PT. Agrinas Pangan Nusantara Dianggap Menimbulkan Krisis Pangan di OKU Timur, Petani Tak Bisa Simpan Gabah Harga Gabah di beli 2500

Daerah145 Dilihat

Reformasiaktual.com//OKU Timur — Kehadiran PT. Agrinas Pangan Nusantara, sebuah perusahaan milik BUMN, di Kabupaten OKU Timur, khususnya di wilayah Kecamatan Martapura (Desa Tanjung Kemala Barat, Dusun Talang Sipin) dan Kecamatan Bunga Mayang (Desa Peracak dan sekitarnya), mulai menimbulkan keluhan dari sejumlah petani padi setempat.

Alih-alih memperkuat ketahanan pangan yang menjadi tujuan utama perusahaan, keberadaan Agrinas justru berpotensi menyebabkan ketidaknyamanan dan ancaman krisis pangan bagi para petani.

Para petani yang sebelumnya mengelola lahan milik TNI AD merasa bahwa kerjasama yang sudah terjalin dengan baik selama ini justru terganggu dengan kehadiran Agrinas.

Menurut petani, program TNI Manunggal yang dijalankan sebelumnya telah membantu mereka tidak hanya dalam pembangunan infrastruktur, tetapi juga dalam pemberian akses untuk mengelola lahan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, sejak akhir Desember 2025, setelah pengalihan pengelolaan lahan kepada PT. Agrinas, petani mulai merasa tertekan.

“Saat Agrinas masuk, kami diberitahu bahwa lahan yang kami kelola kini berada dalam pengelolaan mereka. Kami diwajibkan mengikuti aturan mereka tanpa sosialisasi yang jelas mengenai hak dan kewajiban kami,” ujar Kurdi (55), salah satu petani di Dusun Talang Sipin, Desa Tanjung Kemala Barat.

Pada saat musim panen tiba, Agrinas secara tiba-tiba mengumumkan bahwa seluruh hasil panen harus dijual dengan harga Rp2.500 per kilogram. Lebih parahnya, petani tidak diperbolehkan mengambil sebagian gabah untuk cadangan pangan pribadi.

“Setelah Agrinas masuk, kami merasa terancam krisis pangan. Semua hasil panen harus dijual kepada mereka, dan kami tidak diperbolehkan membawa pulang sebagian gabah. Ini membuat kami tidak memiliki simpanan pangan untuk keluarga kami,” lanjut Kurdi.

Menurutnya, kebijakan ini bertentangan dengan visi pemerintah, khususnya Presiden Prabowo Subianto, untuk memperkuat ketahanan pangan nasional. Kurdi juga mengungkapkan bahwa meskipun biaya pengolahan dijanjikan akan diganti, biaya awal seperti penanaman benih dan pencabutan tidak termasuk dalam rencana penggantian tersebut.

Selain itu, petani juga mempertanyakan kebijakan Agrinas yang justru mengelola lahan yang sudah produktif dan telah mereka kelola selama bertahun-tahun.

Mereka berharap perusahaan membuka lahan baru atau mengelola lahan tidur untuk mengurangi dampak kepada petani yang sudah lama bergantung pada lahan tersebut.

“Biaya untuk mengelola satu hektare lahan bisa mencapai Rp45 juta, tapi Agrinas malah mengambil alih lahan yang sudah kami garap. Mereka seharusnya membuka lahan baru,” ujar petani lainnya.

Para petani juga merasa keberatan dengan harga yang ditetapkan oleh Agrinas, yang jauh lebih rendah dibandingkan harga beras di pasar. “Kami menjual gabah Rp2.500 per kilogram, tetapi kami harus membeli beras seharga Rp13.000 hingga Rp14.000. Kesenjangannya sangat besar,” keluh seorang petani.

Selain itu, petani juga mengeluhkan kurangnya dukungan alat pertanian dari Agrinas. “Kami mulai dari tanam, cabut bibit, hingga pengolahan sawah semua dilakukan sendiri. Saat panen, Agrinas mengatur harga dan hasil panen sesuka hati,” ungkap petani di Kecamatan Bunga Mayang.

Para petani berharap agar Presiden Prabowo Subianto dapat meninjau langsung pelaksanaan program PT. Agrinas di lapangan agar tidak menimbulkan masalah lebih lanjut.

“Kami mendukung tujuan pemerintah untuk memperkuat ketahanan pangan melalui Agrinas, tetapi pelaksanaan di lapangan seharusnya tidak menambah beban kami,” tegas para petani.

Mereka juga mengungkapkan kesediaan untuk mengirimkan permasalahan ini ke Jakarta jika tidak ada solusi yang memihak petani. “Kami berharap Agrinas lebih transparan dalam kebijakan dan tidak hanya fokus pada produktivitas perusahaan, tetapi juga pada kesejahteraan petani,” ujar mereka.

Sementara itu, Tim Humas PT. Agrinas Pangan, Hanna, saat dikonfirmasi, mengatakan bahwa keluhan petani di beberapa wilayah OKU Timur telah disampaikan kepada direktur terkait.

Namun, hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan lebih lanjut dari pihak perusahaan.Rilis