Reformasiaktual.com//GARUT, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Garut melaksanakan Monitoring dan Evaluasi (Monev) terhadap capaian program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana gempa bumi, yang digelar pada Kamis (31/10/2024).
Kegiatan ini dipimpin oleh Asisten Deputi Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana Sekretariat Wakil Presiden, Slamet Widodo, di Kantor BPBD Kabupaten Garut, Jalan Terusan Pahlawan, Kecamatan Tarogong Kidul.
Slamet Widodo menyampaikan bahwa kegiatan Monev ini dilakukan untuk menyerap pandangan serta mengawasi kebijakan pemerintah pusat dalam penanggulangan bencana, khususnya di Garut.
“Kami ingin melihat bagaimana sih implementasi kebijakan di lapangan seperti apa, harapan masyarakat kira-kira sudah terealisasi atau belum, progresnya seperti apa, kemudian hal-hal apa yang mungkin bisa menjadi bahan evaluasi yang mungkin perlu dipercepat dan sebagainya” ucap Slamet Widodo.
Ia menegaskan, tujuan kunjungan ini bukan hanya menerima laporan, namun juga melihat langsung kondisi lapangan. Slamet berharap agar penanganan bencana di Kabupaten Garut terus meningkat.
Selaku perwakilan dari Kantor Sekretariat Wakil Presiden juga sangat mengapresiasi atas laporan yang telah diberikan oleh Kepala BPBD Garut dan dinas terkait khususnya terkait dengan penanggulangan bencana.
“Mudah-mudahan ini menjadi terus diperbaiki, hal-hal yang memang sudah menjadi tugas dan kewajiban pemerintah, dalam hal pemerintah daerah, pemerintah pusat, berkolaborasi dengan seluruh OPD, karena bagaimana pun negara harus selalu hadir dalam setiap kalau ada kondisi masyarakat yang terkena bencana,” katanya.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Garut, Aah Anwar Saefuloh, menjelaskan bahwa kunjungan ini menunjukkan perhatian serius dari pemerintah pusat, khususnya BNPB, terhadap Kabupaten Garut. Ia mengungkapkan, selama ini BNPB dengan BPBD Kabupaten Garut sangat terikat dalam hal penanganan bencana.
“Banyak hal ya kita dibantu oleh BNPB, termasuk hal-hal yang menyangkut atensi masyarakat selama ini, usulan-usulan kita, ada yang sudah terealisasi, beberapa yang sudah, (dan) ada beberapa yang belum, kita sampaikan,” ucapnya.
Aah juga menyoroti pentingnya penegakan terhadap alih fungsi lahan dan hutan yang menjadi sumber bencana. Ia berharap agar Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) segera merilis zonasi air sungai untuk membantu Pemkab Garut membuat batasan yang melarang warga mendekati sungai.
“Karena tentu sungai itu pada saat kita mendekat dan terjadi banjir itu dapat menandakan bencana kepada kita. Kita mintakan agar BBWS mengeluarkan zonasi tersebut,” tandasnya.
Pian
