Reformasiaktual.com//Bandung — Kejaksaan Tinggi Jawa Barat menggelar Entry Meeting, Exit Meeting, sekaligus penandatanganan Pakta Integritas dalam Pelaksanaan Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS) tahun anggaran 2024–2025. Acara berlangsung di Aula R. Soeprapto lantai 8, Kejati Jabar, Rabu (24/9/2025).
Kegiatan dipimpin langsung oleh Kepala Kejati Jabar, Katarina Endang Sarwestri, S.H., M.H., didampingi Asisten Intelijen Dr. Agustinus Herimulyanto, S.H., M.H.Li., bersama jajaran. Hadir pula pejabat struktural Eselon III dan IV, Tim PPS Kejati Jabar, Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat, serta pimpinan instansi terkait yaitu Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane, Dinas Sumber Daya Air, dan Dinas Perumahan dan Permukiman Jawa Barat.
Kajati menegaskan bahwa PPS bukan untuk menghapus tanggung jawab hukum, melainkan untuk mencegah penyimpangan, meminimalisir praktik korupsi, serta memastikan proyek strategis berjalan tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran. Ia juga menekankan bahwa meski sudah ada kerja sama, Kejati tetap akan menindaklanjuti bila ada laporan atau temuan pelanggaran hukum dalam pelaksanaan proyek.
“Melalui Tim PPS, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat berkomitmen mendorong pembangunan di Jawa Barat agar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara luas,” ujar Kajati.
