Reformasiaktual.com//Bandung-Untuk mempererat tali silaturrahmi antar pengurus dan anggota dan seering dengan pihak pemerintah terkait , Badan Pengurus Daerah Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (BPD PHRI) Jawa Barat menggelar Halal Bihalal Keluarga Besar PHRI Jabar 1447 H di Artotel suite Aquila, Jl. Surya Sumantri, Kota Bandung, Jumat (17/4/2026).
Terlihat Hadir Dalam Acara tersebut perwakilan 24 Ketua BPC PHRI se-Jawa Barat, klKepala Dinas Pariwisata Provinsi Jawa Barat Dr. Iendra Sofyan, S.T., M.Si. yang mewakili Gubernur Jawa Barat,mantan Wali Kota Bandung H. Dada Rosada, mantan Wakil Bupati Kabupaten Bandung H. Deden Ruchiyat, serta Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Bandung, Dudi Prayudi, S.T., M.T. yang mewakili Wali Kota Bandung.
Ketua BPD PHRI Jawa Barat, Dodi Ahmad menegaskan halal bihalal bukan sekadar seremoni.
“Ini ikhtiar merawat silaturahmi, menguatkan konsolidasi, dan meneguhkan komitmen: PHRI kuat, pariwisata maju, Indonesia jaya,” ujarnya.
Dodi memaparkan, selama Ramadan 1447 H PHRI Jabar bersama BPC aktif gelar giat sosial di berbagai daerah. Mulai dari santunan anak yatim, buka puasa bersama, hingga bazar UMKM. Sebelumnya, 23 Februari 2026 PHRI Jabar juga sukses menggelar Rakerda di Hotel Papandayan Bandung.
Dodi tak menutup mata soal tantangan industri Perhotelan dan restoran di Jawabarat.
“Okupansi weekday masih berat, perang tarif di OTA makin panas, PB1 10% bikin kita kurang kompetitif lawan akomodasi ilegal. WFH ASN tiap Jumat juga tekan MICE,” ungkapnya.
Untuk itu, PHRI Jabar mendorong tiga hal ke Pemprov dan Pemda:
- Insentif fiskal yang adil untuk industri padat karya,
- Penertiban akomodasi ilegal* yang rugikan PAD dan tidak bayar pajak,
- Event pariwisata merata* hingga Ciayumajakuning, Priangan Timur, dan Jabar Selatan.
Hotel Harus Naik Kelas: Dari Staycation ke Impact-ation*
Menurut Dodi, wisatawan sekarang cari experience, bukan sekadar kamar. “Sertifikasi CHSE harus dikebut, dapur halal didorong, SDM dilatih digital. Biar tamu datang nggak cuma lihat, tapi belanja dan kembali lagi,” tegasnya.
Ia menutup dengan ajakan kolaborasi. “Target kita trading tinggi, perputaran uang cepat, manfaat dirasakan karyawan sampai UMKM. Jawa Barat istimewa harus dimulai dari pariwisata yang berkeadilan.”
Selesai Acara awak media sempat wawancarai Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kabupaten Cirebon adalah Ida Kartika, Beliau aktif menyuarakan isu-isu terkait okupansi hotel, kebijakan pemerintah daerah, dan kesejahteraan karyawan hotel di wilayah tersebut.
Menurut Ida sekarang ini sekarang ini memang sulit dengan berbagai kebijakan yang kadang kurang memihak kepada pengusaha Hotel dan Restoran sehingga perlunya pemerintah daerah mengngkaji ulang Kebijakan Okupansi Menginformasikan kondisi okupansi hotel terutama saat momen puncak seperti Lebaran dan tahun baru.
Ida juga menyoroti tentang kebijakan Pemda terkait penggunaan hotel untuk kegiatan dinas atau rapat. Menyatakan keberatan jika ada kebijakan yang mengurangi penggunaan hotel oleh pemerintah,karena akan berdampak kebijakan pemerintah terhadap kelangsungan pekerjaan ,staf hotel dan lainnya.
Asep
