Reformasiaktual.com//TASIKMALAYA- Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Se kota Tasikmalaya menggelar aksi demonstrasi bertajuk “Indonesia Gelap” sebagai bentuk penolakan terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan rakyat. Aksi ini berlangsung sejak Senin, 17 Februari 2025, dan direncanakan berlanjut hingga Kamis, 20 Februari 2025.
Meskipun cuaca buruk dan hujan deras di kota Tasikmalaya, Semangat mahasiswa tetap tinggi dalam menyuarakan aspirasi mereka. Demontrasi terus berlanjut termasuk di depan gedung DPRD dan di depan gedung walikota sebagai upaya menyampaikan tuntutan langsung kepada para wakil rakyat dan pemerintah kota Tasikmalaya.
Demonstrasi ini juga terjadi di berbagai daerah, termasuk Jakarta, Bogor, Bandung, Lampung, Surabaya, Malang, Samarinda, Banjarmasin, NTB, Aceh, Bali, Papua, Pontianak, Makassar, Riau, Jambi, Yogyakarta, dan Semarang. Aksi nasional terpusat di Jakarta pada 19 dan 20 Februari 2025, dengan kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, sebagai salah satu lokasi utama.
Para mahasiswa yang tergabung dalam aksi ini menyuarakan 13 tuntutan utama, antara lain:
Mendesak Presiden mencabut Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 yang dinilai merugikan rakyat.
Menuntut transparansi dalam status pembangunan nasional.
Meminta transparansi penuh terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar terlaksana secara tepat sasaran.
Menolak revisi UU Minerba yang dianggap membatasi kebebasan akademik.
Menolak dwifungsi TNI yang berpotensi menciptakan represi dan menghambat demokrasi.
Menuntut penangkapan dan pengadilan terhadap mantan Presiden Joko Widodo.
Mendesak pengesahan RUU Perampasan Aset untuk memberantas kejahatan ekonomi dan korupsi.
Menolak revisi UU TNI, Polri, dan Kejaksaan yang berpotensi memperkuat imunitas aparat.
Menuntut evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan mengeluarkannya dari anggaran pendidikan.
Meminta pencairan tunjangan kinerja dosen dan tenaga kependidikan secara penuh tanpa hambatan birokratis.
Menolak pemangkasan anggaran pada sektor pendidikan dan kesehatan.
Menuntut evaluasi dan efisiensi Kabinet Merah Putih untuk mengatasi pemborosan anggaran pejabat.
Menolak revisi Peraturan DPR tentang tata tertib yang berpotensi menimbulkan kesewenang-wenangan.
Aksi ini mendapat perhatian luas, baik dari dalam negeri maupun media internasional, yang menyoroti protes ini sebagai gerakan nasional terhadap kebijakan pemerintah. Puncak aksi “Indonesia Gelap” dijadwalkan berlangsung pada Kamis, 20 Februari 2025, di Jakarta, dengan partisipasi mahasiswa dari berbagai daerah.
Dengan eskalasi protes ini, Di harap perhatian publik tertuju pada langkah pemerintah dalam merespons tuntutan mahasiswa dan memastikan kebijakan yang lebih transparan serta berpihak kepada rakyat.
Dharma Eka Yudiawan
