Reformasiaktual.com//JAWA BARAT — Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jawa Barat M. Teguh Darmawan didampingi Wakajati Dr. Desy Meutia Firdaus menerima kunjungan kerja spesifik Komisi III DPR RI di wilayah Jawa Barat, Kamis (17/9/2026).
Kunjungan kerja tersebut digelar dalam rangka monitoring ekosistem penegakan hukum yang kolaboratif, profesional, dan berintegritas pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027.
Kegiatan tersebut turut dihadiri para Asisten pada Kejati Jawa Barat serta para Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) se-Jawa Barat.
Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua Tim Komisi III DPR RI Dr. H. Habiburokhman, S.H., M.H., Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni, sejumlah Anggota Komisi III DPR RI, Kapolda Jawa Barat Irjen Pol. Pipit Rismanto, S.I.K., M.H. beserta jajaran, serta Kepala BNN Provinsi Jawa Barat Brigjen Pol. Sulistyo Pudjo Hartono, S.I.K., M.Si. beserta jajaran.
Dalam paparannya, Kajati Jawa Barat menjelaskan efektivitas koordinasi pra-penuntutan serta hubungan kerja kolaboratif antara Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Polda Jawa Barat, dan BNN Provinsi Jawa Barat.
Koordinasi tersebut dilakukan antara lain untuk menyelaraskan penafsiran hukum serta mendukung harmonisasi fungsi dalam sistem peradilan pidana.
Selain itu, disampaikan evaluasi terhadap pelaksanaan fungsi penuntutan, meliputi profesionalitas Jaksa Penuntut Umum, kebijakan penuntutan yang berkeadilan, tertib administrasi, serta dukungan sarana dan prasarana.
Aspek integritas juga menjadi perhatian dalam pembahasan, khususnya terkait upaya pencegahan praktik transaksional dalam penanganan perkara, penguatan disiplin aparat, serta kepastian hukum yang akuntabel.
Paparan turut mencakup tanggapan terhadap sejumlah perkara yang menjadi perhatian masyarakat di wilayah Jawa Barat.
Melalui kunjungan kerja tersebut, sinergi dan koordinasi antara aparat penegak hukum dan DPR RI diharapkan semakin kuat, khususnya dalam mendukung harmonisasi penegakan hukum serta terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat di Jawa Barat.
Sumber: Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Jawa Barat, Nur Sricahyawijaya, S.H., M.H.
Tags: Hukum, Jawa Barat, Komisi III DPR RI, Kejati Jawa Barat, Polda Jawa Barat, BNN Jawa Barat
