Gambar Ilustrasi
ReformasiAktual.com//Kabupaten Garut- Polemik program Bantuan keuangan Desa (Bankedes) Yang bersumber dari APBD1 anggaran perubahan provinsi Jawa Barat tahun 2023 yang di kucurkan kurang lebih 148 Desa di Wilayah Kabupaten Garut, untuk pembiayaan pembangunan beberapa infrastruktur jalan,dan fasilitas lain lain nya.setara dalam kemajuan dalam pembangunan di setiap Desa Desa di wilayah terpencil di wilayah Kabupaten Garut.
Namun ironisnya program Bantuan keuangan Desa (Bankedes) yang bersumber dari keuangan APBD1 Anggaran Perubahan Provinsi Jawa Barat tahun 2023 dirundung Isu Polemik permasalahan dugaan indikasi praktek KKN (Korupsi kolusi dan Nepotisme) dan Dugaan tunggangan, praktek Kampanye praktis. Yang diduga menyeret Beberapa Nama Calon Pejabat Legislatif, DPRD provinsi Jawa Barat dan DPR-RI periode 2024- 2029 yang di usung beberapa partai politik yang diduga terlibat dalam proses program bantuan keuangan Desa (Bankedes) sebagai pejabat pengusung untuk beberapa permohonan bantuan program bantuan keuangan untuk desa yang sebelumnya adanya kesepakatan (fee Sucess) yang melibatkan Beberapa orang yang sudah dikondisikan untuk menjadi tim pelaksana proyek pembangunan program bantuan keuangan, desa untuk kepentingan kontestasi politik Beberapa calon DPRD provinsi Jawa Barat dan DPR-RI periode 2024- 2029 dari beberapa partai politik, Namun Ironis nya dugaan Praktik KKN (Korupsi Kolusi dan Nepotisme) serta dugaan konspirasi praktek KKN yang menjadi Rumor dan sorotan beberapa Aktivis dan awak media.diwilayah Kabupaten Garut.
Dari Rumor kabar terbaru yang berhasil dihimpun oleh awak media Reformasi aktual com, Beberapa Aktivis dan awak media yang Mempertanyakan. Progres dan Langkah inspektorat provinsi Jawa Barat sebagai Lembaga Auditor yang ditunjuk oleh Negara yang memiliki kewenangan melakukan investigasi penyelidikan dan Audit menurut Cara pandang dari beberapa Aktivis Dan beberapa awak media, diduga terkesan Apriori dan Tidak serius. Dalam melakukan tugas dan pengawasan nya menyikapi Polemik Permasalahan yang terjadi, dan menimbulkan Persepsi negatif dugaan adanya BIUSE OF POWER ( kekuatan untuk pembungkaman) dari beberapa elite partai yang bersangkutan agar dugaan praktik KKN Korupsi Kolusi Dan Nepotisme dan Dugaan Tunggangan kampanye praktis. Untuk kemenangan dan kontestasi kepentingan beberapa calon pejabat Legislatif DPRD Provinsi Jawa Barat dan kontestasi pencalonan pejabat Legislatif DPR-RI periode 2024-2029 di sekitar program bantuan keuangan desa (Bankedes) yang bersumber dari keuangan Negara APBD1 anggaran perubahan provinsi Jawa Barat tahun 2023.
Mendengar Adanya informasi, beberapa Aktivis dan awak media di kabupaten Garut yang mempertanyakan dan Mengkritik kinerja dari Inspektorat provinsi Jawa Barat dan Aparatur penegak hukum,yang diduga tidak Serius dalam melakukan pengawasan dan tindakan,dan langkah yang serius untuk melakukan investigasi penyelidikan terkait ,Dugaan indikasi praktek KKN, (Korupsi kolusi dan Nepotisme) serta indikasi dugaan dipakai Kampanye praktis pada pelaksanaan program bantuan keuangan desa yang Bernilai cukup fantastis, Awak media Reformasi Aktual com bergegas melakukan investigasi untuk mengali Informasi kabar yang berkembang di tengah masyarakat kabupaten Garut, adanya Rumor beberapa aktivis dan awak media yang mempertanyakan kinerja dan Langkah inspektorat provinsi Jawa Barat dan Aparatur penegak hukum, yang diduga tidak serius dalam melakukan tugas dan pengawasan yang ditunjuk oleh Negara yang diantaranya menemui salah satu narasumber aktivis dan pejabat media JPJ ( jurnalis Polda Jawa Barat) hari Rabu 3 juli pukul 10:00 wib disekitar kediaman nya yang berada di Kelurahan Sukagalih kecamatan Tarogong kidul kabupaten Garut
Berhasil di wawancarai dan menjawab beberapa pertanyaan dari awak media Reformasi aktual com.
Sebut saja Toni Rahmat firmansyah salah satu Narasumber dari kelompok aktivis dan terlibat sebagai Dewan penasehat salah satu awak media dibawah JPJ ( jurnalis Polda Jawa Barat) yang intens melakukan pengawasan terkait adanya Polemik permasalahan di Program Bantuan keuangan Desa (Bankedes) Menyampaikan Kritik yang disampaikan kepada awak media “polemik program bantuan keuangan desa (Bankedes) yang bersumber dari keuangan Negara APBD1 provinsi Jawa Barat, sektoral fasilitas pembangunan, infrastruktur jalan, dan fasilitas lainnya, saya dan beberapa kawan aktivis serta awak media, sampai saat ini masih diselimuti beberapa Pertanyaan dan Penafsiran, terutama kepada Lembaga Auditor yang ditunjuk oleh Negara yaitu Inspektorat provinsi Jawa Barat dan beberapa Atap lembaga penegak hukum, di wilayah provinsi Jawa Barat, menyikapi Polemik Permasalahan dugaan praktik KKN Korupsi Kolusi Dan Nepotisme dan indikasi adanya isu tunggangan kampanye praktis,yang melibatkan Beberapa calon pejabat Legislatif DPRD provinsi Jawa Barat dan DPR-RI periode 2014-2029 di kontestasi politik 2023 kemaren, padahal. Rumor permasalahan Program Bantuan keuangan Desa (Bankedes) isu tersebut bukan semata mata berpendapat Referensi dengan opini Penafsiran Tanpa Dasar,kajian akan tetapi berdasarkan undang undang nomor pasal terkait Tindak pidana korupsi yang bisa merugikan Keuangan Negara Dari hasil Uji petik yang dilakukan oleh saya kawan kawan aktivis dan awak media dibeberapa Desa yang secara kontras diduga kuat adanya praktik (konspirasi KKN Korupsi kolusi dan Nepotisme) dan Dugaan tunggangan praktek Kampanye praktis yang menyeret beberapa Calon pejabat Legislatif DPRD provinsi Jawa Barat dan DPR-RI di kontestasi pileg,2023 jika polemik yang Terjadi tidak ditindak lanjuti dengan kinerja yang serius oleh Lembaga Auditor inspektorat provinsi Jawa Barat dan Aparatur penegak hukum maka saya dan kawan aktivis di kabupaten Garut berdasarkan Referensi peraturan undang untuk mengemukakan pendapat di Negara demokrasi ini akan mempertanyakan kepada Lembaga Auditor inspektorat provinsi Jawa Barat dan Aparatur penegak hukum dengan cara ber Audiensi/ Diskusi publik dengan beberapa Pejabat Pemerintah provinsi Jawa Barat dan beberapa pejabat inspektorat provinsi Jawa Barat agar permasalahan yang terjadi bisa dibuktikan secara kontras dan transparan, agar Tidak menimbulkan Penilaian Yang bersifat Multi tafsir Atas kinerja inspektorat provinsi Jawa Barat dan Aparatur penegak hukum dalam menyikapi persoalan yang terjadi, tandas Toni Rahmat firmansyah Menjawab beberapa pertanyaan dari awak media Reformasi aktual com
Masih kata Toni Rahmat firmansyah,adanya Ketidak jelasan dari langkah dan kinerja inspektorat provinsi Jawa Barat, diduga dipicu beberapa Paktor, yang diantaranya adanya faktor kekuatan Dugan Biuse of power diduga dari oknum pejabat partai politik yang erat kaitan nya dengan program bantuan keuangan desa (Bankedes) kepada Lembaga Inspektorat provinsi Jawa barat, tentunya dugaan Dari saya dan kawan aktivis dan awak media, bukan bersifat Asbun( asal bunyi) akan. Tetapi berdasarkan Referensi hasil uji petik di Lapangan Namun sebagai Masyarakat yang patuh. Terhadap hukum. Serta mempunyai Hak dan Derajat yang sama mendapat pelayanan Hukum langkah saya dan kawan aktivis bersama beberapa awak media, dengan cara ber audiensi/ Diskusi publik dengan beberapa Pejabat Pemerintah provinsi Jawa Barat,dan Lembaga Auditor inspektorat,harapan nya akan menjadi titik terang agar bisa menindak. Lanjuti polemik permasalahan dugaan praktik KKN Korupsi Kolusi Dan Nepotisme dan Dugaan indikasi praktek Kampanye praktis di pelaksanaan program bantuan keuangan desa (Bankedes) yang bersumber dari keuangan Negara APBD1 Anggaran Perubahan TA 2023 provinsi Jawa Barat
Tim Kabupaten Garut
