Reformasiaktual.com//BANJAR – Komitmen Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Banjar dalam mengawal keuangan negara kembali membuahkan hasil. Melalui Bidang Tindak Pidana Khusus (Pidsus), Kejari Kota Banjar berhasil menerima pengembalian uang sebesar Rp454.293.600 terkait pelaksanaan kontrak pengadaan jasa tenaga satuan pengamanan pada Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citanduy untuk periode 2024 hingga 2026.
Pengembalian uang tersebut diserahkan langsung oleh pihak PT AGP yang diwakili Saudara A.S. kepada Bidang Pidsus Kejari Kota Banjar, Senin (9/11/2026).
Penyerahan diterima Kepala Kejaksaan Negeri Kota Banjar, Dr. Erianto N., S.H., M.H., didampingi Kasi Pidsus Budi Prakoso, S.H., M.H., beserta tim penanganan perkara. Kegiatan tersebut turut disaksikan perwakilan BBWS Citanduy, Dwi Purnomo.
Selanjutnya, uang yang diterima disetorkan ke rekening penampungan untuk diproses lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Berawal dari Laporan Masyarakat
Langkah penyelamatan keuangan negara tersebut berawal dari tindak lanjut Bidang Pidsus Kejari Kota Banjar terhadap laporan masyarakat mengenai dugaan ketidaksesuaian pelaksanaan kontrak jasa pengamanan.
Dalam laporan tersebut, terdapat sejumlah komponen pembiayaan yang diduga tidak direalisasikan sebagaimana mestinya, termasuk pembayaran BPJS dan hak-hak lainnya bagi tenaga keamanan, meskipun dana dari BBWS Citanduy telah diserahkan kepada pihak penyedia jasa.
Berdasarkan pengumpulan data dan pendalaman selama kurang lebih satu bulan, tim Pidsus menemukan nilai kewajiban yang belum dibayarkan sebesar Rp454.293.600.
Setelah dilakukan pendalaman lebih lanjut, pihak PT AGP mengakui adanya kewajiban pembayaran tersebut dan bersedia mengembalikan dana sesuai nilai yang ditemukan.
Selain itu, pihak PT AGP juga menyerahkan sekitar Rp24 juta terkait kegiatan penyediaan jasa keamanan pada kantor pemerintahan lainnya.
Datun Kejari Kota Banjar Dorong Pemulihan Pajak Daerah
Tidak hanya melalui bidang Pidsus, Kejari Kota Banjar juga menunjukkan kontribusi dalam pemulihan keuangan daerah melalui Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun).
Melalui pelayanan bantuan hukum nonlitigasi kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Banjar, tim Datun berhasil mendorong penagihan kekurangan pembayaran Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) dari salah satu objek pajak rumah makan berinisial “S” sebesar Rp35.760.758.
Realisasi pembayaran telah berjalan dan proses penyelesaiannya masih berlangsung hingga akhir Desember 2026.
Selain itu, melalui pendampingan hukum nonlitigasi kepada BPKPD Kota Banjar, tim Datun turut menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait kekurangan pembayaran pajak reklame oleh PT KAMI dengan nilai Rp186.638.750.
Setelah melalui beberapa kali pertemuan, pihak perusahaan menyatakan kesediaannya untuk menyelesaikan kewajiban tersebut dengan rencana pembayaran dalam dua tahap selama lima bulan ke depan.
Kajari: Penyelamatan Keuangan Negara Menjadi Prioritas
Kepala Kejaksaan Negeri Kota Banjar, Dr. Erianto N., S.H., M.H., didampingi Kasi Pidsus Budi Prakoso, S.H., M.H., dan Kasi Datun Tjahyo Kusomo, S.H., M.H., menegaskan bahwa pihaknya akan terus berkomitmen melaksanakan penegakan hukum secara profesional, proporsional, dan berintegritas.
Upaya tersebut mencakup penanganan tindak pidana korupsi, pelayanan hukum bidang perdata dan tata usaha negara, serta berbagai langkah strategis lainnya dalam rangka penyelamatan dan pemulihan keuangan negara maupun daerah.
Penyelamatan keuangan negara ini diharapkan menjadi bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Kejari Kota Banjar juga mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk terus memberikan dukungan dan berpartisipasi dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintahan demi kepentingan bersama.
Endang
