Reformasiaktual.com//TANJUNGBALAI- Diskominfo – Enam belas bulan sejak dilantik pada 20 Februari 2025, Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim terus berkomitmen dalam melakukan pembenahan di berbagai sektor di Kota Tanjungbalai. Saat ini hasilnya telah terlihat melalui gebrakan nyata dan konkret yang dilakukan dalam memimpin Kota Tanjungbalai melalui kebijakan-kebijakan fundamental yang menjadi fondasi awal dalam mewujudkan Visi Tanjungbalai EMAS (Elok, Maju, Agamais, dan Sejahtera).
Penataan Pedagang
Memasuki tahun kedua sebagai kepala daerah, Wali Kota Mahyaruddin bersama Wakil Wali Kota Muhammad Fadly Abdina melakukan penataan dan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan inti kota khususnya di Alun Alun Sultan Abdul Jalil Rahmadsyah.
Mahyaruddin menyampaikan langkah penataan ini bertujuan menciptakan kenyamanan bagi seluruh masyarakat, baik pedagang, pembeli, maupun pengguna jalan lainnya mengingat kawasan ini menjadi pusat berkumpulnya masyarakat.
Pemko Tanjungbalai tidak melarang masyarakat untuk berdagang, silakan untuk melakukan aktivitas berdagang, tetapi harus tetap menjaga ketertiban, kenyamanan, kebersihan dan keindahan kota agar semua pihak betah dan nyaman saat beraktivitas dan berkunjung ke Kota Tanjungbalai.
Tidak berhenti pada kawasan inti kota “Alun alun Sultan Abdul Jalil Rahmadsyah”, Mahyaruddin Salim pada tahun keduanya 2026 ini juga telah melakukan gebrakan membenahi kawasan Pasar Bahagia yang mana sebelumnya kawasan ini dipenuhi dengan pedagang yang berdagang di badan jalan yang menyebabkan kemacetan setiap hari terjadi.
Kini, kawasan ini telah tampak rapi, bersih dan jauh dari kesan kumuh karena seluruh pedagang yang berjumlah sekira 60 hingga 70 telah direlokasi ke lokasi baru yang telah disediakan Pemerintah Kota Tanjungbalai.
Infrastruktur Berkelanjutan – Normalisasi Drainase dan Sungai
Sama halnya dalam penanganan banjir yang sering terjadi di Kota Tanjungbalai baik itu banjir kiriman, pasang rob (pasang) dan curah hujan ekstrem, Wali Kota Mahyaruddin saat ini terus melanjutkan programnya dan kali ini beliau fokus pada penanganan normalisasi (pengerukan) dan pelebaran sungai yang kondisinya mengalami pendangkalan dan kondisi sungai yang mengalami penyempitan karena di sekitaran daerah aliran sungai (DAS) telah didirikan bangunan milik warga.
Melalui pendekatan persuasif dan kekeluargaan yang dibangun, saat ini proses normalisasi telah terlaksana salah satunya sungai sijambi yang berada di Kelurahan Sirantau, Kecamatan Datuk Bandar.
Berdasarkan data dari dinas PUTR, total target pengerjaan normalisasi sungai sijambi sepanjang 653 meter, saat ini pengerjaan telah mencapai hampir 150 meter.
Harapannya, normalisasi sungai dilakukan untuk memperlancar aliran air, mengurangi sedimentasi, serta meningkatkan kapasitas tampung sungai saat curah hujan tinggi. Langkah ini diharapkan mampu meminimalisir terjadinya genangan maupun banjir di kawasan sekitar Kecamatan Datuk Bandar dan Datuk Bandar Timur.
Pengembangan Sentra Perikanan Sumut
Pemerintah Kota tahun 2026 mencanangkan pengembangan sentra perikanan Sumut seluas 33 Ha di kawasan Pulau Buaya. Upaya ini dilakukan saat pertemuan Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim dengan Gubernur Sumatera Utara Bobby Afif Nasution.
Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya konsolidasi antara Pemerintah Kota Tanjungbalai dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam membahas berbagai program pembangunan strategis yang akan dilaksanakan di Kota Tanjungbalai.
Wali Kota Mahyaruddin memaparkan sejumlah program prioritas pembangunan daerah, termasuk program strategis pembangunan di Kota Tanjungbalai, meliputi program hasil terbaik cepat (PHTC) diantaranya perbaikan sarana dan prasarana sekolah SD dan SMP, penguatan layanan kesehatan melalui penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan gratis dan menuntaskan kasus TBC.
Kemudian peningkatan infrastruktur jalan, sanitasi dan drainase, melanjutkan program bantuan nelayan dan UMKM untuk menghilangkan kemiskinan absolut serta pemberian makanan bergizi sehat di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil untuk kesejahteraan masyarakat.
Bantuan Keuangan dan Program MBG
Dari pertemuan itu, Gubsu Bobby Nasution menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Sumut menyetujui tambahan dana Bantuan Keuangan Provinsi (BKP) sebesar Rp3,5 miliar untuk pembangunan drainase dan Jalan M. Abbas pada pergeseran anggaran tahun 2026.
Sementara itu, usulan perbaikan sejumlah ruas jalan kota di Tanjungbalai dan rehabilitasi Terminal Sijambi akan diusulkan dan direalisasikan pada tahun 2027.
Di bawah kepemimpinan Mahyaruddin Salim, Pemerintah Kota Tanjungbalai juga mendukung Program Nasional “Asta Cita” Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Program MBG di Kota Tanjungbalai telah berjalan sejak tahun 2025 dengan jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebanyak 35 unit. Saat ini SPPG yang telah beroperasi sebanyak 20 unit.
Sasaran MBG:
Jumlah sekolah/lokus sasaran MBG sebanyak ±164 unit sekolah.
Jumlah peserta didik sasaran MBG sebanyak ±46.054 siswa.
Jumlah ibu hamil sasaran MBG sebanyak ±480 orang.
Jumlah ibu menyusui sasaran MBG sebanyak ±1.141 orang.
Jumlah balita sasaran MBG sebanyak ±5.265 orang.
Realisasi:
Jumlah porsi MBG yang telah disalurkan pada periode pelaporan terakhir sebanyak 44.119 porsi.
Jumlah satuan pendidikan/lokus yang telah menerima MBG sebanyak 115 unit.
Penataan Birokrasi
Wali Kota Mahyaruddin secara perlahan melakukan penataan birokrasi. Pentingnya reformasi birokrasi menurutnya penting dalam mencapai tata kelola pemerintahan yang baik, lebih efisien, transparan, dan akuntabel, sehingga mampu meningkatkan kepercayaan publik serta membangun lingkungan yang kondusif bagi pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kualitas layanan publik.
Semenjak dilantik, Mahyaruddin mulai membenahi penataan birokrasi terlihat dari meningkatnya efisiensi layanan publik, transparansi keuangan daerah (opini Wajar Tanpa Pengecualian) oleh BPK RI, serta transformasi digital.
Keberhasilan ini melalui perampingan organisasi, digitalisasi, dan penerapan meritokrasi dalam penempatan jabatan ASN.
Indikator paling konkret yang dapat dilihat dari keberhasilan reformasi tata kelola pemerintahan tersebut meliputi:
Sistem Perizinan Satu Pintu (PTSP): Terintegrasinya layanan perizinan secara online, yang memangkas waktu tunggu dari berminggu-minggu menjadi hitungan jam atau hari tanpa adanya pungutan liar.
Nilai Indeks Reformasi Birokrasi: Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Tanjungbalai berada di angka 68,90 dengan predikat “B” (Baik).
Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP): Sejak tahun 2023 hingga 2025, LKPD Pemko Tanjungbalai meraih predikat opini WTP dari BPK Perwakilan Sumatera Utara.
Penerapan Sistem Merit: Pengisian jabatan struktural berdasarkan kompetensi, kinerja, dan rekam jejak yang ketat, bukan berdasarkan kedekatan politik.
Layanan Pengaduan Responsif: Adanya platform pelaporan warga yang terintegrasi, di mana wali kota dapat langsung memonitor penyelesaian masalah di tingkat kelurahan.
Pengentasan Kemiskinan dan Peningkatan IPM
Sejak dilantik sebagai Wali Kota Tanjungbalai, Mahyaruddin Salim juga berkomitmen melakukan inovasi dan terobosan penurunan angka kemiskinan dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Pemerintah Kota Tanjungbalai terus mendorong percepatan pembangunan Rumah Layak Huni (RLH) bagi masyarakat yang membutuhkan.
Untuk tahun ini, Baznas Kota Tanjungbalai telah menyalurkan 3 unit RLH kepada masyarakat yang kurang mampu di Kelurahan Pantai Johor, Kecamatan Datuk Bandar; Kelurahan TB Kota II, Kecamatan Tanjungbalai Selatan; dan Kelurahan Pematang Pasir, Kecamatan Teluk Nibung.
Sebelumnya pada tahun 2025, Pemerintah Kota Tanjungbalai melalui Dinas Perkim merealisasikan program RLH/Bedah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dengan merenovasi 50 unit rumah warga kurang mampu.
Program tersebut didanai dengan anggaran sebesar Rp20 juta per unit dengan sebaran di Kecamatan Datuk Bandar 25 unit, Kecamatan Teluk Nibung 20 unit dan Kecamatan Datuk Bandar Timur 5 unit.
Program Perumahan dan Penghargaan
Berdasarkan data dari BPS, IPM Kota Tanjungbalai pada tahun 2025 mencapai 76,70, meningkat 0,75 (0,99 persen) dibandingkan tahun 2024 sebesar 75,95.
Target Program 3 juta rumah di Kota Tanjungbalai Tahun 2026:
Sebanyak 20 unit pembangunan baru (APBD Kota Tanjungbalai).
APBD Provinsi sebanyak 39 unit (sudah dilakukan verifikasi).
Sebanyak 299 unit (belum dilakukan verifikasi) dengan anggaran APBN melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
Yang sudah terealisasi untuk Program Perumahan terbaru sebanyak 6 unit, yaitu anggaran BAZDA Kota Tanjungbalai sebanyak 3 unit rumah dan Dinas Sosial sebanyak 3 unit rumah.
Penghargaan dan Prestasi Pemerintahan
Wali Kota Tanjungbalai tahun ini telah berhasil meraih sejumlah penghargaan atas prestasinya di pemerintahan, di antaranya:
- Juara 2 Kota Berprestasi Tingkat Nasional (Penurunan Tingkat Pengangguran) – Dianugerahi oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada malam Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 di Palembang, atas keberhasilan Pemko Tanjungbalai menekan angka pengangguran.
- Penghargaan UHC Award 2026 (Kategori Pratama) – Diterima pada Januari 2026 atas komitmen kuat Pemkot Tanjungbalai dalam menjamin perlindungan akses kesehatan masyarakat melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
- Penghargaan Persentase Capaian Realisasi Investasi Terbesar Tahun 2025 – Diberikan pada ajang Pekan Inovasi dan Investasi Sumatera Utara (PIISU) ke-12 Tahun 2026 di Parapat, sebagai apresiasi atas kinerja Pemko Tanjungbalai dalam mendorong pertumbuhan investasi dan ekonomi daerah.
(ADV) //Darlinton
