Reformasiaktual.com//GARUT, DPRD Kabupaten Garut menegaskan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja pemerintah daerah dalam Rapat Paripurna Masa Sidang II Tahun 2026 yang digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Garut, Senin (27/4/2026).
Rapat tersebut membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2025 dengan agenda utama penyampaian pendapat akhir fraksi serta penetapan keputusan DPRD sebagai bentuk pengawasan terhadap jalannya pemerintahan.
Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin, menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD atas pembahasan LKPJ yang dilakukan secara objektif dan konstruktif. Ia menilai, proses tersebut menjadi wujud nyata sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih baik.
“Pembahasan ini mencerminkan fungsi pengawasan DPRD sekaligus memperkuat kerja sama dalam mewujudkan pemerintahan yang akuntabel,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Garut, Aris Munandar, menekankan bahwa seluruh catatan dan masukan dari fraksi harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Ia menegaskan komitmen DPRD untuk terus mengawal tindak lanjut rekomendasi tersebut, baik dalam perencanaan maupun penganggaran ke depan.
Menurutnya, masih terdapat sejumlah kekurangan dan tantangan dalam pelaksanaan program selama tahun anggaran 2025 yang perlu segera diperbaiki melalui sinergi dan komunikasi yang harmonis antara kedua lembaga.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga menyoroti beberapa poin strategis yang menjadi prioritas perbaikan, di antaranya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui percepatan implementasi Peraturan Daerah, penguatan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat kecil, serta peningkatan profesionalisme aparatur pemerintah.
Pemerintah Kabupaten Garut berkomitmen untuk menindaklanjuti seluruh catatan DPRD secara konkret guna meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mendorong kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
Pian
