Reformasiaktual.com//BOGOR-DPRD Kabupaten Bogor bersama Pemerintah Kabupaten Bogor telah menyepakati Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun Anggaran 2026. Dengan total anggaran mencapai sekitar Rp11,7 triliun, sejumlah program yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
Ia menjelaskan, kemampuan fiskal daerah dalam APBD Perubahan 2026 turut dipengaruhi oleh berkurangnya pendapatan dari pemerintah provinsi. Salah satunya terkait dana bagi hasil yang sebelumnya diharapkan dapat diterima Kabupaten Bogor.
“Banyak harusnya pendapatan yang kita dapatkan dari pemerintah provinsi. Tapi karena tambangnya ditutup, lebih kurang sekitar hampir Rp100 miliar kita harusnya ada dana bagi hasil dari provinsi, kita tidak dapat,” ujarnya.
Dengan kondisi tersebut, kata Sastra, DPRD meminta pemerintah daerah melakukan penyesuaian dan memastikan belanja daerah tetap diarahkan pada kebutuhan yang paling mendesak.
Di sisi lain, Sastra menyebut adanya kabar mengenai pembiayaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada 2027 yang akan ditanggung pemerintah pusat.
Hal tersebut dinilai dapat memberikan ruang fiskal bagi pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran ke sektor lainnya.
“Alhamdulillah tahun 2027 PPPK kita dibayarkan oleh pemerintah pusat. Tentu ini kabar gembira buat kita karena kita hampir membiayai PPPK itu setahun hampir sekitar Rp600 miliar,” ungkapnya.
Ia mengatakan, Jika pembiayaan tersebut benar-benar dialihkan kepada pemerintah pusat, anggaran yang sebelumnya digunakan untuk membayar gaji PPPK dapat dimanfaatkan untuk mendukung program prioritas lainnya.
“Ketika itu diambil alih oleh pemerintah pusat, saya kira kabar baik buat kita semua. Yang tadinya untuk gaji PPPK kita alihkan bisa ke pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur,” ucapnya . ( dauri )
