Takalar – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Takalar turut angkat suara menanggapi wacana perubahan kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang belakangan ramai dibahas di ruang publik. HMI secara tegas menyatakan dukungannya agar Polri tetap berada langsung di bawah Presiden Republik Indonesia.
Sikap tersebut disampaikan Ketua HMI Cabang Takalar, Aditya Chokas, melalui pernyataan resmi dalam bentuk video yang beredar luas di media sosial. Ia menilai, posisi Polri di bawah Presiden merupakan formulasi yang paling ideal untuk menjaga independensi serta profesionalisme institusi kepolisian.
Aditya berpandangan bahwa gagasan menempatkan Polri di bawah kementerian tertentu berpotensi menimbulkan pelemahan kelembagaan. Menurutnya, wacana tersebut tidak sejalan dengan sistem dan norma yang selama ini berlaku di tubuh Polri, bahkan dapat menjadi langkah mundur dari semangat reformasi kepolisian pasca reformasi.
“Polri di bawah Presiden adalah hasil perjuangan reformasi yang melibatkan mahasiswa dan masyarakat sipil. Mengubahnya sama saja dengan menarik kembali capaian reformasi itu sendiri,” ujar Aditya. Selasa, 27 Januari 2025.
Ia menambahkan, keberadaan Polri langsung di bawah Presiden dinilai mampu menjamin kejelasan garis komando, mempercepat pengambilan keputusan, serta menjaga stabilitas keamanan nasional tanpa terbebani rantai birokrasi yang panjang.
Lebih lanjut, Aditya menilai jika Polri diubah menjadi kementerian, maka proses birokrasi yang berlapis justru berpotensi menghambat pelayanan publik dan respons cepat terhadap kebutuhan masyarakat.
Dalam kondisi sosial yang terus berkembang saat ini, ia menegaskan bahwa peran Polri masih sangat vital sebagai penegak hukum, pelindung, sekaligus pengayom masyarakat.
Atas dasar tersebut, HMI Cabang Takalar menyatakan komitmennya untuk terus mengawal jalannya reformasi agar tetap berjalan sesuai dengan tujuan dan cita-cita awal perjuangan reformasi.
Asw-19
