Reformasiaktual.com//TAPSEL-Bupati Tapanuli Selatan (Tapsel) H Dolly Pasaribu, SPt, MM, menandatangani nota kesepahaman dengan Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP) Republik Indonesia, di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Jalan Pangeran Diponegoro No. 30, Medan, Jumat (1/4).
Di kesempatan itu, Bupati Dolly Pasaribu menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Kepala BPIP beserta jajarannya, sekaligus berharap dengan nota kesepahaman ini, Pemkab Tapsel mampu menguatkan tatanan masyarakat Kabupaten Tapsel yang Pancasilais.
Adapun tujuan penandatanganan nota kesepahaman antara Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP) dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) dan 14 kabupaten kota di Provinsi Sumatera Utara adalah untuk mendorong pelaksanaan sosialisasi, pembudayaan dan penggalian mutiara Pancasila pada kearifan lokal dalam rangka pembinaan ideologi Pancasila maupun mendorong pengembangan kerjasama dalam rangka pengamanan nilai-nilai Pancasila.
Dalam penandatanganan ini, diikuti oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan 14 kabupaten kota yang ada di Sumut yakni, Kabupaten Labuhanbatu, Kabupaten Asahan, Kabupaten Batubara, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Karo, Kabupaten Pakpak Bharat, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Padang lawas Utara, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Samosir, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Toba, Wali Kota Medan dan Wali Kota Binjai.
Sementara Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi yang di wakili Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan, Pembangunan, Aset dan SDA H Agus Tripriyono SE MSi AK.Ca menyampaikan, bahwa Pembumian Pancasila kembali di Sumatera Utara yang dilaksanakan oleh BPIP, sudah tentu tidak bisa ditawar lagi.
“Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sudah tentu menyambut baik langkah yang diambil oleh BPIP untuk membumingkan kembali nilai-nilai Pancasila di Provinsi Sumatera Utara, dalam rangka membangun sinergitas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah di Sumatera Utara,” tegasnya.
Sedangkan Wakil Kepala BPIP, Hariyono mengatakan, Pancasila tidak hanya milik pemerintah pusat saja. Pancasila milik semua rakyat Indonesia. Maka melibatkan masyarakat melalui Jejaring Panca Mandala diharapkan dapat menyentuh langsung masyarakat lain.
“Pemerintah melibatkan ruang yang besar untuk partisipasi masyarakat, ini merupakan pendekatan yang strategis untuk mengefektifkan kegiatan program pembinaan ideologi Pancasila sampai ke akar rumput,” kata Hariyono.
Menurut Hariyono, Pancasila harus dirawat terus menerus. Sehingga Pancasila tidak akan pernah hilang.
Sebagai informasi, Sumut adalah provinsi ke delapan di Indonesia yang membentuk Jejaring Panca Mandala. Jejaring Panca Mandala merupakan wadah untuk menjalin sinergi dengan semua pemangku kepentingan, yang diisi oleh lima unsur, yaitu pemerintah, dunia pendidikan, dunia usaha, pers dan masyarakat, jelas Hariyono.
(Humas Tapsel)
