Reformasiaktual.com//SUKABUMI — Kondisi sarana dan prasarana SDN Pasirlaja, RT 04/RW 03, Desa Sumberjaya, Kecamatan Tegabuleud, Kabupaten Sukabumi, menjadi perhatian masyarakat. Sekolah yang disebut menampung sekitar 190 siswa dengan tenaga pendidik, termasuk sekitar 10 guru honorer, dikabarkan masih menghadapi persoalan pada sejumlah fasilitas.
Informasi yang dihimpun menyebutkan, terdapat bagian bangunan sekolah yang mengalami kerusakan. Bahkan, sejumlah genteng disebut dalam kondisi kurang baik dan berpotensi membahayakan apabila tidak segera mendapatkan penanganan.
Selain kondisi bangunan, fasilitas sanitasi atau toilet sekolah juga menjadi sorotan. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai kenyamanan dan kelayakan fasilitas dasar yang digunakan para siswa maupun tenaga pendidik dalam menjalankan aktivitas belajar mengajar.
Dana BOS Ikut Dipertanyakan
Di tengah persoalan tersebut, perhatian publik kemudian mengarah pada transparansi pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP/BOS) di sekolah tersebut.
Pertanyaan yang muncul bukan semata-mata mengenai besaran dana yang diterima sekolah, tetapi juga bagaimana perencanaan, penggunaan, dan pertanggungjawaban anggaran tersebut, khususnya untuk kebutuhan pemeliharaan sarana dan prasarana.
Namun, penting ditegaskan bahwa munculnya pertanyaan publik mengenai dana BOS tidak dapat serta-merta dimaknai sebagai adanya penyalahgunaan anggaran.
Dugaan atau pertanyaan tersebut harus dibuktikan melalui dokumen penggunaan anggaran, laporan pertanggungjawaban, bukti transaksi, pemeriksaan internal maupun audit oleh pihak yang memiliki kewenangan.
Sorotan publik terhadap Kepala SDN Pasirlaja, H. Samsul, juga sebaiknya ditempatkan sebagai bagian dari permintaan klarifikasi dan transparansi, bukan sebagai kesimpulan bahwa telah terjadi pelanggaran.
Publik Menunggu Penjelasan Resmi
Masyarakat berhak memperoleh informasi mengenai pengelolaan anggaran pendidikan sesuai ketentuan keterbukaan dan pertanggungjawaban penggunaan dana sekolah.
Karena itu, Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi bersama pihak terkait diharapkan dapat melakukan klarifikasi dan pemeriksaan secara objektif terhadap kondisi sarana prasarana maupun administrasi penggunaan dana BOS di SDN Pasirlaja.
Sejumlah pertanyaan yang layak dijelaskan antara lain: berapa anggaran BOS yang diterima sekolah, apa saja rencana penggunaannya, berapa anggaran yang dialokasikan untuk pemeliharaan, serta bagaimana realisasi dan pertanggungjawabannya.
Apabila seluruh penggunaan anggaran telah sesuai ketentuan, penjelasan secara terbuka tentu dapat memberikan kepastian kepada masyarakat sekaligus menghindari berkembangnya informasi yang tidak terverifikasi.
Sebaliknya, apabila dalam pemeriksaan ditemukan ketidaksesuaian administrasi atau pelaksanaan, persoalan tersebut semestinya ditindaklanjuti melalui mekanisme yang berlaku.
Kondisi sekolah dan kelayakan toilet adalah persoalan yang menyangkut kenyamanan serta keselamatan peserta didik. Karena itu, transparansi anggaran menjadi penting agar setiap rupiah anggaran pendidikan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan untuk kepentingan sekolah dan siswa.
Hingga berita ini disusun, diperlukan klarifikasi resmi dari pihak SDN Pasirlaja dan Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi mengenai kondisi sarana prasarana serta penggunaan dana BOS yang menjadi perhatian masyarakat.
(Rizal)
