SUKABUMI, JAWA BARAT — REFORMASIAKTUAL.COM-
Maraknya persoalan kekerasan dan dugaan pelecehan seksual terhadap perempuan serta anak di wilayah Kabupaten Sukabumi menjadi perhatian serius sejumlah kalangan masyarakat. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas program pencegahan, penanganan pengaduan, hingga kualitas pendampingan terhadap para korban.
Persoalan tersebut turut mendapat perhatian Aliansi Aktivis Muda Sukabumi (AKMI). Beberapa waktu lalu, Ripal selaku perwakilan AKMI bersama sejumlah masyarakat mendatangi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Sukabumi untuk meminta penjelasan mengenai pelaksanaan program, mekanisme pendampingan, serta penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Dalam perkembangannya, Kepala Dinas DP3A Kabupaten Sukabumi, Agus, disebut telah menyampaikan bantahan terhadap persoalan yang menjadi sorotan tersebut.
Namun, bantahan itu dinilai belum cukup untuk menjawab seluruh pertanyaan yang berkembang di tengah masyarakat. Ripal bersama sejumlah masyarakat meminta agar persoalan tersebut tidak berhenti pada perdebatan pernyataan, melainkan ditindaklanjuti melalui pemeriksaan dan pembuktian secara objektif.
Ripal: APH Jangan Tutup Mata, Dugaan Harus Diusut Tuntas
Ripal selaku perwakilan AKMI menyampaikan desakan agar Aparat Penegak Hukum (APH) di wilayah Kabupaten Sukabumi segera menindaklanjuti dugaan persoalan yang menjadi perhatian masyarakat.
Menurutnya, apabila terdapat bukti-bukti yang mengarah pada dugaan pelanggaran, maka aparat berwenang perlu melakukan penelusuran secara menyeluruh agar persoalan tersebut mendapatkan kepastian.
“Kami meminta APH Kabupaten Sukabumi jangan tutup mata. Apabila memang terdapat bukti-bukti yang kuat, segera lakukan pemeriksaan dan usut tuntas sesuai ketentuan hukum. Jangan sampai persoalan ini dibiarkan tanpa kejelasan,” demikian desakan Ripal yang perlu dikonfirmasi kembali melalui pernyataan langsung.
Ripal bersama sejumlah masyarakat juga meminta Pemerintah Kabupaten Sukabumi maupun Pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan evaluasi terhadap kinerja dan tanggung jawab pejabat terkait.
Bahkan, apabila hasil pemeriksaan membuktikan adanya pelanggaran atau persoalan serius dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, mereka meminta agar pejabat yang bersangkutan dievaluasi hingga dipertimbangkan pencopotan dari jabatan sesuai mekanisme dan peraturan yang berlaku.
Kualitas Pendampingan Korban Menjadi Perhatian
Selain meminta pengusutan dugaan persoalan, AKMI dan masyarakat juga menyoroti pentingnya peningkatan kualitas pendampingan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan maupun pelecehan seksual.
Pendampingan tidak boleh sebatas pencatatan laporan atau kegiatan administratif. Korban membutuhkan pelayanan yang nyata, mulai dari dukungan psikologis, sosial, kesehatan, hingga bantuan hukum sesuai kebutuhan dan kewenangan masing-masing instansi.
Penguatan pencegahan kekerasan juga dinilai harus dilakukan secara berkelanjutan melalui edukasi di lingkungan keluarga, sekolah, desa, dan kecamatan dengan melibatkan masyarakat secara aktif.
DP3A diharapkan mampu memastikan mekanisme pengaduan berjalan mudah, cepat, aman, dan responsif, sekaligus menjaga kerahasiaan identitas serta kepentingan terbaik korban.
Bupati Sukabumi Diminta Evaluasi Kinerja DP3A
Ripal dan sejumlah masyarakat juga meminta Bupati Sukabumi memastikan adanya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja DP3A Kabupaten Sukabumi.
Evaluasi tersebut diharapkan mencakup program kerja, capaian kinerja, indikator keberhasilan, penggunaan anggaran, efektivitas pelayanan, serta hasil penanganan pengaduan masyarakat.
Selain itu, Bupati diminta memastikan adanya rencana perbaikan kinerja yang jelas, dilengkapi target, indikator keberhasilan, jadwal pelaksanaan, dan mekanisme evaluasi secara berkala.
Apabila hasil evaluasi menemukan kelemahan kinerja, ketidakefektifan program, maupun pelanggaran dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, pemerintah daerah diminta mengambil langkah sesuai ketentuan yang berlaku.
Perlindungan Perempuan dan Anak Bukan Sekadar Program di Atas Kertas
Penyampaian aspirasi tersebut berlandaskan antara lain pada Pasal 28E ayat (3) UUD 1945, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak beserta perubahannya, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.
AKMI dan masyarakat menegaskan bahwa perlindungan perempuan dan anak tidak boleh berhenti pada pernyataan komitmen maupun pelaksanaan program di atas kertas.
Diperlukan keberanian untuk mengevaluasi kelemahan, memperbaiki sistem pelayanan, serta menghadirkan kebijakan yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Setiap korban berhak mendapatkan perlindungan dan penanganan yang layak. Karena itu, setiap dugaan persoalan yang disertai bukti harus mendapatkan perhatian serius dan ditindaklanjuti secara profesional.
Klarifikasi dan Hak Jawab DP3A
Di sisi lain, Kepala Dinas DP3A Kabupaten Sukabumi, Agus, perlu diberikan ruang untuk menyampaikan penjelasan secara terperinci mengenai bantahan yang disampaikan, termasuk data penanganan kasus, realisasi program, mekanisme pendampingan korban, serta capaian kinerja instansinya.
Reformasi Aktual membuka ruang klarifikasi, sanggahan, dan hak jawab kepada DP3A Kabupaten Sukabumi, Bupati Sukabumi, APH, maupun pihak terkait lainnya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.
Hingga berita ini disusun, bukti-bukti yang menjadi dasar desakan AKMI serta rincian bantahan Kepala Dinas DP3A masih memerlukan pendalaman dan konfirmasi lebih lanjut.
Hendra
