DEPOK_ Dugaan insiden yang melibatkan produk susu dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di salah satu sekolah di wilayah Bojong Pondok Terong, Kota Depok, terus menjadi sorotan. Persoalan tersebut kini tidak hanya mendapat perhatian dari orang tua murid, tetapi juga telah dikomunikasikan kepada unsur legislatif dan pihak Badan Gizi Nasional (BGN).
Sebelumnya, sejumlah pemberitaan menyoroti dugaan adanya masalah pada susu yang dibagikan melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) 4 Bojong Pondok Terong. Dalam pemberitaan sebelumnya disebutkan terdapat 12 murid yang terdampak dan pihak SPPG juga disebut telah mengakui adanya kelalaian.
Sebagai orang tua murid sekaligus Pemimpin Redaksi Harianesia.com, Heri Yanto kemudian melakukan konfirmasi kepada sejumlah pihak terkait. Langkah tersebut dilakukan untuk memperoleh tanggapan dari pihak berwenang sekaligus menjaga keberimbangan pemberitaan.
Heri meminta anggota DPRD Komisi D kota depok yang telah menerima informasi tersebut untuk tidak hanya menerima laporan, tetapi juga melakukan pengecekan langsung ke lapangan.
“Ini menyangkut kesehatan anak-anak, termasuk anak saya. Kejadiannya berlangsung di sekolah anak saya. Karena itu kami berharap ada pengawasan langsung dan persoalan ini dapat dilihat secara objektif,” ujar Heri.
Permintaan tersebut mendapat respons dari anggota DPRD komisi D Kota Depok, Ade. Ia menyatakan akan berkoordinasi dengan pihak Satgas dan Dinas Kesehatan terkait persoalan tersebut.
“Terima kasih atas informasinya. Saya coba akan tanyakan ke pihak Satgas dan Dinkes terkait kasus tersebut,” demikian respons Ade.
Heri kemudian meminta agar fungsi pengawasan DPRD dijalankan melalui pemeriksaan langsung ke lokasi guna memastikan kondisi sebenarnya.
Sementara itu, pihak KPPG Bogor, Haidir, menyampaikan bahwa persoalan tersebut telah berada dalam pantauan selama dua hari.
“Ke jadian ini dalam pantauan kami selama dua hari ini, termasuk meminta korwil untuk memberikan update secara berkala,” ujar Haidir dalam komunikasi dengan Heri.
Haidir juga menyampaikan bahwa pihaknya akan melakukan evaluasi, termasuk terhadap kepala SPPG.
Ketika diminta membuat laporan tertulis sesuai arahan Humas BGN Pusat agar persoalan tersebut dapat segera ditindaklanjuti, Haidir menyatakan laporan telah disampaikan kepada pihak terkait.
“Sudah, Pak. Kami laporkan ke Kedeputian Tauwas dan Dialur,” jawab Haidir.
Pernyataan tersebut menjadi penting karena persoalan yang dipersoalkan bukan sekadar soal distribusi makanan, melainkan menyangkut keamanan pangan dalam program yang secara langsung menyasar anak-anak sekolah.
Dewan: Jika Membahayakan, Jangan Dibiarkan
Sorotan juga datang dari Igun, Wakil ketua komisi D DPRD kota depok, yang turut menerima informasi mengenai persoalan tersebut.
Dalam komunikasinya, Igun menyampaikan bahwa apabila temuan tersebut benar dan terbukti membahayakan, maka tindakan tegas perlu dipertimbangkan.
“Kalau memang temuan dan membahayakan, tutup saja MBG-nya,” demikian pernyataan Igun.
Namun, sebelum mengambil langkah tersebut, Heri meminta agar dilakukan pemeriksaan langsung untuk memastikan fakta dan kondisi di lapangan.
Igun kemudian menyarankan agar persoalan tersebut dibuatkan laporan dan ditujukan kepada DPRD. Heri menyatakan bahwa pemberitaan mengenai persoalan tersebut juga telah disampaikan kepada ketua komisi dan Ketua DPRD.
SPPG Belum Memberikan Tanggapan, Di tengah bergulirnya persoalan tersebut, pihak SPPG 4 Bojong Pondok Terong yang dikaitkan dengan kejadian ini, melalui Dika, hingga berita ini ditayangkan belum memberikan tanggapan atas sejumlah pertanyaan dan konfirmasi yang disampaikan.
Ketiadaan tanggapan tersebut menjadi catatan dalam pemberitaan ini. Harianesia.com tetap membuka ruang bagi pihak SPPG 4 Bojong Pondok Terong untuk memberikan klarifikasi, penjelasan, maupun data pendukung terkait kejadian tersebut.
Terlepas dari berbagai pernyataan yang telah disampaikan, dugaan tersebut tetap perlu diverifikasi melalui pemeriksaan dan penelusuran oleh pihak berwenang. Apalagi persoalan ini menyangkut keamanan pangan dan kesehatan anak-anak penerima manfaat program MBG.
Karena itu, publik kini menunggu langkah konkret dari pihak BGN, pemerintah daerah, Dinas Kesehatan, maupun DPRD untuk memastikan apa yang sebenarnya terjadi di lapangan dan apakah terdapat pelanggaran terhadap standar keamanan pangan dalam pelaksanaan MBG di SPPG 4 Bojong Pondok Terong.
Bagi orang tua murid, persoalannya sederhana tetapi sangat serius: makanan yang diberikan kepada anak-anak harus dipastikan aman, layak konsumsi, dan memenuhi standar yang telah ditetapkan.
Hasil pemeriksaan resmi nantinya menjadi penting untuk menjawab apakah insiden tersebut merupakan kelalaian prosedural, persoalan distribusi, masalah kualitas produk, atau terdapat faktor lain yang harus dipertanggungjawabkan.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak SPPG 4 Bojong Pondok Terong belum memberikan tanggapan.
Tim
