Reformasiaktual.com // Bandung Barat//
Lembang – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bandung Barat (KBB), Provinsi Jawa Barat, turun langsung meninjau sejumlah proyek infrastruktur yang tengah dikerjakan di beberapa wilayah.
Dijelang akhir tahun 2025, proyek Insfratruktur pembangunan jalan di sejumlah titik di wilayah Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat (KBB) telah rampung dilaksanakan.
Hal itu diketahui usai jajaran Komisi III DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB), melakukan pengawasan ke sejumlah titik, antara lain Jalan Desa Cikahuripan, Jalan Wedana atau Jalan SMP Lembang dan Jalan Sesko AU Lembang, Senin (29/12/2025)
“Persiapan memasuki tahun 2026, jajaran Komisi III DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB) kembali melakukan pengawasan dan melihat secara langsung ruas-ruas jalan yang telah rampung diperbaiki di wilayah Kecamatan Lembang,” ujar Ketua Komisi III DPRD KBB, Pither Tjuandys S.iP, M.M,
Pither menyebut, ada beberapa lokasi ruas jalan yang telah rampung, yakni jalan di Desa Cikahuripan dengan anggaran sebesar Rp1,9 miliar, Jalan SMPN 1 Lembang dengan nilai Rp500 juta dan Jalan Sesko AU dengan anggaran sebesar Rp1,2 miliar.
Kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk pengawasan guna memastikan kualitas pekerjaan sesuai standar dan tepat waktu.
Ketua Komisi III DPRD, Kabupaten Bandung Barat,(KBB ), Fither Tjuandys menegaskan, pengawasan di lapangan menjadi langkah penting agar pembangunan yang didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun sumber lainnya benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Kami tidak ingin ada proyek yang asal jadi. setiap pengerjaan harus sesuai spesifikasi teknis, sehingga hasilnya dapat digunakan dalam jangka panjang,” tegasnya
Dalam kunjungan tersebut, sejumlah titik proyek strategis menjadi fokus pantauan, mulai dari pembangunan jalan, fasilitas pendidikan, hingga infrastruktur penunjang pelayanan publik. Anggota dewan menekankan agar kontraktor pelaksana dapat memprioritaskan mutu serta memperhatikan aspek keselamatan kerja,” pungkas Fither Tjuandys S.iP, M.M.
Ditempat yang sama,” H. Ade Wawan, S.Pd.I, anggota DPRD komisi lll Fraksi PKB, menyampaikan pembangunan infrastruktur tidak hanya sekedar menyelesaikan pekerjaan fisik, melainkan juga bagian dari upaya meningkatkan pelayanan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
“Oleh karena itu, kami meminta agar dinas terkait lebih ketat dalam melakukan pengawasan berlapis terhadap mitra kerja,” tegasnya.
Selain itu, Komisi III juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan proyek. Mereka berharap agar masyarakat dapat ikut serta mengawasi jalannya pembangunan.
“Keterlibatan warga penting untuk mencegah potensi penyimpangan, dengan begitu, manfaat pembangunan bisa benar-benar dirasakan.
DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB) juga memberi perhatian terhadap kendala yang dihadapi di lapangan, seperti keterlambatan distribusi material dan cuaca yang kerap menghambat pengerjaan. Meski demikian, pihak pelaksana diminta tetap menjaga komitmen agar proyek selesai sesuai kontrak,”terangnya
Di akhir H.Ade Wawan menegaskan akan terus melakukan pemantauan hingga seluruh proyek tuntas. Langkah ini menurut mereka adalah bagian dari fungsi pengawasan dewan sekaligus wujud tanggung jawab moral terhadap kepentingan masyarakat luas.
Dengan adanya pengawasan ini, kami Komisi lII DPRD, Kabupaten Bandung Barat (KBB) berharap agar pembangunan infrastruktur tidak hanya untuk mempercepat konektivitas antar wilayah, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” Pungkasnya.
Jurnalis A2n***RA
