Reformasiaktual.com//PROBOLINGGO, Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Probolinggo masuk ke tahapan berikutnya. Melalui, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan (Bappeda Litbang) setempat, Senin (23/10) pagi digelar Penandatanganan Berita Acara Kesepakatan Saran Masukan Rancangan Awal RPJPD Tahun 2025 – 2045. Penandatanganan antara kepala perangkat daerah dan kepala Bappeda Litbang itu disaksikan oleh Wali Kota Probolinggo di Gedung Puri Manggala Bhakti.
Disampaikan oleh Kepala Bappeda Litbang Diah Sajekti Widowati Sigit dalam laporannya, penandatanganan berita acara ini penting guna menyempurnakan RPJPD yang telah dibahas sebelumnya bersama pengelola program masing-masing perangkat daerah. “Untuk mendapatkan saran dan masukan dari perangkat daerah untuk penyempurnaan penyusunan rancangan awal RPJPD Kota Probolinggo Tahun 2025 – 2045,” terang Kepala Bappeda Litbang.
Sementara itu, usai menyaksikan penandatanganan berita acara oleh masing-masing kepala perangkat daerah (PD) didampingi Sekda drg. Ninik Ira Wibawati bersama Asisten Administrasi Umum Retno Fadjar Winarti, Wali Kota Habib Hadi berpesan agar kepala PD turut mengawal seluruh masukan yang sudah tertuang di RPJPD. “Seluruh perangkat daerah dapat ikut berperan serta memberikan sumbangsih pemikiran, ide, gagasan dan masukan sesuai tusi dan urusan yang diampu. Sehingga saya berharap pada semua, kepala OPD harus betul-betul mengawal dan menyusun juga masukan-masukannya,” pesan wali kota.
Atas seluruh capaian pembangunan selama 5 tahun terakhir, wali kota meminta perlu ada penguatan-penguatan di berbagai bidang pembangunan agar sesuai dengan harapan masyarakat. “Hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai saat ini merupakan pondasi awal yang dapat kita jadikan acuan dasar. Apa yang sudah kita lakukan selama 5 tahun ini perlu ada penguatan-penguatan, mungkin bidang kesehatan, bidang infrastruktur atau OPD lainnya. Sehingga pemerintahannya bisa berjalan sesuai dengan harapan masyarakat yang harus dipenuhi oleh negara khususnya Pemerintah Kota Probolinggo,” jelas wali kota.
Masih di kesempatan yang sama, wali kota juga membeberkan beberapa indikator keberhasilan pembangunan berdasarkan evaluasi RPJPD Kota Probolinggo periode Tahun 2005-2025. Di antaranya, indikator Indeks Pembangunan Manusia yang naik dari 71,31 menjadi 74,56. Turunnya angka kemiskinan, dari angka 17,98 menjadi 6,48; hal tersebut membawa Kota Probolinggo masuk dalam 8 kabupaten/kota kemiskinan terendah di Jawa Timur. Berikutnya, angka pengangguran turun, dari 5,67 menjadi 4,57. Serta, pertumbuhan ekonomi Tahun 2022 melesat mencapai 6.12%; masuk kedalam peringkat 8 di Provinsi Jawa Timur dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi.
Menutup sambutannya, Habib Hadi berharap, kerjasama dan koordinasi antar stakeholder perlu terus dibina agar semua tahapan penyusunan RPJPD dapat dilalui dengan baik sesuai dengan peraturan yang ada.
(Yuni nada RA)