Gambar Ilustrasi
Reformasiaktual.com//Sukabumi – Fenomena Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diduga memiliki aktivitas di luar tugas kedinasan, seperti terlibat dalam kegiatan jurnalistik atau aktif di organisasi kemasyarakatan (ormas) maupun lembaga swadaya masyarakat (LSM), kembali menjadi perhatian di Kabupaten Sukabumi.
Berdasarkan pantauan awak media dalam beberapa hari terakhir, terdapat sejumlah aparatur yang ketika ditemui di lingkungan kerja memberikan respons dengan menyatakan memiliki keterkaitan dengan aktivitas di luar kedinasan, termasuk mengaku memiliki latar belakang sebagai bagian dari media atau organisasi tertentu.
Pada salah satu kesempatan, seorang aparatur yang ditemui awak media menyatakan dirinya juga memiliki keterlibatan di media nasional.
Sementara pada kesempatan berbeda, aparatur lain mengaku memiliki peran sebagai pembina dalam organisasi kemasyarakatan maupun LSM.
Pernyataan tersebut disampaikan saat awak media melakukan tugas peliputan di wilayah Kabupaten Sukabumi, Jumat (13/03/2026).
Fenomena ini memunculkan diskusi mengenai potensi konflik kepentingan apabila seorang ASN menjalankan aktivitas yang beririsan dengan kewenangan jabatan atau tugas pelayanan publik.
Potensi Risiko Konflik Kepentingan
Sejumlah pengamat menilai keterlibatan ASN dalam aktivitas di luar kedinasan perlu memperhatikan prinsip netralitas serta profesionalitas birokrasi. ASN yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan kebijakan maupun pelayanan publik diharapkan tetap menjaga batasan peran agar tidak menimbulkan persepsi penyalahgunaan wewenang atau fasilitas negara.
Prinsip tersebut juga berkaitan dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara yang menekankan pentingnya integritas, netralitas, dan profesionalisme dalam menjalankan tugas pemerintahan.
Ketentuan Disiplin ASN
Aturan mengenai disiplin ASN telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Dalam regulasi tersebut dijelaskan bahwa ASN yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin atau menimbulkan benturan kepentingan dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
Sanksi disiplin berat sebagaimana diatur dalam Pasal 8 PP 94/2021 antara lain meliputi:
Penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan.
Pembebasan dari jabatan menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan.
Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.
Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.
Namun demikian, penerapan sanksi tersebut tetap harus melalui proses pemeriksaan sesuai mekanisme kepegawaian yang berlaku.
Pentingnya Menjaga Integritas Birokrasi
Penguatan disiplin ASN dipandang sebagai bagian dari upaya menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan.
Profesionalisme aparatur diharapkan tetap menjadi prioritas utama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Hingga berita ini diturunkan, belum terdapat keterangan resmi dari instansi terkait mengenai dugaan aktivitas rangkap tersebut. Awak media masih membuka ruang konfirmasi untuk mendapatkan penjelasan dari pihak-pihak yang disebutkan.
(Widiyano)
