Reformasiaktual.com//JAKARTA, – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Bersama Tim Terpadu Percepatan Penurunan Stunting Nasional tengah melakukan Pendampingan Terpadu di 12 Provinsi Prioritas Stunting.
Wilayah Kabupaten Brebes, Tegal dan Banjarnegara menjadi fokus pendampingan dengan dilaksanaannya Forum Group Discussion (FGD) Pendampingan Terpadu Percepatan Penurunan Stunting, Selasa (16/8/22).
FGD dilaksanakan secara virtual dengan fasilitator dari Sekretariat Wakil Presiden, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Agama, Kemenko PMK, dan BKKBN.
Kegiatan ini dihadiri oleh TPPS Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, Desa dan serta Tim Pendamping Keluarga. Sebagai peserta.
FGD Pendampingan Terpadu Percepatan Penurunan Stunting ini bertujuan sebagai media diskusi untuk menelaah seperti isu – isu yang menjadi kendala dalam pelaksanaan percepatan penurunan stunting di lapangan, dengan mengidentifikasi permasalahan, kemudian mencari solusi serta memberikan rekomendasi /RTL dan pendampingan berkelanjutan.
Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, DR. Teguh Setyabudi,M.Pd yang turut hadir pada acara dimaksud mengatakan, Provinsi Jateng menjadi salah satu daerah yang menjadi lokus prioritas intervensi atau motor penggerak penurunan stunting secara nasional yang masuk dalam kategori 5 Provinsi dengan jumlah balita stunting tertinggi bersama Prov Jabar, Prov Jatim, Prov Banten dan Prov Sumut.
Adapun Status Prevalensi Stunting menurut data SSGBI/SSGI Provinsi Jawa Tengah sejak 2019 hingga 2021 sudah mengalami penurunan dari 27,67% menjadi 20,90%.
Sementara kondisi stunting pada 3 Kab/Kota yang yang menjadi lokasi pendampingan terpadu yaitu, Kab. Brebes, Kab. Tegal dan Kab. Banjarnegara, di Kabupaten Brebes prevalensi Stunting mengalami kenaikan dari 26,7 % pada tahun 2019 menjadi 33,3% pada tahun 2021.
Di Kabupaten Tegal mengalami penurunan dari 28% dari tahun 2019 menjadi 24,6% pada tahun 2021 dan di Banjarnegara mengalami kenaikan dari 23,3 % pada tahun 2019 menjadi 25.1% pada tahun 2021.
Kondisi tersebut, tentu harus menjadi perhatian pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota, bagaimana upaya dan merumuskan strategi untuk mengatasinya dengan mengoptimalkan dukungan sumber daya yang ada di Provinsi Jateng.
Upaya percepatan penurunan Stunting harus menjadi gerakan bersama secara sinergis antar pemerintah daerah provinsi Jawa Tengah dengan seluruh pemerintah daerah Kabupaten/Kota melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD), TP-PKK, dan para pemangku kepentingan lainnya.
Agar target kasus percepatan penurunan stunting wilayah Provinsi Jawa Tengah berjalan lancar dibutuhkan komitmen dan koordinasi seluruh instansi terkait, melalui pendekatan pada hulu.
“Mulai dari remaja yang harus mendapatkan intervensi, PUS/ catin, ibu hamil, ibu pasca melahirkan dan ibu menyusui, juga bayi usia 0-59 bulan,” lanjut Teguh
Lebih lanjut Teguh, melalui arahanya menyatakan “Tim Pedamping Keluarga (TPK), Kader Pembangunan Manusia (KPM) dan pelaku lainnya pada tingkat komunitas bersama masyarakat harus benar-benar mengenali seluruh sasaran yang ada di daerahnya dengan memutakhirkan data-data E-PPGM dan PK-21 dan terus melakukan pendampingan kepada semua sasaran dan keluarga berisiko Stunting”.
Pada kesempatan yang sama Sitti Fathonah, PLT. Program manager Satgas Percepatan Penurunan Stunting Nasional juga mempertanyakan kendala dan hambatan apa saja yang ditemukan oleh TPPS di tingkat kecamatan dan Desa terutama dalam isu kendala tata Kelola serta peningkatan intervensi cakupan intervensi sensitif dan spesifik.
Hal ini disampaikan dalam kesempatan diskusi bersama TPPS pada breakout room 1 yang diikuti dengan diskusi menarik.
Dalam upaya koordinasi sudah cukup baik dan jika melihat data yang disajikan dalam isntrumen aksi rata-rata sudah memenuhi standart, perlu kiranya kita melakukan identifikasi lebih dalam faktor penyebab terjadinya stunting karena bisa jadi program/kegiatan yang ada tidak sampai ke sasaran atau perlu intervensi-intervensi lain yang berbasis kearifan lokal agar dapat terjadinya percepatan penurunan stunting yang diharapkan.
Perwakilan dari Kemenko PMK, Setwapres dan BKKBN sebagai fasilitator yang juga turut memfasilitasi kegitan FGD ini, sangat berharap apa yang disampaikan memang betul-betul masalah yang ada dil apangan.
“Dan jangan ada yang ditutup-tutupi sehingga nanti yang menjadi rekomendasi sesuai permasalahan yang ada di lapangan,” tandasnya.
Rizky /Ronal
