Probolinggo //Adanya polemik terkait pergantian Walikota LIRA (Lumbung Informasi Rakyat) Probolinggo yang dinilai tidak berdasar, menimbulkan penafsiran beragam utamanya dari pengurus dan anggota Lira kota Probolinggo.
Isu pergantian Walikota Lira yang dihembuskan Louis Hariona dan mencuat di beberapa media online, dianggap jauh dari mekanisme yang sebenarnya harus dilalui termasuk jika memang ada pergantian, tidak serta merta hanya penunjukan melalui lisan dari Presiden LIRA, HM Jusuf Rizal.
“Kami cukup kaget juga ketika mendengar ada isu pergantin ketua DPD LIRA kota Probolinggo. Mestinya jika harus menyampaikan statmen, segala sesuatunya juga disertai data dan pernyataan yang valid dan sesuai dengan mekanisme AD/ART yang ditetapkan di organisasi termasuk harus ada bukti surat mandat.Ujar Sekda Lira kota Probolinggo, Bambang H.
Seperti diketahui, selama 8 tahun dalam menjalankan kepengurusan LIRA kota Probolinggo, selama ini pula tidak terlihat ada hal yang perlu dikhawatirkan. Semua berjalan secara wajar, termasuk aktifitas sesuai dengan visi dan misi organisasi yang hampir semuanya dapat dilaksanakan dengan baik oleh jajaran pengurus. Mulai dan kegiatan kemasyarakatan hingga sosial secara masif terlihat jelas pelaksanaannya.
Sementara Walikota LIRA Probolinggo, Prasetyo Eko Karso saat dimintai tanggapan atas statmen yang berpotensi timbulnya polemik atas isu pergantian Walikota tersebut mengatakan jika pihaknya belum menerima kabar dari DPW ataupun DPP LIRA terkait hal ini. Kami berjalan seperti adanya. Apapun yang kami laksanakan tidak keluar dari rel organisasi atau lembaga dan sampai saat ini kami masih tunduk dan patuh terhadap kebijakan Presiden Lira, HM Jusuf Rizal.kata pria yang akrab disapa Eko ini.
Lebih lanjut Eko menambahkan jika kebijakan terkait sejumlah hal yang berkaitan dengan lembaga, semuanya telah diatur dalam AD/ART organisasi. kalaupun selama beberapa bulan kebelakang ada kegiatan di LIRA kota Probolinggo yang tidak tercover, mengingat sebagian pengurus dan anggota DPD berangkat dari berbagai elemen, termasuk ada beberapa yang masuk dilingkup partai, maka pihaknya cukup bijak memberi keleluasaan pada pengurus dan anggota untuk fokus mengikuti kebijakan partai dalam mengikuti Pemilu. Hingga saat ini kepengurusan DPD LIRA kota Probolinggo masih solid.tambahnya.
Jika dirinci secara detail, dalam 8 tahun Prasetyo Eko Karso memimpin DPD LIRA kota Probolinggo sebagai Walikota telah banyak torehan kegiatan yang memberi efek positif bagi keberadaan LIRA dikota Probolinggo. Bahkan ketika tahun 2015, saat lembaga swadaya masyarakat ini terjadi gesekan dengan adanya dualisme kepemimpinan, DPD LIRA kota Probolinggo menjadi salah satu wilayah yang tetap berkomitmen berada dikubu HM Jusuf Rizal (bersama DPW dan DPD Pamekasan).
Selama kurun waktu 2015 hingga 2023, eksistensi DPD LIRA kota Probolinggo dalam upaya membesarkan LSM LIRA terus dilakukan secara maksimal. Berbagai kegiatan yang secara langsung bersentuhan dengan masyarakat secara masif dilakukan termasuk saat pandemi Covid-19, DPD LIRA kota Probolinggo satu-satunya lembaga yang turun langsung memberi bantuan yang dibutuhkan masyarakat seperti masker, bahkan bekerjasama dengan Dinkes melakukan vaksinasi utamanya terhadap lansia.
Kemudian saat terjadi musibah erupsi Gunung Semeru, DPD LIRA kota Probolinggo respek dengan turun memberi bantuan baik materi (sembako) maupun non materi diantaranya dengan mengirim alat berat guna mengatasi pemulihan wilayah. Ketika bencana di NTB, Lira kota juga turun langsung kelokasi memberi bantuan. Menurut Walikota LIRA (Eko), semua aktifitas yang berhubungan dengan kegiatan sosial, anggaran yang digunakan merupakan dana pribadi. Begitu juga dengan responsif terhadap kegiatan yang diadakan DPD lain, LIRA kota Probolinggo selalu berpartisipasi.
(Yuni Nada RA)
