Gambar Ilustrasi
ReformasiAktual.Com//KOTA BANJAR- Masuk tahun ajaran baru di lembaga pendidikan mulai tingkat SD, SMP dan SMA Negeri, penerima dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) masing-masingnya menggunakan cara untuk meraup keuntungan pribadi dari penjualan buku ke siswa hingga tidak jarang mengabaikan peraturan menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) No 2 tahun 2008 tentang Buku, pasal (11) melarang sekolah menjadi distributor atau pengecer buku kepada siswa.
Pada Undang-Undang No.3 Tahun 2017 juga mengatur sistem Perbukuan, tata kelola Perbukuan yang dapat dipertanggung jawabkan secara menyeluruh dan terpadu, yang mencakup pemerolehan naskah, penerbitan, pencetakan, pengembangan buku elektronik, pendistribusian, penggunaan, penyediaan, dan pengawasan buku.
Buku pegangan siswa dari sekolah. diberikan secara gratis, karena disubsidi pemerintah melalui Dana Bantuan Operasional (BOS), dan juga Bantosan Operasional Pendidikan Daerah ( BOPD) Provinsi.
Buku yang disubsidi pemerintah tidak boleh dijual kepada siswa.
Buku LKS tidak diperjual belikan di sekolah. Siswa berhak membeli LKS, namun tidak disekolah. Orangtua siswa beli LKS di toko buku.
Pasal (1) angka 10 “toko buku termasuk ke dalam distributor eceran buku atau pengecer, yang lengkapnya berbunyi “Distributor eceran buku yang selanjutnya disebut pengecer adalah orang-perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang memperdagangkan buku dengan cara membeli dari penerbit atau distributor dan menjualnya secara eceran kepada konsumen akhir.
Namun dalam hal ini juga ditemukan ada salah satu tenaga pengajar atau guru di sekolahan yang diduga menjual secara langsung buku LKS kepada siswa ,hal itu patut dipertanyakan karena tugas dan fungsi seorang guru adalah mengajar di lembaga pendidikan, dan disekolah tempatnya proses belajar dan mengajar bukan tempatnya berdagang buku.
Namun apa yang terjadi dengan Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 2 Kota Banjar ,murid diduga di haruskan membeli Lembar Kerja Siswa (LKS) setiap berganti semester, walau dikatakan tidak wajib, namun para murid mau tidak mau harus membeli karena banyak tugas yang diberikan lewat LKS tersebut.
Ketika dikonfirmasi lewat sambungan WhatsApp pada Senin, 27 / 01/ 25 Kepala Sekolah SMAN 2 Banjar Agus tidak pernah mengangkat atau menjawab seolah mengabaikan, hingga berita di tayangkan.
Pasal 63 ayat (1) UU Sistem Perbukuan “Penerbit dilarang menjual buku teks pendamping secara langsung ke satuan dan atau program pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan dan pendidikan menengah”.
Peraturan Pemerintah (PP) No 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan.
Larangan jual beli Lembar Kerja Siswa (LKS) disekolah telah di atur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan. kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) juga menegaskan kembali aturan ini untuk memastikan penerapannya diseluruh satuan pendidikan. Berikut adalah tinjauan peraturan yang mengatur larangan tersebut:
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan pasal 181a: Melarang pendidik dan tenaga kependidikan, baik perorangan maupun kolektif, untuk menjual buku pelajaran, LKS, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, seragam sekolah atau bahan pakaian seragam di satuan pendidikan.
Larangan ini ditujukan untuk mencegah adanya praktik komersialisasi di lingkungan pendidikan yang dapat membebani siswa dan orang tua.
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 75 Tahun 2020 tentang Komite Sekolah Pasal 12a:
Aturan ini mengukuhkan larangan serupa pada pihak yang memiliki peran dalam pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan di sekolah, sehingga tidak ada celah untuk praktik jual beli yang tidak sesuai dengan ketentuan.
Dengan adanya peraturan yang jelas ini, diharapkan seluruh pihak yang terlibat dalam dunia pendidikan dapat mematuhinya dan berfokus pada peningkatan kualitas pendidikan tanpa memberatkan siswa dan orang tua dengan biaya tambahan yang tidak perlu.*
Media reformasi aktual yang tergabung dalam jurnalis Polda Jabar akan melakukan koordinasi dan meminta tanggapan kepada Satgas Siber Pungli provinsi Jawa Barat.
Red/ Team Priangan
