Reformasiaktual.Com //Purwakarta-
Realisasi inventasi ke Kabupaten Purwakarta sampai triwulan keempat tahun 2022 atau hingga 15 Januari 2023 mencapai Rp 8,78 triliun. Hal tersebut melampaui target Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yaitu sebesar Rp 5,88 triliun.
“Alhamdulillah, hingga triwulan keempat tahun 2022 ini bisa melampaui target BKPM, persentasenya mencapai 149,26 persen,” kata Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika, Senin 16 Januari 2023.
Menurutnya, berdasarkan data yang dilansir Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Purwakarta, realisasi investasi PMA dan PMDN pada triwulan keempat atau bulan Oktober-Desember tahun 2022, Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) mencapai Rp 3,03 triliun, yang terdiri dari investasi PMA sebesar Rp 2,61 triliun dan investasi PMDN sebesar Rp 0,42 triliun.
Sementara, secara kumulatif, realisasi investasi PMA dan PMDN dari bulan Januari sampai dengan Desember tahun 2022 di Kabupaten Purwakarta sebesar Rp 8,78 triliun, yang terdiri dari investasi PMA sebesar Rp 6,36 trilyun (72,55 persen) dan investasi PMDN sebesar Rp 2,40 triliun (27,45 persen).
“Tingkat capaian target realisasi investasi Kabupaten Purwakarta tahun 2022 totalnya sebesar Rp 8,78 triliun dari nilai investasi yang ditargetkan BKPM RI sebesar Rp. 5,88 triliun atau tercapai 149,26 persen,” kata Ambu Anne.
Lalu, berdasarkan data LKPM yang disampaikan pelaku usaha, secara tahunan (Year on Year) realisasi investasi Kabupaten Purwakarta tumbuh 85,54 persen, dari Rp 4,73 triliun pada tahun 2021 menjadi Rp 8,78 triliun pada tahun 2022.
“Pertumbuhan tersebut juga berdampak terhadap jumlah tenaga kerja yang diserap secara year on year tumbuh 137,85 persen, dari 3.287 orang pada tahun 2021 menjadi 7.818 orang pada tahun 2022,” beber Ambu Anne.
Menurutnya, hal tersebut dapat dicapai dengan diimplementasikannya pelayanan perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik melalui Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA) sehingga pelaku usaha diberi kemudahan dan kepastian dalam merealisasikan kegiatan usahanya.
“Mulai dari pelaku usaha mikro, kecil, menengah hingga besar. Selain itu keberadaan Mal Pelayanan Publik Bale Madukara di pusat kota dan Gerai Pelayanan Publik Teras Madukara di 4 kecamatan (Jatiluhur, Plered, Campaka dan Wanayasa) meningkatkan kemudahan akses pelaku usaha terhadap pelayanan perizinan berusaha, potensi investasi dan penyelesaian permasalahan (problem solving) dalam merealisasikan kegiatan usahanya,” kata Ambu Anne.
Sementara itu, untuk menghadapi isu resesi ekonomi pada tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Purwakarta melalui DPMPTSP terus meningkatkan kualitas pelayanan perizinan berusaha dan iklim penanaman modal melalui berbagai macam pendekatan dan inovasi, agar investor eksisting merasa aman dan nyaman dalam menjalankan kegiatan usahanya.
“Hal ini dilakukan agar memperoleh kepercayaan (trust) dari investor baru untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Purwakarta,” kata Ambu Anne.
Ambu Anne juga mengungkapkan, pada gilirannya, manfaat-manfaat penanaman modal tersebut diharapkan dapat meningkatkan investasi, membuka lapangan pekerjaan, juga meningkatkan perekonomian masyarakat Purwakarta.
“Untuk kepentingan masuknya investasi tersebut, para pengawai di lingkungan Pemkab Purwakarta diminta terus melakukan percepatan dan peningkatkan peran dan fungsi pemerintah dalam pembangunan dan melaksanakan pelayanan publik,” demikian Ambu Anne.
( Triadi RA)
