Reformasiaktual.Com //Ciamis – Diduga akibat lemahnya pengawasan dan bimbingan pihak dinas kesehatan program tekhnologi tepat guna air bersih Desa Karyamukti Banjaranyar Ciamis tidak berfungsi.
Sangat disayangkan, program kementerian kesehatan tekhnologi tepat guna air bersih dalam penanggulangan kekurangan dan kekeringan air bersih dimasyarakat yang memenuhi standar layak minum tersebut tidak dapat dirasakan oleh masyarakat karena air yang bersumber dari sumur bor tidak mengalir sama sekali terhadap warga.
Karjo, salah satu warga masyarakat rt 01 rw 01 Dusun Pabuaran Desa Karyamukti Kecamatan Banjaranyar saat ditemui awak media dirumahnya jum’at 10/11/2023 menyampaikan.
Sumur bor bantuan dari Kemenkes 2022 ada dua titik, pertama yang diatas tidak ada airnya, entah apa penyebabnya saya kurang tau, terangnya.
Masih menurut Karjo, Titik yang kedua ini di samping rumah saya dan sama saat ini tidak berfungsi.
Sebetulnya, paralon sebagian sudah sampai kerumah warga, namun air dari sumur bor tersebut hanya setengah jam mengalir dan tidak bisa nyampai kerumah warga. Untuk lebih jelas, silahkan tanya kepa Hendar sebagai kepengurusan kelompok’ imbuhnya.
Hendar, sebagai kepengurusan Kelompok Kerja Masyarakat ( Pokmas) saat diwawancarai mengatakan.
Bantuan tahun 2022 dari Kementerian Kesehatan sebesar 100 juta, uang tersebut masuk ke rekening kelompok melalui Bank BRI, ucapnya.
Dari anggaran 100 juta tersebut, dipotong administrasi oleh pihak Bank BRI Pamarican sekitar 1,5 juta.
Lanjut Hendar. sebenarnya, pengeboran sudah sesuai, kedalaman sekitar 60 meter dan sempat mengeluarkan air saat dikuras dari sumur bor, namun saat itu terjadi musibah gempa hingga pengeboran tersebut mengalami penyumbatan.
Pengeboran yang kedua dilakukan dititik yang berbeda dengan kedalaman sekitar 40 meter, namun ada kendala mesin pompa air tidak kuat menyedot,paparnya.
Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis diwakili bu Ii dari bidang Kesling saat dimintai tanggapan turut menjelaskan.
Program Tekhnologi Tepat Guna Air Bersih tahun 2022 dari Kementerian Kesehatan dengan anggaran 100 juta.
Anggaran 100 juta tersebut dari Kemenkes langsung masuk ke rekening Pokmas, adapun Bimtek saat itu, dilakukan melalui Zoom.
Ditempat terpisah Gunawan Wibisono pemerhati dan aktivis LPI Tipikor Jawa Barat,biasa hal seperti ini terjadi tekhnik erorr akibat kurangnya pengawasan dan bimbingan dari pemerintah melalui Dinas yang bersangkutan, karena pengeboran tidak bisa dikerjakan sembarangan dan harus dikerjakan oleh tenaga ahli, tandasnya.
Uang sebesar 100 juta dari program Tekhnologi Tepat Guna Air Bersih tersebut terbuang sia – sia tanpa bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Disinyalir, hal tersebut terjadi akibat lemahnya fungsional pengawasan, Aparat Penegak Hukum, harus segera turun tangan untuk melakukan tindakan tegas apabila ditemukan adanya indikasi mar’uf ataupun unsur KKN dari program tersebut, pungkasnya. ( Endang)
