga kemiskinan ekstrem dapat turun menjadi 0% pada tahun 2024 sesuai target Pemerintah. Pungkasnya
Selain itu, Bupati juga menyampaikan isu strategis lainnya yakni di tahun 2021 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Pemalang sebesar 66,56 dan menempati peringkat ke-34 dari 35 Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah, serta tingginya angka stunting dan anak tidak sekolah (ATS).
“Adapun penanganan ATS di Kabupaten Pemalang melalui gerakan “Njuh Sekolah Maning” berfokus untuk mengembalikan ATS kesekolah bagi ATS yang bersedia sekolah dengan diberikan fasilitas belajar dan beasiswa, sedangkan bagi ATS yang tidak bersedia kembali sekolah di fokuskan pada pendampingan pendidikan”.ungkapnya
Sementara isu strategis lainnya Kata Bupati, yakni dalam hal pembangunan adalah insfrastruktur yang sangat memprihatinkan, kondisi jalan di Kabupaten Pemalang yang rusak mencapai 31,72% atau sepanjang 243 kilometer, drainase yang belum maksimal, serta Tempat Pembuangan Akhir (TPA) melebihi kapasitas tampung sampah.
“Pada sektor perumahan , dari 70 ribu unit Rumah Tidak Layak Huni, baru tertangani 25,51 % atau 17,8 ribu unit” Tutup Bupati
(𝗨𝘀𝗺𝗮𝗻 𝗠)
