Aksi Jilid ll Pandi Bastian Kembali Desak KEMENHUB RI untuk Segera Copot Kepala Syahbandar Molawe

Nasional106 Dilihat

Reformasiaktual.com//Kemenhub RI, Sabtu 08 Juni 2024/ Jakarta- Puluhan pemuda yang tergabung dalam Aliansi pemuda peduli pertambangan Nusantara (A3P – NUSANTARA) mengelar aksi demonstrasi di depan Kementrian Perhubungan republik Indonesia (KEMENHUB RI)., Jum’at 7/5/24

Pandi Bastian ketua umum Aliansi pemuda peduli pertambangan nusantra (A3P -NUSANTARA) menyampaikan bahwa Syahbandar KUPP Kelas 1 Molawe Sampai Hari ini Di Duga Seakan Tutup mata dalam Kegiatan Aktivitas Pembongkaran Di wilayah Konawe Utara.

Diketahui bersama bahwa beberapa bulan lalu telah banyak terjadi pemuatan ore nikel hasil penambangan ilegal tetapi sampai hari ini kepala syahbandar molawe masi saja memberikan surat persetujuan berlayar (SPB) tanpa melihat fakta yang terjadi di lapangan

Syabandar KUPP Kelas 1 Molawe pemegang Otoritas dan pengawasan pelabuhan dan pelayaran dugaan keterlibatannya jelas Syahbandar merupakan kunci utama atas keluarnya Ore Nikel ilegal di Konawe Utara di Blok Mandiodo dan blok Morombo.

Lanjut Pandi Bastian salah putra daerah Konawe utara yang sedang melanjutkan pendidikan di ibu kota Jakarta , Apa yang di lakukan Syabandar KUPP Kelas I Molawe (CA) hari ini itu sangat tidak dibenarkan sehingga kami mendesak Kemenhub RI agar segera mencopot Kepala Syabandar Molawe.

Pandi Bastian menegaskan dalam waktu dekat kami bakal mempresure serta menggelar aksi besar-besaran di Kantor Kemenhub RI karena persoalan ini sangat penting dan krusial dengan adanya dugaan banyaknya pembiayaran keluarnya ore nikel ilegal di Konawe utara tetapi Syabandar kelas 1 Molawe seakan tutup mata sehingga menganggu iklim investasi di Konawe Utara.

Adapun beberapa tuntutan Aliansi pemuda peduli pertambangan nusantra (A3P -NUSANTARA) yang di uraikan dalam pernyataan sikap yakni :

  1. Mendesak kementerian perhubungan rebupblik Indonesia dalam hal ini dirjen hubla untuk segera mencopot kepala syahbandar kupp kelas 1 molawe atas dugaan memberikan surat persetujuan berlayar (SPB ) kepada para penambangan ilegal di kab. Konawe utara
  2. mendesak dirjen hubla untuk segera memamanggil dan memcopot kepala syahbandar molawe atas dugaan pembiayaran aktivitas Pemuatan ore nikel ilegal serta penyandaran Tongkang Di Jetty Ilegal dan pencemaran Lingkungan di kabupaten Konawe Utara

3.copot kepala syahbandar atas dugaan menghambur hamburkan uang di salah satu acara di hotel yang dinilai tidak mencerminkan Pimpinan Syahbandar Molawe kab. Konawe utara.

Kami sudah Berupaya berkomunikasi melalui via WhatsApp kepada pihak syabandar kelas 1 Molawe, Namun belum ada tanggapan sehingga berita ini di terbitkan.

Lheo