Banjar, 5 Agustus 2026 – Puluhan warga Desa Merayungsari, Kabupaten Pangandaran, menggelar aksi damai ke Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) terkait tertahannya pembangunan Apur Lama. Proyek yang menjadi harapan utama warga untuk mengatasi banjir langganan itu hingga kini tak kunjung terealisasi akibat persoalan pembebasan lahan yang melibatkan sebagian warga.
Dalam keterangannya, perwakilan warga menyampaikan bahwa tim dari BBWS yang dipimpin Pak Muji beserta Pak Dimas, perangkat desa, anggota BPD, hingga ketua RT/RW telah duduk bersama untuk membahas persoalan lahan petik. Dari total 17 pemilik lahan yang bersangkutan, status kepemilikan tanah tersebut dinilai masih abu-abu karena diduga merupakan tanah negara. Sebanyak 11 pemilik lahan telah bersedia memberikan tanda tangan pelepasan tanpa meminta imbalan apa pun, sementara 6 orang lainnya belum bersedia memberikan persetujuan.
“Kami bingung, yang 11 orang ikhlas melepaskan demi kepentingan bersama tanpa meminta apa-apa. Tapi yang 6 orang ini, meski sudah ditawari ganti rugi tetap tidak mau. Padahal ini untuk keselamatan seluruh warga yang setiap musim hujan pasti kebanjiran,” ujar perwakilan warga.
Persoalan ini sempat diselesaikan melalui musyawarah yang dihadiri Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran, namun hingga saat ini belum menemukan titik temu. Warga menilai situasi ini merugikan kepentingan mayoritas warga yang sangat membutuhkan pembangunan Apur Lama.
“Kami meminta keberanian BBWS selaku perwakilan negara untuk mengambil keputusan yang adil. Jangan sampai kepentingan segelintir orang menyandera nasib ratusan warga yang sudah bertahun-tahun menderita akibat banjir. Ini bukan prinsip demokrasi yang melindungi kepentingan bersama,” tegas warga.
Melalui perundingan yang baru saja berlangsung, pihak BBWS diwakili langsung oleh pimpinan tertingginya, Roy, yang dijadwalkan akan segera turun ke lokasi hari ini, baik sore maupun malam nanti. Warga menegaskan tuntutannya: pembangunan Apur Lama harus segera dimulai. Jika belum ada keputusan yang memuaskan, warga berjanji akan terus memperjuangkan haknya, hingga akan melapor langsung ke Kementerian PUPR Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.
“Kami tidak menginginkan hal lain, hanya satu: Apur Lama segera dibangun. Proyek bernilai triliunan rupiah di tempat lain bisa berjalan, sedangkan proyek kecil yang menyelamatkan nyawa dan harta benda kami justru tertahan begitu lama. Kami tidak akan diam sampai persoalan ini selesai,” pungkas perwakilan warga.
Ara
