Reformasiaktual.com//Bandung Barat
KBB – Ratusan buruh dari berbagai serikat pekerja di Kabupaten Bandung Barat (KBB) mendatangi kantor Pemkab Bandung Barat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bandung Barat untuk menyampaikan tuntutan mereka terkait ketenagakerjaan.
Ratusan buruh yang tergabung dalam Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Kabupaten Bandung Barat menggelar aksi unjuk rasa, sebagai bentuk penyampaian tuntutan terhadap berbagai kebijakan yang dinilai berdampak langsung pada kehidupan para pekerja,” Senin (27/04/2016)
Berdasarkan pantauan di lapangan, massa buruh mulai berkumpul di kawasan Gedung Kantor Bupati Bandung Barat, sejak pagi hari, dengan membentangkan tulisan tuntutan dan membawa spanduk serta atribut organisasi, mereka kemudian bergerak menuju Gedung DPRD Kabupaten Bandung Barat, untuk menyampaikan aspirasinya kepada DPRD sebagai wakil rakyat.
Dalam aksi para buruh menyuarakan berbagai tuntutan yang ditujukan kepada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Tuntutan tersebut berkaitan dengan kebijakan ketenagakerjaan, ekonomi, serta perlindungan terhadap hak-hak pekerja yang dinilai perlu mendapat perhatian serius.
Diataanya tuntutan yang disampaikan antara lain menagih komitmen Presiden untuk menghapus sistem kerja outsourcing (alih daya), menolak rencana impor 105.000 unit mobil oleh PT Agrinas Pangan Nusantara untuk program Koperasi Desa Merah Putih, serta mendesak revisi kebijakan pajak progresif Jaminan Hari Tua (JHT).
Dalam aksi tersebut ada yang menjadi perhatian publik, terutama ketika Wakil Bupati Bandung Barat, H.Asep Ismail, terlihat ikut naik motor rombongan demo massa buruh menuju menuju Gedung DPRD Bandung Barat.
Kehadiran orang nomor dua di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat itu dinilai sebagai bentuk kepedulian pemerintah daerah terhadap aspirasi para pekerja.
Bukan hanya itu para buruh juga meminta Pemerintah mengkaji ulang kebijakan penggunaan cukai gula, garam, dan lemak terhadap produksi makanan dan minuman, menghentikan impor produk tekstil dan garmen, serta menagih komitmen Menteri Keuangan agar tidak menaikkan tarif cukai rokok.
Massa buruh juga menyoroti pentingnya peningkatan fungsi dan peran Dinas Tenaga Kerja secara nyata dalam melindungi pekerja, mereka juga menuntut pelaksanaan penuh amanat undang-undang ketenagakerjaan tanpa diskriminasi serta mendesak pemerintah untuk memberantas praktik perbudakan gaya modern dalam dunia kerja.
Para buruh juga meminta pemerintah daerah untuk segera menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Ketenagakerjaan yang dinilai lebih adil dan berpihak kepada pekerja serta disosialisasikan secara merata kepada masyarakat.
Dalam aksi tersebut, para buruh menyuarakan berbagai tuntutan yang ditujukan kepada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
Tuntutan tersebut berkaitan dengan kebijakan ketenagakerjaan, ekonomi, serta perlindungan terhadap hak-hak pekerja yang dinilai perlu mendapat perhatian serius.
Ada beberapa poin tuntutan yang disampaikan antara lain menagih komitmen Presiden untuk menghapus sistem kerja outsourcing (alih daya), menolak rencana impor 105.000 unit mobil oleh PT Agrinas Pangan Nusantara untuk program Koperasi Desa Merah Putih, serta mendesak revisi kebijakan pajak progresif Jaminan Hari Tua (JHT).
Para buruh berharap aspirasi yang mereka suarakan dapat menjadi perhatian pemerintah sehingga kebijakan ketenagakerjaan ke depan mampu memberikan perlindungan yang lebih baik bagi para pekerja.
Melalui aksi ini, para pekerja juga menegaskan bahwa buruh bukan hanya bagian dari roda industri, tetapi juga elemen penting dalam pembangunan ekonomi yang harus mendapatkan perlindungan, keadilan, serta kesejahteraan yang layak.
Aksi unjuk rasa yang berlangsung dengan pengawalan aparat kepolisian berjalan tertib, aman terkendali hingga massa tiba di Gedung DPRD Kabupaten Bandung Barat sampa selesai aksi.
Journalist A2n***RA
