ReformasiAktua.Com//
MAJALENGKA – Pelaksanaan program revitalisasi sarana dan prasarana pendidikan di SMP Negeri 4 Lemahsugih yang berlokasi di Desa Cipasung, Kecamatan Lemahsugih, Kabupaten Majalengka, kini menuai sorotan tajam. Proyek pembangunan dengan nilai anggaran fantastis mencapai lebih dari Rp1,4 miliar tersebut diduga dilaksanakan tanpa melibatkan peran serta Komite Sekolah.
Padahal, sebagaimana diatur dalam regulasi pengelolaan pendidikan dan petunjuk teknis (juknis) bantuan pemerintah di sektor pendidikan—terlebih yang dilaksanakan dengan skema swakelola maupun partisipatif—keberadaan Komite Sekolah memiliki fungsi krusial dalam pemberian pertimbangan,
pengawasan, serta menjamin transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran publik.
Berdasarkan informasi yang dihimpun di lapangan, pihak Komite Sekolah diduga tidak dilibatkan secara aktif sejak tahap perencanaan, sosialisasi Rencana Anggaran Biaya (RAB), hingga pengawasan teknis pelaksanaan pekerjaan fisik di lingkungan sekolah tersebut. Kondisi ini memicu tanda tanya besar di kalangan masyarakat dan pemerhati pendidikan setempat mengenai keterbukaan informasi publik di sekolah tersebut.
”Seharusnya anggaran sebesar Rp1,4 miliar lebih ini dikelola secara transparan. Komite sebagai perwakilan orang tua siswa dan masyarakat memiliki hak untuk mengetahui dan ikut mengawasi jalannya pembangunan agar kualitas bangunan sesuai spesifikasi,” ungkap salah seorang sumber di lingkungan masyarakat sekitar yang enggan disebutkan namanya.
Minimnya pelibatan unsur komite dikhawatirkan dapat membuka celah terjadinya ketidaksesuaian spesifikasi teknis material maupun lemahnya kontrol sosial terhadap mutu pekerjaan. Terlebih, dana revitalisasi tersebut bersumber dari uang negara yang diperuntukkan bagi peningkatan kualitas fasilitas belajar mengajar siswa.
kepala SMPN 4 DIPASUNG saat di konfirmasi awak media Reformasi aktual terkait penjualan genting bekas dan Baja ringan iti intruksi dari dinas . terkait dengan berita acara pengembalian Aset itu ada di dinas ungkap kepala sekolah.
padahal jelas dalam aturan Tidak boleh dijual sembarangan oleh pihak sekolah, baik sebelum maupun sesudah proyek rehabilitasi selesai. Status hukum dan aturannya berbeda antara sekolah negeri dan sekolah swasta:
- Jika Sekolah Negeri (Aset Negara/Daerah)
Gedung sekolah negeri dan seluruh material bekas bongkarannya (seperti kayu, genteng, kusen, besi) merupakan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/BMD).
Kewenangan Kepala Sekolah. Kepala sekolah maupun panitia pembangunan tidak memiliki kewenangan menjual atau memindahtangankan material bongkaran secara sepihak. Tindakan menjual tanpa prosedur resmi bisa berisiko hukum karena dianggap menggelapkan aset negara.
Prosedur Resmi Penjualan. Berdasarkan PP Nomor 27 Tahun 2014 dan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016, barang bekas bongkaran harus melewati tahapan inventarisasi, penilaian tim penaksir, dan persetujuan penghapusan aset dari Kepala Daerah (Bupati/Wali Kota/Gubernur).
Mekanisme Lelang dan Kas Daerah. Jika disetujui untuk dijual, penjualannya dilakukan melalui lelang resmi, dan uang hasil penjualannya wajib disetor ke Kas Umum Daerah, bukan dikelola sendiri oleh sekolah.
Pengecualian Penggunaan Kembali. Jika di dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) atau petunjuk teknis proyek diatur bahwa sebagian material bekas harus dimanfaatkan kembali untuk bangunan sekolah tersebut, maka barang itu wajib diamankan dan digunakan sesuai RAB.
- Jika Sekolah Swasta (Milik Yayasan)
Jika sekolah berstatus swasta dan dana rehabilitasi berasal dari kas internal yayasan, maka material bekas tersebut adalah aset milik yayasan. Penjualannya sepenuhnya bergantung pada izin dan kebijakan pengurus yayasan. Namun, jika rehabilitasi sekolah swasta tersebut menggunakan dana hibah atau bantuan pemerintah (seperti DAK), sekolah tetap wajib mematuhi petunjuk teknis (juknis) pemberi bantuan terkait pencatatan dan pertanggungjawaban bongkaran.
Lanngkah yang Sebaiknya Dilakukan Sekolah - Amankan dan Catat. Kumpulkan dan catat seluruh material bekas bongkaran di tempat yang aman selama masa rehabilitasi berlangsung.
- Lapor ke Dinas Pendidikan. Buat laporan dan ajukan surat permohonan tindak lanjut aset bekas bongkaran kepada Dinas Pendidikan atau Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) setempat agar ditindaklanjuti sesuai aturan.
- Hingga berita ini diturunkan, tim redaksi masih berupaya melakukan konfirmasi lebih lanjut kepada Kepala SMPN 4 Lemahsugih maupun pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka guna mendapatkan klarifikasi resmi terkait mekanisme pelaksanaan proyek revitalisasi dan alasan tidak dilibatkannya pihak Komite Sekolah dalam kegiatan tersebut
- Ttd Gunawan







